STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 447/PID.B/201…
ABSTRAK
RAHMAT FADLI STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
2015 NOMOR 447/PID.B/2012/PN-BNA TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv,55), pp, bibl, app.
Nursiti, S.H., M.Hum
Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 447/PID.B/2012/PN-BNA mendakwa RS telah melakukan tindak pidana pencabulan (Pasal 289 KUHP) terhadap korban RH. Seharusnya dakwaan yang diajukan adalah perkosaan terhadap orang yang sedang dalam keadaan tidak berdaya,…
PENGAJUAN PENGAMPUAN DAN PENETAPAN SEBAGAI KURATOR (STUDI KASUS ATAS PERKARA …
M. Jafar, S.H., M.Hum. Seseorang yang ditaruh di bawah pengampuan adalah orang dalam keadaan dungu, sakit otak (tidak waras), mata gelap, dan orang dewasa yang boros sebagaimana ketentuan Pasal 1330 KUHPdt. Salah satu kewenangan Pengadilan Negeri adalah menetapkan wali pengampu bagi orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Pokok permasalahan studi kasus ini adalah pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dan analisis terhadap penetapan Pengadilan Neger…
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-XI/2013 TENTANG KEWENANG…
ABSTRAK
HASFAR FUADI: STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR27/PUU-XI/2013 TENTANG KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MEMILIH CALON HAKIM AGUNG YANG DI USULKAN OLEH KOMISI YUDISIAL REPUBLIKINDONESIA
(iv,72) pp., bibl.
AZHARI, S.H., M.Si
Undang-UndangDasar1945 telah memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk “Mengajukan Calon Hakim Agung Kepada DPR” sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, namun kewenangan tersebut telah dibatasi ole…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 365 K/PID/2012 TENT…
ABSTRAK
ANDRI WIBISONO, STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR:
365 K/Pid/2012 TENTANG TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(iv,67) pp, bibl, app.(IDA KEUMALA JEMPA, S.H.,M.H.)
Pasal 359 KUHP menyebutkan “Barangsiapa karena salahnya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun, merupakan dasar h…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 86/PUU-X/2012 TENTANG…
Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk mengadili undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28C(2), 28D(1), 28E Ayat 2 dan 3, 28H Ayat 2 dan 3, karena telah mensentralisasi pengelolaan zakat nasional sepenuhnya…
PENJATUHAN PUTUSAN VERSTEK DALAM GUGATAN PERCERAIAN DAN KAITANNYA DENGAN ASAS…
Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, hal ini di atur dalam Pasal 149 R.Bg/ Pasal 125 HIR. Sebelum putusan verstek dijatuhkan, maka terlebih dahulu harus dipastikan bahwa pemanggilan telah dilakukan secara sah dan patut. Pada prakteknya Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam melakukan pemanggilan terhadap para pihak, belum memenuhi unsur sah dan patut, namun tetap menjatuhkan putusan secara verstek. Oleh karena itu masalah yang muncul adalah tentang proses p…
ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG MEREK TERKENAL ASING (…
ABSTRAK
2014
SILFIA KEUMALADEWI, ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG MEREK TERKENAL ASING
(Studi Kasus Terhadap Merek Terkenal Asing Dior, Prada dan Kinotakara)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 55), pp, bibl, app
PROF. DAHLAN S.H., M.H.
Pelanggaran yang banyak terjadi dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual terkait mengenai Merek. Pengaturan mengenai merek tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mencaku…
