Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU PENELITIAN DI …

Audina Diansha

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa “ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 ( empat ) tahun dan paling lama 20 ( dua pul…

PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU PENELIT…

RISKI KHALILA

ABSTRAK Riski Khalila (2023) Penjatuhan Putusan Bebas Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 62) pp., bibl.,tabl. (Dr. Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.) Dalam perkara 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pid…

PEMBUKTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA PERBANKAN T…

Rahmat Fajri

ABSTRAK Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU- XIV/2016 yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Pasal 603 dan Pasal 604, mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara yang telah nyata (actual loss), bukan potensi kerugian (po…

PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA FOTOGRAFI TERHADAP PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL TA…

Safira Mahruzza

ABSTRAK Safira Mahruzza, 2023 PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA FOTOGRAFI TERHADAP PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL TANPA IZIN PENCIPTA PADA MEDIA SOSIAL Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi. 77),pp., bibl. Prof. Dr. Sanusi, S.H., M.L.I.S., LL.M. Karya fotografi merupakan salah satu objek yang dilindungi oleh hak cipta, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k jo. Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, dalam praktiknya masih terdapa…

PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA SINEMATOGRAFI PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM

MUHAMMAD EVANDI PRATAMA

ABSTRAK Muhammad Evandi Pratama, 2023 PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA SINEMATOGRAFI PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,57),pp.,tabl,bibl. Prof.Dr. Sanusi, S.H., M.L.I.S,, LL.M. Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa: “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”. Namun, dalam kenyataannya saat ini m…

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA BUKU KARYA SASTRA FIKSI ACEH TERHADAP PEMBAJAKAN…

MUHAMMAD AHRIYAN FEBRIYALDI

Pasal 9 jo. Pasal 40 ayat (1) huruf a jo. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) menjelaskan bahwa hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, termasuk penerbitan, penggandaan, dan distribusi karya. Individu wajib memperoleh izin dari pemegang hak cipta untuk melaksanakan hak- hak tersebut. Larangan diberlakukan terhadap siapapun yang melakukan penggandaan atau penggunaan komersial karya tanpa izin. Perlindungan …

PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK DALAM BENTUK SPEED UP PADA PLATFORM…

ALIYAH SHAFARA

Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks merupakan ciptaan yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC). Larangan untuk mengubah ciptaan dan mempertahankan hak dalam hal terjadi modifikasi ciptaan yang bersifat merugikan terdapat pada Pasal 5 ayat (1) huruf c dan e UUHC. Serta pentransformasian ciptaan terdapat pada Pasal 9 ayat (1) huruf d UUHC. Namun pada kenyataannya, masih banyak pelan…

AKIBAT HUKUM TANPA IZIN PENCIPTA PENGGANDAAN DAN PENYEBARLUASAN SECARA KOMERS…

FADHILA RAHMAH

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah diatur tentang perlindungan potret. Setiap orang yang menggandakan, mengumumkan, dan mendistribusikan sebuah ciptaan, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Namun dalam pelaksanaannya masih kerap terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap karya cipta potret, baik itu pelanggaran hak ekonomi ataupun pelanggaran hak moral seperti banyaknya karya potret yang disebarluaskan tanpa seizin p…

PENGELOLAAN PEMBAYARAN ROYALTI HAK CIPTA MUSIK DAN LAGU OLEH LEMBAGA MANAJEME…

Ulfa Nisatul Akmalia

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Pengelolaan royalti musik dan lagu diatur dalam Pasal 87-93 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC 2014) dan pengaturannya dioptimalkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 (PP Nomor 56 Tahun 2021) tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang memuat secara rinci tentang LMKN. Kewenanga…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK MORAL PADA HAK CIPTA LOGO DI MEDI…

SITI DAIYANA

Berdasarkan Pasal 5 UUHC, hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan apapun alasannya meskipun hak cipta telah dialihkan kepada pihak lain. Namun, dalam pelaksanaannya perlindungan hak moral kurang mendapatkan pengakuan dalam masyarakat, karena itulah banyak penggunaan ciptaan milik orang lain secara bebas dilakukan. Apalagi dengan kemudahan yang didapatkan melalui media sosial pelanggaran semakin banyak terjadi. Tujuan dari penulisan in…


    SERVICES DESK