SUATU TINJAUAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP PEREMPUAN YANG TIDAK MEMAKAI BUSANA …
ABSTRAK
SYARIFAH RAIHANA, SUATU TINJAUAN KETENTUAN PIDANA
2015 TERHADAP PEREMPUAN YANG TIDAK MEMAKAI BUSANA ISLAMI MENURUT QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2002
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 52) pp., tabl., bibl.
(IDA KEUMALA JEUMPA, S.H., M.H)
Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh di ikuti lahirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari’at Islam Bidang Ibadah, Aqidah dan Syi’ar Islam ini bertujuan untuk memelihara keimanan da…
ANALISIS TERHADAP PENJATUHAN ‘UQUBAT CAMBUK DALAM PERKARA JARIMAH TA’ZIR …
ABSTRAK
Miftahul Al Ahyar,
2021
ANALISIS TERHADAP PENJATUHAN
‘UQUBAT CAMBUK DALAM PERKARA
JARIMAH TA’ZIR (Suatu Penelitian di
Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Kota
Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Siyah Kuala
( viii, 58 ), pp.,tabl.,bibl.
Dr. Dahlan, S.H., M.H., M.kn
Pasal 1 angka 17 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
(Qanun Jinayat) menyatakan ‘uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh
hakim terhadap pelaku jarimah. Dalam ra…
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM PAKAI BUKU TEKS PADA PERPUSTAKAAN UNIVERS…
ABSTRAK
SAYYIDA FARADIBA
VAHLEVI
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM
PAKAI BUKU TEKS PADA PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(2021)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi,69), pp.,tabl.,bibl.,app.
ISHAK, S.H., M. H.
Perjanjian Pinjam Pakai menurut ketentuan Pasal 1740 KUH Perdata adalah
suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada
pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan s…
PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL (MAWAH) ATAS BINATANG TERNAK DALAM MASYARAK…
ABSTRAK
EVIE SUSANTI : PELAKSANAAN PEJANJIAN BAGI HASIL (MAWAH) ATAS BINATANG TERNAK DALAM MASYARAKAT ADAT (Suatu Penelitian di Gampong Blangkiree, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 57), pp., bibl.
(KADRIAH, S.H., M. Hum.)
Setiap perjanjian dapat dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis, selama syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata terpenuhi. Semua perjanjian yang dibuat secara sah…
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO NOMOR 113/PID.B/2013/PN-JT…
Putusan Hakim merupakan suatu pernyataan hakim, dengan memperhatikan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Setiap Penyalah Guna Narkotika Golong…
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG DAN PENYELESAIANNYA (STUDI KASU…
A B S T R A K
RINALDIANSYAH, PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
2014 PERUSAKAN BARANG DAN PENYELESAIANNYA
(Studi Kasus Terhadap Pelemparan Bus Angkutan
Umum di Ruas Jalan Banda Aceh-Medan)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 53) pp., tabl., bibl.,app
M.IQBAL, S.H., M.H.
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali …
TINDAK PIDANA MELAKUKAN ALIH MUAT DI KOLAM PELABUHAN TANPA PERSETUJUAN SYAHBA…
Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran menyebutkan, bahwa kapal yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar, kegiatan alih muat di kolam pelabuhan, menunda, dan bongkar muat barang berbahaya wajib mendapat persetujuan dari Syahbandar. Ancaman pidananya terdapat dalam pasal 322 yang berbunyi bahwa Nakhoda yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar, kegiatan alih muat di kolam pelabuhan, menunda, dan bongkar muat barang berbahaya tanpa perset…
