Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PERUSAKAN BARANG YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA

SYAHRUMAN TAJALLA

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PERUSAKAN BARANG YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA Syahruman Tajalla* Mohd. Din** Yanis Rinaldi*** ABSTRAK Pasal 406 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa orang yang merusak properti orang lain dipidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda maksimal Rp 4.500,-. Begitu juga orang yang turut melakukan dipidana sama dengan orang yang melakukan (Pasal 55 KUHP). Pidana perusakan terhadap barang dalam hukum Islam tergolong jarimah ta’zir, oleh karena it…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

KEKUASAAN PENGATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN …

Ully Herman

ABSTRAK Perma Nomor 2 Tahun 2012 pada dasarnya hanya mengikat dilingkungan Makamah Agung, sehingga tidak dapat mengikat lembaga lain. Dalam sistem peradilan pidana terdapat beberapa lembaga untuk melakukan penegakan hukum selain hakim, yaitu Polisi sebagai penyidik dan Jaksa sebagai penuntut umum, dalam praktiknya penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 akan merusak tertib hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum baik itu penyidik dalam hal pelimpahan apakah itu pemeriksaan…

EFEKTIF PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MAISIR DALAM QANUN NO…

Ridha Hidayatullah

EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MAISIR DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 (Suatu Penelitian di Banda Aceh) Ridha Hidayatullah A. Hamid Sarong ** Dahlan Ali*** ABSTRAK Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai bentuk penyempurnaan dari tiga qanun sebelumnya, untuk menguatkan pelaksanaan syari’at Islam di Aceh. Salah satu tindak pidana dalam qanun tersebut adalah maisir/judi yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Tindak pidana m…

PERLUASAN PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Chairul Bariah

ABSTRAK Chairul Bariah 1 Mohd. Din 2 Mujibussalim 3 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Maka dilihat dari usia anak tersebut haruslah mendapatkan perlakuan yang khusus terhadap anak yang melakukan ti…

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK…

Alyani Maulida

ABSTRAK ALYANI MAULIDA, IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM 2018 TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TAKENGON Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala (v, 56)., pp., tabl., bibl., Tarmizi, S.H., M.Hum. Pasal (1) Angka 8 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban, perlindungan adalah segala daya upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk me…

PENERAPAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA SEBAGAI UP…

Naungan Harahap

PENERAPAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Penetapan Diversi Hakim Pengadilan Negeri Medan Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Narkotika) Naungan Harahap *) Mohammad Din**) Mujibussalim **) ABSTRAK Berdasarkan Pasal 82 UU SPPA, anak pelaku kejahatan dapat diberikan sanksi tindakan oleh hakim. Dalam penelitian ini, anak pelaku kejahatan narkotika didakwa oleh Penuntut Umum dengan pidana di atas 7 tahu…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

KONSEPSI PIDANA HUDUD DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAY…

Aharis Mabrur

KONSEPSI PIDANA HUDUD DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (Kajian Yuridis Komparatif dengan Konsepsi Pidana Hudud dalam Syariah Penal Code Order, 2013 Brunei Darussalam) Aharis Mabrur* Rusjdi Ali Muhammad** Mohd. Din*** ABSTRAK Secara konseptual, pidana hudud itu unik dan berbeda dibandingkan konsep hukum pidana manapun. Pemidanaannya tidak semata-mata atas adanya kerugian orang lain karena merupakan pelanggaran hak Tuhan. Pidananya dikenal berat, tertentu,…

KAJIAN TENTANG KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN DALAM HUBUNGAN SEDARAH (INCES…

DIAN ELVIANA

ABSTRAK DIAN ELVIANA, KAJIAN TENTANG KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN DALAM HUBUNGAN SEDARAH (INCEST) (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan Pengadilan Negeri Pidie) 2015 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. (iv ; 59) pp, tab, bibl, (Nursiti S.H., M.Hum) Incest adalah suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang masih ada hubungan atau pertalian sedarah maupun perkawinan.Sebagai isu kekerasan seksual, …

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH GURU TER…

TIA FARADINNA

Abstrak Tia Faradinna, (2016) TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH GURU TERHADAP ANAK DIDIKNYA DI KOTA MEULABOH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 53) pp.,bibl.,tabl. Tarmizi, S.H, M.Hum Pasal 76 huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan te…

PERBANDINGAN HUKUM PEMBUKTIAN ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (…

Dwi Wulandari

ABSTRAK DWI WULANDARI, 2014 PERBANDINGAN HUKUM PEMBUKTIAN ANTARA (KUHAP) DAN (RUU KUHAP) SERTA UNDANG-UNDANG PIDANA DI LUAR KUHAP Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 66), pp., bibl. (IDA KEUMALA JEUMPA, S.H.,M.H) Hukum Acara Pidana bertujuan untuk mencari kebenaran secara materil. Pada proses pembuktian dalam menemukan kebenaran materil terdapat beberapa aspek pembuktian. Pembuktian dalam KUHAP sekarang sudah tidak layak untuk di gunakan dikarenakan alat bukti yang semakin b…


    SERVICES DESK