UPAYA PENANGANAN PENGEMIS OLEH DINAS SOSIAL DI KOTA BANDA ACEH
Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 46 ayat (2) menyatakan bahwa Upaya pencegahan dan penanganan gelandangan pengemis dilakukan oleh Dinas Sosial yang berkoordinasi dengan instansi terkait, aparat Kecamatan dan Gampong atau nama lain, tokoh masyarakat, ulama, tokoh agama lainnya dan masyarakat. Namun dalam kenyataannya di Kota Banda Aceh pengemis masih menjadi permasalahan sosial. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, seperti kemiskinan, minimnya keteram…
PELAKSANAAN ASAS AKUNTABILITAS DALAM PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS KOTA …
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang petunjuk teknis transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik menjelaskan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik utamanya diwujudkan pada aspek-aspek pembiayaan, waktu, persyaratan, prosedur, informasi, pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, mekanisme pengaduan masyarakat, standar, dan lokasi pelayanan. Penelitian memiliki tujuan untuk menjelaskan b…
KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH TERHADAP PDRB PROVINSI ACEH
Penelitian ini merupakan studi kasus yang membahas tentang kebijakan otonomi daerah terhadap PDRB Provinsi Aceh. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kebijakan otonomi daerah terhadap PDRB Provinsi Aceh serta untuk mengetahui posisi keuangan pemerintah Provinsi Aceh sebelum dan sesudah otonomi. Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak baik penulis, pemerintah maupun masyarakat.
Penelitian ini menggunakan data skunder time seri…