Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERBANDINGAN HUKUM PIDANA MATI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TAHUN 1…

Raihan Fadli

Sejumlah aturan hukum pidana di Indonesia terdapat pidana mati di dalamnya, termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana mati menuai pro dan kontra dalam penerapannya, banyak negara-negara di dunia sudah tidak lagi mempertahankan pidana mati, namun Indonesia sendiri masih mempertahankan pidana mati terlihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP meskipun secara sifatnya berbeda dengan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP. Penelitian ini be…

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Zakiah

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Zakiah, 1 * Dahlan, 2 * Iman Jauhari, 3 * ABSTRAK Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, klasifikasi TPPU dibedakan menjad dua jenis yaitu TPPU Aktif dan TPPU Pasif, dalam penelitian ini yang menjadi kajian telaah adalah putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, terdapat 5 (lima) putusan yang menjadi fokus kajian penelitian ini diantaranya Perkara Nomor …

PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL DI ACEH DALAM MEWUJUDKAN IKLIM USAHA YAN…

Neilul Maqfirah

Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Jaminan Produk Halal menetapkan bahwa Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang diberikan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis dari MUI. Secara khusus di Aceh dalam Pasal 1 angka 19 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal juga menyebutkan bahwa Sertifikat Halal adalah fatwa tert…

KEPASTIAN HUKUM HAK-HAK TERSANGKA KORBAN TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRI…

Muhammad Fadhil

Tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) merupakan suatu fenomena hukum yang terjadi di dalam masyarakat untuk melakukan penghukuman terhadap pelaku yang diduga melakukan kejahatan, perbuatan ini merupakan suatu tindak pidana dengan unsur-unsur penganiayaan. Adapun masalah pokok penelitian (1) Bagaimana kepastian hukum hak-hak tersangka korban tindakan main hakim sendiri di wilayah hukum Polres Aceh Barat? (2) Bagaimana konsep penegakan hukum terhadap kasus tindakan main hakim sendiri? (3)…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES PEMERIKSAAN DALAM P…

Laksamana Muhammad Fariz

Pasal 50 sampai 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan hak-hak tersangka selama proses penyidikan hingga peradilan. Salah satu hak tersebut yaitu didampingi penasihat hukum. Namun, pada kenyataannya masih terdapat hak-hak tersebut tidak dipenuhi oleh aparat yang berwenang selama tersangka menjalani proses penyidikan. Akibatnya tersangka tidak dapat kebebasan memberikan keterangan. Skripsi ini bertuuan untuk menjelaskan perlindungan hukum…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK ADOPSI: SUATU PENELITIAN PADA DINAS …

Anisah Mahdiyah

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat diketahui bahwa “Adopsi hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diadopsi dan orang tua kandungnya”. Akan tetapi, dalam prakteknya orang tua angkat tidak mempertemukan anak adopsi dengan orang tua kandungnya dan tidak memberitahukan asal-usul anak yang diad…

PENJATUHAN ‘UQUBAT OLEH HAKIM MAHKAMAH SYAR’IYAH KOTA SUBULUSSALAM TERHAD…

David Alfandi

Aceh sebagai daerah istimewa, telah menetapkan Qanun Jinayat sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam yang salah satu materinya mengatur tentang pemerkosaan yang pelakunya tidak dibatasi pada subjek dewasa saja, tapi juga meliputi pelaku anak, sementara itu, anak sebagai pelaku memiliki dasar pengaturannya tersendiri di dalam UU SPPA, yang beberapa ketentuannya tidak sejalan dengan Qanun Jinayat. Skripsi ini ditujukan untuk menjelaskan tentang jenis, bentuk, dan ukuran pidana yang da…

PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDA ACEH

Nur Muhammad Idlan Rafi

Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang ditempatkan di LPKA berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya Pasal 85 ayat (3) menyatakan bahwa LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pembinaan. Pembinaan anak pada LPKA harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan adanya jaminan terhadap hak-hak anak dalam LPKA, hal in…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP JASA PELAYANAN SERVIS SEPEDA MOTOR …

Amanda

Pasal 4 huruf h UUPK menyebutkan bahwa konsumen mempunyai hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Selanjutnya, Pasal 7 huruf c UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Namun, kenyataannya masih ada bengkel Astra Honda Authorized Service Station (AHASS) yang melakukan penyedotan bahan bakar minyak dari tangki sepeda motor milik konsumen ketika serv…

PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN D…

Pitriani

Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataannya tidak memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”. Namun faktanya masih ada oranag tua di Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat yang tidak memenuhi hak nafkah anaknya pasca perceraian. Tujua…


    SERVICES DESK