PENERAPAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA MENYEBARKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MEL…
Pasal 45 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 yang mengatur Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjelaskan bahwasanya “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda p…
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJA…
Pasal 65 ayat 1 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sanksi pidana baru telah ditambahkan di KUHP baru sebagai salah satu solusi dari permasalahan jumlah hunian yang berlebih di lapas. Permasalahan pada penulisan ini adalah bagaimana pentingnya pidana kerja sosial pada sistem pemidanaan di Indonesia yang baru, lalu bagaimana pidana kerja sosial bisa menjadi solusi guna menghilangkan kekurangan pidana penjara menjadi alternatif dari pidana penjara. Temuan penelitian ini…
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR…
Korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Dalam bahasa Inggris dan Perancis “Corruption” yang berarti menyalahgunakan wewenangnya, untuk menguntungkan dirinya sendiri. Korupsi juga semakin memperburuk citra pemerinta…
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH
ABSTRAK
Desi Ayu Ningsih, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Waris di Kecamatan
2019 Bukit Kabupaten Bener Meriah
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vii, 58)., pp., tabl., bibl.
Syamsul Bahri, S.H.I., M.A.
Ketentuan pembagian harta warisan di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah menganut sistem pembagian harta warisan menurut hukum Islam (hukum faraid) yaitu 2:1 dimana ahli waris laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak daripada ahli waris perempuan namun ada beberapa desa y…
TANGGUNG JAWAB NAKHODA KAPAL CEPAT ANGKUTAN PENYEBERANGAN TERHADAP KELAIKLAUT…
TANGGUNG JAWAB NAKHODA KAPAL CEPAT ANGKUTAN PENYEBERANGAN TERHADAP KELAIKLAUTAN KAPAL DALAM KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN
Lazuardi Saputra*
Adwani**
Mahfud***
ABSTRAK
Pasal 1 angka 41 Undang-Undang Pelayaran 2008 menyebutkan Nakhoda merupakan salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan tertinggi di kapal yang memiliki wewenang dan tanggung jawab tertentu, secara otomatis Nakhoda mengemban tanggung jawab yang berat atas kapal, awak kapal, muatan dan atau penumpang dalam…
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERSEROAN TERBATA…
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memerintahkan setiap Perusahaan Daerah (PD) wajib dilakukan perubahan bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Perubahan bentuk PD Bank Perkreditan Rakyat Mustaqim Sukamakmur (PD BPR Mustaqim) berdasar pada Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum PD BPR Mustaqim menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiyaan Rakyat Syariah Mustaqim Aceh (PT BPRS Mustaqim Aceh).…
