EVALUASI KESESUAIAN LAHAN DAN PENENTUAN LUAS LAHAN OPTIMAL PADA USAHATANI JA…
Pemerintah telah menetapkan beberapa program intensifikasi peningkatan produksi jagung seperti: supra insus, intensifikasi khusus dan intensifikasi umum. Namun Program pemerintah tersebut belumlah mengacu kearah yang sesuai dengan tingkat kesesuaian lahan, artinya paket teknologi yang terkandung didalam program-program tersebut adalah relatif sama antara satu daerah dengan daerah yang lain, walaupun setiap daerah mungkain saja mempunyai tingkat kesesuaian lahan yang b…
EVALUASI KESESUAIAN DAN PENATAGUNAAN LAHAN WILAYAH PEMERINTAH KOTA LHOKSEU…
IMPIANSY AH Evaluasi Kesesuaian dan Penatagunaan Lahan Wilayah Pemerintah Kota Lhokseumawe (Analisis Tataguna Lahan Berdasarkan Tinjauan Agroekologi) di bawah bimbingan M. Rusli Alibasyah sebagai Ketua dan Abubakar Karim sebagai anggota
Upaya peningkatan produktifitas sektor pertanian dalam rangka pengembangan kawasan agropolitan, memerlukan sistem usahatani spesifik lokasi yang efisien dengan memiliki keunggulan kompetitif dengan m…
- Program Studi Magister Konservasi Sumberdaya Lahan, Banda Aceh - 2004
- Baca Selengkapnya
EVALUASI KRITERIA KESESUAIAN LAHAN KOPI ARABIKA GAYO 2 DI DATARAN TINGGI GAYO
Saat ini kebijaksanaan pengembangan kopi diarahkan pada peningkatan produksi dan kualitas biji kopi. Kualitas biji dapat berupa kualitas fisik maupun kualitas citarasa. Untuk mendapatkan produksi dan kualitas biji yang baik maka penanaman kopi Arabika harus dilakukan pada lahan-lahan yang sesuai bagi masing-masing varietas kopi Arabika. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kriteria kesesuaian lahan kopi Arabika Gayo 2 serta …
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH NOMOR 114/PDT/2023/PT BNA TE…
Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengatur bahwa pembagian hak bersama atas tanah menjadi hak para pemegang hak apabila didaftar berdasarkan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 114/PDT/2023/PT.BNA memutuskan tidak sesuai dengan pasal tersebut, yang mana hakim menyatakan Pembanding berhak atas objek sengketa berdasarkan akta di bawah tangan. Hal ini bertent…
PERLINDUNGAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PROS…
PERLINDUNGAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PROSES HUKUM TERKAIT PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA
Nova Safrida* Ilyas Ismail** Muhammad Nur***
ABSTRAK
Peraturan Pemerintah Nomor No. 37 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah belum mengatur secara tegas mengenai perlindungan hukum kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam proses pemeriksaan dimana konsep perli…
KAJIAN TERHADAP PENGELOLAAN SISTEM SANITASI PADA PERMUKIMAN MASYARAKAT PE…
Kawasan permukiman masyarakat pesisir Lampulo Kota Banda Aceh saat ini menghadapi beberapa permasalahan antara lain terkait dengan kondisi sanitasi yang tidak sesuai untuk standar layak suatu permukiman. Upaya pelestarian lingkungan dan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat juga masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti masalah sanitasi guna mengidentifikasi prioritas pemenuhan kebutuhan prasarana sanitasi di kawa…
