Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI TERHADAP…

Khairiah Nafisah

ABSTRAK (Nursiti, S.H., M.Hum.) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menyatakan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga.” Pelaku dan korban KDRT bisa menimpa siapa saja tidak dibatasi strata sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa. Dominannya seorang suami melakukan KDRT …

PENERAPAN KETENTUAN PIDANA UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1961 TERHADAP TINDAK P…

Siti Farahsyah Add

Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengutipan Uang dan Barang menentukan bahwa menyelenggarakan, menganjurkan atau membantu menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang dengan tidak mendapat izin terlebih dahulu dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi -tingginya Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah). Namun pada kenyataannya, di Kota Banda Aceh pada tahun 2014 sampai dengan 2016 ditemui para pengutip uang da…

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN…

Yuni Dara Phonna

ABSTRAK Yuni Dara Phonna, 2017 Adi Hermansyah, S.H., M.H., Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, serta diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan i…

TINDAK PIDANA PELANGGARAN IZIN GANGGUAN (HO) DI KOTA BANDA ACEH

Nadya Riana

ABSTRAK NADYARIANA, TINDAK PIDANA PELANGGARAN IZIN GANGGUAN (HO) DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 62) pp.,bibl.,tabl. Tarmizi. SH., M.Hum. Pasal 32 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Izin Gangguan memuat ketentuan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran izin gangguan yang berbunyi “wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan …

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN DALAM PERKARA PIDANA (SUATU …

Fitria

Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Perkara Pidana (Suatu Penelitian di Kabupaten Pidie) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,54),pp.,bibl.,tabl. ABSTRAK Fitria, 2016 Rizanizarli, S.H., M.H., Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi merek…

TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DI TEMPAT JASA CUCI KEN…

Rizka Yunita

ABSTRAK Adi Hermansyah, S.H.,M.H Pasal 362 KUHP, “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, di hukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900”. Berdasarkan data observasi ditemukan tiga kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda empat di tempat jasa cuci kendaraan. Tujuan penu…

TINDAK PIDANA KAMPANYE HITAM (BLACK CAMPAIGN) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN…

Bayhaqi Febriyan

ABSTRAK Bayhaqi Febriyan 2016 TINDAK PIDANA KAMPANYE HITAM (BLACK CAMPAIGN) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,70), pp., bibl (Nursiti, S.H., M.Hum) Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah mengatur tindak pidana kampanye hitam dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 18 bulan dan denda paling sedikit Rp. 600.000…

TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG SEBAGAI KEJAHATAN TEROGANISIR (SUATU PENELITIAN …

T. Rakhmadsyah

T. RAKHMADSYAH : TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG 2016 SEBAGAI KEJAHATAN TEROGANISIR (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (V,pp63)., tabl., bibl. ( Ainal Hadi, SH, M. Hum) Pasal 244 KUHP, menyebutkan “Barang siapa meniru atau memalsukan uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang kertas Negara atau uang kertas Bank itu serupa yang asli dan yang t…

TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI JENIS LANDAK DAN PENEGAKAN…

Rudika Zulkumar

ABSTRAK Rudika Zulkumar, 2016 Ainal Hadi, S.H., M.Hum Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk “menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”, pelanggaran ketentuan ini diancam dengan pidana dalam Pasal 40 ayat (2) “Barang siapa dengan sengaja m…

PENYITAAN DAN PENYIMPANAN BENDA SITAAN KASUS JARIMAH KHALWAT (SUATU PENELITIA…

Citra Dewi Keumala

ABSTRAK Citra Dewi Keumala, PENYITAAN DAN PENYIMPANAN BENDA SITAAN DALAM KASUS JARIMAH KHALWAT (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,58) pp.,tabl.,bibl. Ainal Hadi, S.H., M.Hum Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Qanun Acara Jinayat mengatur tentang penyitaan dapat dikenakan terhadap benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian dipergunakan untuk melakukan jarimah yang diatur dalam Pasal…


    SERVICES DESK