STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 447/PID.B/201…
ABSTRAK
RAHMAT FADLI STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
2015 NOMOR 447/PID.B/2012/PN-BNA TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv,55), pp, bibl, app.
Nursiti, S.H., M.Hum
Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 447/PID.B/2012/PN-BNA mendakwa RS telah melakukan tindak pidana pencabulan (Pasal 289 KUHP) terhadap korban RH. Seharusnya dakwaan yang diajukan adalah perkosaan terhadap orang yang sedang dalam keadaan tidak berdaya,…
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA INCEST DENGAN KORBAN ANAK(STUDI …
ABSTRAK
TRI KARUNIA PUTRI AMELIA, TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
2015 TINDAK PIDANA INCEST DENGAN KORBAN ANAK (STUDI KASUS DI LAPAS KLAS IIA BANDA ACEH)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,54),pp.,bibl
(Dr. DAHLAN ALI., S.H., M.Hum., M.Kn.,)
Salah satu kejahatan yang sering terjadi adalah tindak pidana perkosaan. Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu dari tindak pidana terhadap kesusilaan. Dalam Bab XIV dalam Buk…
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH…
Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan, bahwa penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500 (empat ribu lima ratus). Pasal 351 ayat (2) menyebutkan bahwa jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 81 ayat (2) menyebutkan bahwa pidana penjara yang da…
PEMENUHAN HAK ANAK DALAM HAL DIJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PENJARA (SUATU KAJIAN …
ABSTRAK
Eka Putri Maulina,
2014 PEMENUHAN HAK ANAK DALAM HAL DIJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PENJARA
(Suatu Kajian di Cabang Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Lhoknga)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vii, 69) pp., tabl., bibl., app.
Nursiti, S.H., M.Hum
Anak memiliki berbagai hak yang dilindungi oleh hukum, termasuk perlindungan hukum bagi anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Anak sebagai pelaku sering kali akhirnya harus menjalani pemidanaan di lembaga pemasyarakatan. Pasa…
PENGAJUAN PENGAMPUAN DAN PENETAPAN SEBAGAI KURATOR (STUDI KASUS ATAS PERKARA …
M. Jafar, S.H., M.Hum. Seseorang yang ditaruh di bawah pengampuan adalah orang dalam keadaan dungu, sakit otak (tidak waras), mata gelap, dan orang dewasa yang boros sebagaimana ketentuan Pasal 1330 KUHPdt. Salah satu kewenangan Pengadilan Negeri adalah menetapkan wali pengampu bagi orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Pokok permasalahan studi kasus ini adalah pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dan analisis terhadap penetapan Pengadilan Neger…
TINDAK PIDANA MENGANGKUT HASIL HUTAN TANPA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTA…
i
ABSTRAK
INDAH REZEKI, TINDAK PIDANA MENGANGKUT HASIL HUTAN TANPA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)
(iv.55), pp, tabl,bibl
(Ainal Hadi, S.H., Mum)
Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa, Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan yang sahnya hasil hut…
KAJIAN NORMATIF TENTANG HAK KORBAN PEMERKOSAAN ATAS RESTITUSI BERDASARKAN QAN…
Tindak pidana pemerkosaan adalah tindak pidana yang sangat merugikan korban dengan diaturnya restitusi dalam Qanun Jinayat diharapkan dapat meringankan beban korban akan tetapi pengaturan restitusi dalam Qanun Jinayat tidak dibarengi oleh kompensasi dimana kompensasi sebagai pelengkap restitusi seperti halnya Pasal 1 Angka 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindunga…
PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANAK DALAM MENDAMPINGI ANAK YANG BERMASALAH DENGA…
Pasal 51 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasehat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan. Setiap lembaga bantuan hukum yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mendampingi anak yang bermasalah dengan hukum mempunyai kewajiban untuk mendampingi anak tersebut, akan tetapi da…
TUGAS BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM PEMBIMBINGAN TERHADAP ANAK YANG BERK…
ABSTRAK
NURPITA SARI, TUGAS BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS)
2014 DALAM PEMBIMBINGAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Suatu Penelitian di Balai Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,62 ) pp.,tabl.,bibl
Mahfud, S.H.,L.L.M.
Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tugas pembimbing kemasyarakatan tercantum dalam pasal 2 ayat 1…
PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI POLRESTA MEDAN
Kabareskrim telah mengeluarkan TR/1124/XI/2006 tentang pelaksanaan diversi dan restorative justice dalam penanganan kasus anak pelaku yang berpedoman pada kewenangan diskresi kepolisian menurut pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak anak yang berkonflik dengan hukum yang diproses secara formal layaknya orang dewasa. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan peran penyidik dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berko…
