Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK…

Maghfirah Pancari Fadillah

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahum dan…

EFEKTIFITAS PROGRAM BALAI LATIHAN KERJA DALAM MENGURANGI PENGANGGURAN MELALUI…

MUHAMMAD SYAUQAS. F

Penelitian ini menganalisis efektivitas dan mengidentifikasi hambatan program Balai Latihan Kerja (BLK) dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran di Kota Banda Aceh, dengan fokus pada Pelatihan Menjahit Pakaian Sesuai Style Angkatan I. Tingginya angka pengangguran di Banda Aceh menjadi tantangan serius, mendorong pemerintah untuk mengintegrasikan BLK sebagai wadah peningkatan keterampilan dan pembekalan pencari kerja. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengumpulkan…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS PEMBANGUNAN PARIWISATA DI KOTA SABANG BERDASARKAN IMPLEMENTASI QANUN…

WAHYU ILAHI

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan buat menganalisis implementasi Qanun Kota Sabang No 9 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Sabang Tahun 2019–2027 dalam pembangunan fasilitas serta prasarana pariwisata. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenaikan jumlah kunjungan turis ke Kota Sabang yang belum seluruhnya diimbangi dengan pemerataan serta mutu pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan tata cara…

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM HAL PEMBUATAN AKTA SUBROGRASI PIUTANG DARI BANK …

Sandi Rahmad Sholeh

Subrogasi berdasarkan prinsip syariah dapat dilakukan selama mengikuti ketentuan dalam fatwa 104/DSN/MUI/X/2016. Sejak pemberlakukan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), notaris melaksanakan subrogasi atas piutang tidak berdasarkan syariah. Hal ini terjadi dikarenakan belum ada aturan hukum positif yang menegaskan secara jelas tentang subrograsi piutang dari bank konvensional ke bank syariah. Hal ini menjadi suatu permasalahan dalam hal subrograsi, meskipun s…

RESOLUSI KONFLIK PENUNTUTAN HAK TANAH ADAT MON IKEUN KECAMATAN LHOKNGA DENGAN…

DELLA PUSPITA RAHAYU

Penelitian ini membahas konflik penuntutan hak atas tanah ulayat antara masyarakat Gampong Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga, dengan PT Solusi Bangun Andalas (SBA) yang berlangsung sejak awal 1980-an dan hingga kini belum terselesaikan. Konflik ini muncul akibat ketidakjelasan status kepemilikan tanah, tidak transparannya proses pembebasan lahan, serta ketimpangan posisi tawar antara masyarakat adat dan pihak perusahaan. Fokus penelitian ini adalah menganalisis proses dan bentuk resolusi konflik y…

ANALISIS KEMISKINAN EKSTREM DI PROVINSI ACEH MELALUI MODERASI KUALITAS BIROKRASI

Ade Riandar Putra

Kemiskinan ekstrem masih menjadi salah satu hambatan dalam Pembangunan ekonomi di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh. Berbagai jenis kebijkan fiskal dan peran kelembagaan dari pemerintah diharapkan mampu menghapus tingkat kemiskinan ekstrem melalui peningkatan belanja sosial, penyaluran dana desa dan penguatan kualitas tata kelola pemerintah. Penelitian ini menganalisis pengaruh dari belanja sosial, dana desa, efektifitas pengendalian korupsi dan kualitas birokrasi terhadap kemiskinan ekst…

ANALISIS PENYEBAB TERJADINYA KORUPSI ANGGARAN DANA DESA DI KABUPATEN ACEH BE…

Amrullah

ABSTRAK Anggaran dana desa yang seharusnya di gunakan berdasarkan prioritas yang telah di tetapkan dalam PERMENDES justru menjadi alat untuk melakukan penyalahgunaan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana proses pengelolaan dana desa di Desa Piyeung Lhang dan Desa Seurapong, Kabupaten Aceh Besar sehingga menimbulkan celah yang menjadi penyebab terjadinya korupsi. Teori yang digunakan adalah Teori Kekuasaan, Teori GONE dan Konsep Pengelolaan Anggaran Dana D…

ANALISIS DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK) DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA DIN…

Munawar Fajri

Data adalah dasar utama pembangunan pendidikan berkualitas. Kualitas kebijakan bergantung pada data akurat, valid, dan mutakhir. Tanpa itu, kebijakan berisiko tidak efektif. DAPODIK berperan sebagai basis data terintegrasi untuk mendukung kebijakan berbasis bukti. Namun, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Jaya, pemanfaatannya masih sebatas administrasi, seperti pendataan guru, siswa, dan dana BOS. Padahal, sistem ini berpotensi menjadi dasar keputusan yang lebih akurat, efisien, dan tran…

KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI BADAN KE…

Firmanudin

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan tantangan utama bagi lembaga pemerintahan, termasuk BKPSDM Kabupaten Simeulue. Permasalahan yang muncul antara lain keterbatasan efektivitas pelayanan akibat kendala perencanaan, kompetensi aparatur yang belum merata, serta resistensi terhadap perubahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kepemimpinan transformasional dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di BKPSDM Kabupaten Simeulue. Metode penelitian menggunakan teknik…

EKSISTENSI PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF (STUDI ANALISIS GENDER PADA DPRA A…

TARI ALVIZA

Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif masih menjadi isu penting dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di ranah politik. Meskipun kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, realisasinya di Aceh belum tercapai. Data menunjukkan bahwa jumlah anggota legislatif perempuan di DPRA hanya sebesar 11,11% pada periode 2019–2024 dan menurun menjadi 10% pada periode 2024–2029. Kondisi ini menimbulkan p…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK