Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEDUDUKAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN MELALUI QADHI NIKAH TIDAK SAH (SUATU PENE…

Almas Salsabila

KEDUDUKAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN MELALUI QADHI NIKAH TIDAK SAH (Suatu Penelitian di Desa Uteunkot Kota Lhokseumawe) Almas Salsabila* Ilyas** Iman Jauhari*** ABSTRAK Perkawinan yang dilakukan melalui qadhi nikah tidak sah merupakan suatu perkawinan yang tidak memiliki kepastian hukum. Dimana hukum negara mengesahkan terjadinya suatu perkawinan sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing dan tiap perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ke…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUP…

Kamalia

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, bahwa Kasus Pertanahan yang disampaikan kepada Kantor Pertanahan untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa penanganan Kasus Pertanahan yang belum terlaksana dengan efektif akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan Penanganan Kasus Pertanahan guna menyelenggarakan …

KEBERADAAN PANGLIMA LAOT MENYELESAIKAN SENGKETA ANTAR NELAYAN DI RUMPON TANPA…

Zery Irfan

KEBERADAAN PANGLIMA LAOT MENYELESAIKAN SENGKETA ANTAR NELAYAN DI RUMPON TANPA IZIN (Studi Kasus Wilayah Kota Banda Aceh) Zery Irfan* Eddy Purnama** Mohd. Din*** ABSTRAK Sumber kekayaan laut Provinsi Aceh memiliki potensi besar yang perlu dimanfaatkan kekayaan laut tersebut untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat nelayan Aceh. Lembaga Panglima Laot berperan menjaga, menertibkan dan menjalakan hukum adat laot di Provinsi Aceh. Ke…

THE RESPONSIBILITY OF THE GAMBIAN GOVERNMENT TO PROTECT CHILDREN FROM SEXUAL …

Oumie Njie

-

HUKUM NIKAH SARA BELAH (SATU KAMPUNG) MENURUT HUKUM ADAT GAYO DI KECAMATAN TI…

Reni Octavia

Dalam pasal 13 huruf c Qanun Provinsi Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat memberikan kewenangan kepada pemerintah kampung untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan yang terjadi di masyarakat salah satu perselisihan yang dapat diselesaikan yaitu terjadinya perkawinan sara belah (satu kampung), dalam praktiknya di kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah pada Kampung Gunung Tunyang dan Tunyang Induk penerapan aturan adat mengenai larangan perkaw…

A COMPARATIVE STUDY OF THE SOURCE OF LAWS AND THE APPLICATION OF PRINCIPLES O…

Essa Garba

Gambia dan Sistem Hukum Indonesia mengacu pada cara pemerintahan dijalankan oleh lembaga-lembaga negara termasuk sistem peradilan, cabang eksekutif, dan legislatif. Gambia dan Indonesia sama-sama memiliki sistem hukum unik yang mencerminkan pengaruh masa lalu kolonial dan adat istiadat setempat. Sistem hukum Gambia didasarkan pada hukum umum Inggris yang berasal dari keputusan pengadilan dan dipadukan dengan hukum adat setempat dan hukum syariah. Hukum umum adalah seperangkat aturan dan prin…

KEDUDUKAN KAMERA SIRKUIT TELEVISI TERTUTUP SEBAGAI ALAT BUKTI ALAM TINDAK PID…

WAFIQ AR RAHMAN

Rekaman Closed Circuit Television (CCTV) adalah alat perekaman yang menggunakan satu atau lebih kamera video dan menghasilkan data video atau audio. Pada saat ini CCTV banyak digunakan sebagai barang bukti dalam tindak pidana khususnya pencurian. Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan ada 5 alat bukti yaitu keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Kedudukan kamera CCTV tidak diatur dalam KUHAP …

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN 1RNBAGI DIRI SEN…

Nur Azizah

Pasal 127 ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Meski telah diatur tentang hukuman penggunaan narkotika golongan l bagi diri sendiri namun putusan masih berbeda beda antara satu dan yang lainnya, dalam perbuatan dan sanksi pidana sudah diatur, namun masih saja ditemukan pelaku yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol…

KEDUDUKAN DAN TUGAS MAJELIS DUDUK SETIKAR KAMPUNG DALAM MENYELESAIKAN SENGKET…

MUHAMMAD YAZIDIL ILMY

Majelis Duduk Setikar Kampung yang selanjutnya disingkat MDSK merupakan bagian dari Lembaga Adat tingkat Kampung dikabupaten Aceh Tamiang. Namun, kedudukanya sebagai Lembaga Adat tingakat kampung belumm berjalan secara maksimal karena perannya dalam menyelesaiakan sengketa dalam menyarakat tidak terlihat dari pada Lembaga Adat lainya. Selain itu, Pasal 44 huruf g dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 yang memberikan tugas terhadap MDSK dalam meyelesaiakan sengketa yang timbul…

PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TIN…

Elena

ABSTRAK PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BIASA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Singkil) Elena, 2022 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. (vi,62),pp.,tabl.,bibl. Dr. RIZANIZARLI, S.H., M.H Penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dinilai sangat membantu untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan dibandingkan dengan jalur pengadilan. Penyelesaian perkara melalui p…


    SERVICES DESK