Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA GUNUNG SITOLI NOMOR: 19/PDT.G/2018/PA.GS…

Aldi Zil Ikram

Dalam Pasal 1924 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dijelaskan bahwa suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan untuk kerugian orang yang melakukannya, dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901/K/Pdt/1985 menyatakan surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa saksi di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa. Dalam Putusan Pengadilan Agama Gunungsitoli Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Gst majelis hakim…

PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG TE…

Faisal

PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG TELAH PENSIUN Faisal* Iskandar A. Gani** Mahfud* ABSTRAK Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil secara tidak hormat akan mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan hak untuk mendapatkan tunjangan hari tua dan hak-haknya yang lain sebagai PNS, menegenai hal ini diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan salah satu penyebab dari pemberhentian secara tidak horm…

PERLINDUNGAN HAK CIPTA GAME ONLINE DALAM HUKUM INDONESIA

FAHRIZA HAFDILLAH

Pasal 40 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) menyatakan bahwa ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas 19 jenis dan salah satunya permainan video. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka permainan video juga mengalami banyak perubahan,salah satu bentuk perubahannya yaitu lahirnya game online. Namun, peraturan tersebut tidak memberikan kejelasan mengenai hal apa saja yang dikategorikan sebagai game online dan …

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (SUATU PENE…

Helfrida Sembiring

ABSTRAK EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,.57) pp., bilb., tabl., app. (Dr. Muhammad Saleh,S.H., M.Si) Efektifitas penegakan hukum terhadap Pasal 5 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekera…

PENGAWASAN EKSTERNAL KOMISI YUDISIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN…

NOOR UUD APRIO WERRY

PENGAWASAN EKSTERNAL KOMISI YUDISIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 DALAM KAITAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006 Noor Uud Aprio Werry* Prof. Dr. Eddy Purnama, S.H., M.Hum.** Dr. M. Saleh Sjafei, S.H., M.Si.*** Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, menyebutkan “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta per…

JARIMAH PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DAN PENERAPAN ‘UQUBATNYA (SUATU PENELITIA…

Hilmawati

ABSTRAK Hilmawati, Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak dan Penerapan 2019 ‘Uqubatnya (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Tapakuan) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. (vi,61).,pp.,bibl.,tabl.,app. Ainal Hadi, S.H., M.Hum. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 50 tentang Hukum Jinayat, mengancam setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah …

CERAI GUGAT DENGAN ALASAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (ANALISIS PUTUSAN MAHK…

Muhammad Nizar

Perceraian merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat. Perceraian dapat diajukan oleh suami (cerai talak) atau dapat pula diajukan oleh istri (cerai gugat) dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu alasan yang membolehkan istri untuk mengajukan permohonan cerai gugat terhadap suaminya diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 …

TINJAUAN HUKUM TERHADAP CERAI GUGAT (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM MAHKAMAH SY…

CUT THARI DITYA

ABSTRAK CUT THARI DITYA, 2020 TINJAUAN HUKUM TERHADAP CERAI GUGAT (Studi Kasus di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 73) pp.,bibl. Dr. Iman Jauhari, S.H.,M.Hum Perceraian merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang terdapat dalam TINJAUAN HUKUM masyarakat dan dipandang tidak sejalan dengan tujuan perkawinan. Perceraian bukan hal yang direncanakan, karena perceraian itu d…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN JARIMAH PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NOM…

Kholidah Siah

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN JARIMAH PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 20014 TENTANG HUKUM JINAYAT Kholidah Siah, Nursiti, S.H, M. H Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ABSTRAK Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai yang berkewajiban dalam menemukan alat bukti permulaan dalam jarimah pemerkosaan menurut Qanun Jinayat. Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Data dalam penulisan skripsi ini didapatkan melalui penelitian kepustakaan dan lapa…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN TINGKAT BANDING MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH NOMOR …

SITI MARJANI SALSABIILA

Pada Putusan Tingkat Banding Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, hakim memutus bebas terdakwa pemerkosaan terhadap anak. Dalam hal ini terdapat permasalahan berupa majelis hakim banding tidak sungguh-sungguh memperhatikan serta menilai kebenaran keterangan saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (8) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 dan adanya disparitas pertimbangan hakim pada Mahkamah Syar’iyah Jantho, Mahkamah Syar’iyah Aceh, dan Mahkamah Agung. Penelitian ini bertujuan untutk menganalisis kek…


    SERVICES DESK