Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT SUKU PAKPAK …

ZULIADI

ABSTRAK ZULIADI 2018 PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT SUKU PAKPAK DI KECAMATAN SULTAN DAULAT KOTA SUBULUSSALAM Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 72) pp., bibl. Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H Masyarakat adat suku pakpak adalah suku yang menganut sistem patrilineal, yaitu menarik keturunan dari garis keturunan laki-laki, dalam pembagian harta warisan hanya anak laki-laki yang berhak mendapatkan harta waris peninggalan…

PERAN TUHA PEUT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BATAS GAMPONG BLANG BLADEH DENGAN…

Pattahul Yasir

Penelitian ini mengkaji peran dan strategi Tuha Peut dalam menyelesaikan sengketa batas antara Gampong Blang Bladeh dan Gampong Blang Teungoh di Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan. Kasus sengketa perbatasan gampong ini berdampak pada kehidupan sosial masyarakat kedua gampong dan berpotensi kambuh kembali jika penyelesaiannya tidak didukung kesepakatan kuat, sehingga peran Tuha Peut sangat vital. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui strategi dan kendala tuha peut dalam penyelesaian se…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

POSITIVISASI HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

Yulfan

POSITIVISASI HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA Yulfan* Dr. Sulaiman, S.H., M.H.** Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H.*** ABSTRAK Formalisasi hukum adat adalah perubahan norma hukum adat yang sebelumnya tidak tertulis atau istilah lainnya adalah positivisasi, dalam lingkup hukum adat juga terjadi proses positivisasi. Namun positivisasi hukum adat akan memunculkan beberapa permasalahan, dikarenakan adanya perbedaan sumber, adat bersumber dari kebiasaan dan tradisi yang berkembang dala…

PERANAN KEUCHIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI GAMPONG (SUATU PENELITIAN DI …

Marzuki

Pasal 15 ayat (I) huruf (k) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Desa menyebutkan bahwa "dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepala desa mempunyai kewajiban diantaranya mendamaikan perselisihan masyarakat di desa. Selanjutnya pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat menyebutkan bahwa Lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketenteraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, ant…

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUK…

MUTIARA MARNI

ABSTRAK Mutiara Marni, Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian 2021 Sengketa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Meulaboh Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala (x, 58), pp,. bibl,. tabl. Dr. Darmawan, S.H., M.Hum. Proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan telah mengintegrasikan upaya mediasi ke dalam sistem hukum acara perdata. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah menimbang bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadil…

INTEGRASI MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PADA MAHKAMAH SYAR…

Muzakkir Abubakar

Penyelesaian suatu sengketa dalam masyarakat dapat dilakukan melalui pengadilan sesuai dengan hukum acara perdata, namun prosesnya berlarut-larut dan membutuhkan biaya yang besar karena dimulai dari pengadilan tingkat pertama, banding sampai kasasi yang diakhiri dengan putusan hakim yang bersifat memutus. Sedangkan penyelesaian melalui mediasi, prosesnya cepat, biaya murah dan hasilnya bersifat win-win solution. Mahkamah Agung dengan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di penga…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

FUNGSI PERADILAN DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM (STUDI ANALISIS TERHAD…

Teuku Pitra Mulia

Pengadilan merupakan instansi terakhir tempat para subjek hukum mencari keadilan, para pihak yang telah menyerahkan keputusan penyelesaian melalui jalur pengadilan memberi makna sudah tidak ditemukannya upaya penyelesaian lain lagi sehingga pengadilan sebagai sebuah institusi pemutus penyelesaian haruslah dapat memberi sebuah keputusan yang pasti terhadap sesuatu hal dengan berpegang teguh serta berpihak pada kebenaran, sehingga sebuah keputusan pengadilan yang telah inkracht haruslah dengan …

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK