Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

REPOSISI PERAN IMEUM MUKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TAPAL BATAS GAMPONG DI…

Muhd. Al-Manfaluthy

Salah satu fungsi Mukim pada Pasal 4 huruf e Qanun Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim (Qanun Aceh Besar tentang Pemerintahan Mukim) yaitu menyelesaikan sengketa adat di Kemukiman. Berdasarkan beberapa kasus sengketa tapal batas gampong di Mukim Siem Aceh Besar terdapat sengketa yang tidak terselesaikan hingga tahun 2023. Hal ini dinilai bahwa mukim belum maksimal melaksanakan tugasnya seperti yang telah ditentukan dalam Qanun Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemerin…

PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH MELALUI PERADILAN ADAT GAMPONG (SUATU PENEL…

Haikal Alkahfi

Sistem hukum adat timbul dikarenakan adanya hukum yang tidak tertulis yang hidup dan diakui oleh masyarakat. Hukum adat selama ini hanya mengenal satu prosedur dalam hal penuntutan baik pidana maupun perdata. Berkenaan dengan penyelesaian hukum secara adat sebagaimana termuat dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 13 ayat (2) diataranya; menyelesaikan perselisihan batas tanah antar warga dan perselisihan tentang hak milik. Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan pelaksanaan penyelesaian…

A COMPARATIVE STUDY OF THE SOURCE OF LAWS AND THE APPLICATION OF PRINCIPLES O…

Essa Garba

Gambia dan Sistem Hukum Indonesia mengacu pada cara pemerintahan dijalankan oleh lembaga-lembaga negara termasuk sistem peradilan, cabang eksekutif, dan legislatif. Gambia dan Indonesia sama-sama memiliki sistem hukum unik yang mencerminkan pengaruh masa lalu kolonial dan adat istiadat setempat. Sistem hukum Gambia didasarkan pada hukum umum Inggris yang berasal dari keputusan pengadilan dan dipadukan dengan hukum adat setempat dan hukum syariah. Hukum umum adalah seperangkat aturan dan prin…

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL (MAWAH) ATAS BINATANG TERNAK DALAM MASYARAK…

EVIE SUSANTI

ABSTRAK EVIE SUSANTI : PELAKSANAAN PEJANJIAN BAGI HASIL (MAWAH) ATAS BINATANG TERNAK DALAM MASYARAKAT ADAT (Suatu Penelitian di Gampong Blangkiree, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 57), pp., bibl. (KADRIAH, S.H., M. Hum.) Setiap perjanjian dapat dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis, selama syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata terpenuhi. Semua perjanjian yang dibuat secara sah…

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL USAHA TANAH SAWAH DI KECAMATAN DELIMA KABUP…

Mayasari

ABSTRAK MAYASARI PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL USAHA TANAH SAWAH DI KECAMATAN DELIMA KABUPATEN PIDIE FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA (vi, 56), pp., tabl., bibl. (M.JAFAR, S.H., M.Hum.) Di kehidupan manusia peranan tanah sangat penting, selain sebagai tempat tinggal tanah juga sebagai objek dalam perjanjian. Seiring bertambahnya jumlah penduduk maka berkurang pula luas tanah sehingga antara kebutuhan tanah dengan jumlah l…

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL (MAWAH) TERNAK SAPI DALAM MASYARAKAT ADAT (…

CUT MIFTAHUL JANNAH

ABSTRAK Cut Miftahul Jannah : 2017 PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL (MAWAH) TERNAK SAPI DALAM MASYARAKAT ADAT(Suatu Penelitian di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,53)pp., bibl. (M. Jafar, S.H., M.Hum.) Dalam Hukum Adat Indonesia, perjanjian bagi hasil ternak ini dikenal dengan nama yang berbeda-beda sesuai dengan hukum adat masing-masing daerah, dalam masyarakat Aceh perjanjian bagi hasil ternak ini dikenal dengan nama mawah yaitu m…

PELAKSANAAN GADAI TANAH SAWAH DI KECAMATAN PEUKAN BARO KABUPATEN PIDIE

Syarifah Rizki Anggraini

ABSTRAK PELAKSANAAN GADAI TANAH SAWAH DI KECAMATAN PEUKAN BARO KABUPATEN PIDIE Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,55) pp, bilb, app,tabl. (Prof. Dr. Ilyas Ismail, S.H., M.Hum.) Dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang penetapan luas maksimum penguasaan atas tanah. Menurut Ketentuan Pasal 7 UU No. 56 Prp Tahun 1960, bahwa tanah yang sudah digadaikan selama 7 tahun harus dikembalikan kapada yang empunya, tanpa kewajiban membayar uang tebusan. Namun dalam kenyata…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI TANAH SAWAH DI KEMUKIM…

Rizki Hamdani

Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, dalam Pasal 7 ayat (1) ditentukan bahwa barang siapa yang menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan. Selain itu Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 20 tahun 1963 dalam pasal 2 ayat (1) juga ditentukan bahwa jika sebelum gadai berakhir, uang gadainya ditamba…

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATALAN PERJANJIAN PERTUNANGAN MENURUT HUKUM ADAT (S…

Mulya Subhan

ABSTRAK MULYA SUBHAN, PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATALAN PERJANJIAN PERTUNANGAN MENURUT HUKUM ADAT 2015 (Suatu Penelitian di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA (v,52 ) pp.,bibl.,app. IlYAS, S.H., M.Hum. Menurut pasal 98 Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menentukan bahwa lembaga adat mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan secara a…

HARMONISASI DAN IMPLEMENTASI QANUN KHALWAT DENGAN QANUN PEMBINAAN KEHIDUPAN A…

Azzubaili

HARMONISASI DAN IMPLEMENTASI QANUN KHALWAT DENGAN QANUN PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ISTIADAT (Suatu Penelitian di Kabupaten Bireuen) Azzubaili* Dr. Taqwaddin, S.H.,S.E., M.S ** Muzakkir Abubakar, S.H., S.U *** ABSTRAK Penyelesaian kasus khalwat dapat dilakukan melalui Qanun Aceh Nomor 14 Tahun tentang Khalwat 2003 dan dengan Qanun Nomor Tahun 2008, tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan karena satu perbuatan hukum diatur…


    SERVICES DESK