Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

LARANGAN PERKAWINAN SATU KAMPUNG DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI KECAMATAN BUK…

Rina Damayanti

ABSTRAK Rina Damayanti.2020. Larangan Perkawinan Satu Kampung di Tinjau dari Hukum Positif di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing: 1) Drs. M. Nasir Basyah, M.Si 2). Erna Hayati, SH. M.hum Kata Kunci : Larangan Perkawinan, Satu Kampung, danHukum Positif Penelitian ini berjudul : “ Larangan Perkawinan Satu Kampung Ditinjau Dari Hukum Posit…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN PROPERTI YANG BELUM DIBANGUN OLEH DEVELO…

ATIKA AYU PUTRI

ABSTRAK Atika Ayu Putri, 2021 Humaira, S.H.,M.H Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”. Namun, terhadap ganti rugi dalam iklan produk properti yang belum dibangun oleh di Kota Banda Aceh masih belum terlaksana sebelumnya sebagaimana yang diatur dalam Un…

STUDI KASUS TERHADAP PENGGUNAAN MEREK TERDAFTAR YANG DIDUGA MENGANDUNG UNSUR …

MUHAMMAD HAIKAL

Gugatan pembatalan merek diajukan ke Pengadilan Niaga Medan oleh Abdul Alex Soelysto sebagai pemilik atas merek Kopitiam terhadap merek Kok Tong Kopitiam milik Paimin Halim. Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor: 5/Merek /2010/PN.Niaga.Mdn memutuskan bahwa merek Kok Tong Kopitiam memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Kopitiam dan memerintahkan agar Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelaktual membatalkan pendaftaran merek Kok Tong Kopitiam. Pemilik merek Kok Tong Kopitiam k…

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) TERHADAP ANGGOTA POLRI DI LINGKUNGAN…

Maulidin

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) TERHADAP ANGGOTA POLRI DI LINGKUNGAN POLDA ACEH ? Iskandar A. Gani Maulidin ?? Efendi Abstrak ??? Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa “Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)”. Kapolda Aceh …

TINDAK PIDANA MENGAKSES SISTEM ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN TERHADAP APLIKASI …

SALSABILA

Bisnis transportasi ojek online berkembang semakin pesat sehingga menarik minat masyarakat untuk beralih menjadi pengemudi ojek online. Hal ini membuat persaingan semakin ketat dan terdapat beberapa oknum yang melakukan perbuatan curang seperti melakukan orderan fiktif dengan cara para oknum melakukan penjebolan sistem pengaman terhadap aplikasi ojek online tersebut. Perbuatan ini dapat dikenakan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik se…

PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA PERALATAN EXCAVATOR OT PADA DINAS BINA MA…

CUT RAISHA YANNAZ

ABSTRAK CUT RAISHA YANNAZ, PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA PERALATAN EXCAVATOR OT PADA DINAS BINA MARGA ACEH 2015 (Penelitian Pada 3 Perusahaan yang Melakukan Perjanjian Sewa Menyewa Di Dinas Bina Marga Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 58) pp, bibl, app. CUT ERA FITRIYENI, S.H., M.Kn. Sewa menyewa menurut Pasal 1548 KUH Perdata ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan suatu b…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAAN DALAM RUMAH TANGG…

ANGGI THERESIA

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan aturan hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menjelaskan sanksi-sanksi bagi yang melanggar atau melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Namun pada kenyataannya masih ada orang yang melakukan pelanggaran hukum dalam rumah tangga, banyak kasus KDRT yang terjadi di Indonesia khususnya Di Banda Aceh yang mana pelakunya merupakan …

IZIN PENGOPERASIAN KAPAL NELAYAN DI BANDA ACEH

Nurhafni Bt M. Nur

ABSTRAK NURHAFNI BT M.NUR IZIN PENGOPERASIAN KAPAL NELAYAN DI BANDA ACEH 2021 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 68), pp., bibl.,app. (Dr. Suhaimi, S.H., M.Hum.) Perikanan di Indonesia diatur dalam Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Menurut Pasal 26 ayat (2) tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mente…

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK …

DINDA TRI AGUSTIN

ABSTRAK DINDA TRI AGUSTIN, 2021 Dr. Rizanizarli, S.H., M.H. Dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, Perbuatan pemerasan dengan ancaman adalah perbuatan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan pidana penjara sembilan tahun. Pada kasus ini pelaku adalah Anak dibawah umur, pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengharuskan penyelesaian kasus melalui Restorative Just…

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU (SU…

GHINA SAUSAN NABILAH NOFAL

Di dalam Pasal 26 ayat (1) (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dijelaskan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja untuk memalsukan rupiah, menyimpan rupiah palsu,mengedarkan atau membelanjakan Rupiah Palsu, dan melakukan ekspor dan/atau impor terhadap rupiah palsu. Selanjutnya Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Mata Uang dijelaskan Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan …


    SERVICES DESK