Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERAN HAKIM DALAM MEMEDIASI KASUS PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'IYAH DI KABUPAT…

RINA OKTAVA

Rina Oktava, 2023. Peran Hakim Dalam Memediasi Kasus Perceraian Di Mahkamah Syar’iyah Di Kabupaten Aceh Barat. Mediasi adalah suatu cara penyelesaian perselisihan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan kedua belah pihak dengan dibantu oleh para mediator. Penelitian ini membahas tentang peran hakim dalam memediasi kasus perceraian di Mahkamah Syar’iyah di Kabupaten Aceh Barat. Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) mengetahui upaya hakim mediasi dalam mengatasi kasus …

KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG N…

Risnalisa. Sb

ABSTRAK RISNALISA.SB, (2023) Syamsul Bahri SHI.,M.A Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kemudian pada Pasal 37 menyatakan apabila perkawinan putus karena penceraian maka pembagian harta bersama menurut hukumnya masing-masing. Namun pada kenyataannya ketika suaminya itu meninggal dunia datanglah istri keduanya untuk menuntut harta bersama sedangkan…

LARANGAN PERKAWINAN SEMARGA PADA MASYARAKAT ALAS (SUATU PENELITIAN DI KABUPAT…

Kamisah

ABSTRAK Kamisah LARANGAN PERKAWINAN SEMARGA 2023 PADA MASYARAKAT ALAS (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Tenggara) Fakultas Hukum Universirtas Syiah Kuala (vi, 54),pp.,tabl.,bibl. Dr. Darmawan S.H., M.Hum. Berdasarkan hukum adat perkawinan pada masyarakat Alas, dilarang keras melakukan perkawinan semarga. Pada kenyataanya masih ada masyarakat Alas yang masih melakukan perkawinan semarga, misalnya seorang laki-laki bermarga beruh tidak diperkenankan kawin dengan wanita bermarg…

PEMBUATAN AKTA JUAL BELI OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA TANPA KEHA…

Fauzi Rahman

Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berasal dari Instansi Pemerintah Daerah dalam hal ini Kantor Kecamatan. PPATS ditunjuk atas dasar belum terpenuhinya jumlah PPAT di suatu kabupaten/kota. Akta otentik yang dibuat oleh Camat sebagai PPATS merupakan alat bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Fungsinya adalah untuk memastikan suatu peristiwa hukum telah terjadi, dengan tujuan menghindari…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARAWANG NOMOR 103/PDT.SUS-BPSK/2018/PN…

Rizka Fadhila

Artikel ini bertujuan untuk megetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara keberatan atas Putusan BPSK dalam Putusan Nomor: 103/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Kwg, serta untuk mengetahui dan menjelaskan Putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut dalam mewujudkan nilai kepastian hukum bagi para pihak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pertimbangannya hakim hanya menggunakan Uudang-Undang LAPS dalam memutus perkara tanpa memperhatikan seluruh fakta persidanga…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BEREDARNYA MAKANAN CEPAT SAJI MELALUI PENJUALA…

NAUFAL DARISFI

Berdasarkan Pasal 35 Qanun No. 8 tahun 2016 dijelaskan bahwasanya setiap Pelaku Usaha yang ada di wilayah aceh dilarang memproduksi atau memperdagangkan produk yang tidak halal/tidak bersertifikasi halal pada produknya, mencantumkan logo halal pada kemasan produk yang belum bersertifikat halal atau mencantumkan informasi yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang belum mendaftarkan produknya untuk mendapat label halal. Tujuan p…

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN TANPA AGUNAN PADA …

Nadha Shirtivia Shesa

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Pembiayaan Tanpa Agunan juga untuk melihat kendala serta upaya penyelesaian Pembiayaan Tanpa Agunan yang bermasalah pada PT Bank Permata Syariah Cabang Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh melalui kajian literatur dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil peneli…

TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI (SUATU …

Muhammad Fariz Ghazi

Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengatur bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling …

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN MAKANAN YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA …

SUCI VATARA

Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (UU Pangan) menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar yang mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membaha…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIKA ASING TANPA LABEL HALAL YANG …

DEVI MAULIDA

ABSTRAK DEVI MAULIDA, 2020 PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIKA ASING TANPA LABEL HALAL YANG DIJUAL SECARA ONLINE DI BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 56) pp., bibl., tabl.,app. Susiana, S.H. M.H. Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) mengatur bahwa setiap produk yang beredar di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Sama halnya dengan Qanun Nomor 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH…


    SERVICES DESK