Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEDUDUKAN NOTARIS DALAM MEDIASI SENGKETA KENOTARIATAN DENGAN AKTA PERDAMAIAN

AYU NINGSIH

ABSTRAK KEDUDUKAN NOTARIS DALAM MEDIASI SENGKETA KENOTARIATAN DENGAN AKTA PERDAMAIAN * Ayu Ningsih Faisal** Adwani*** ABSTRAK Kewenangan notaris memberikan penyuluhan hukum diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris. Penyuluhan hukum notaris berupa nasehat hukum dan saran sebelum pembuatan akta untuk menjamin keotentikan suatu akta dan menghindari terjadinya sengketa. Moralitas, ketelitian dan kehatihatian merupakan faktor utama dalam penyuluh…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG TIDAK MENDAFTARKAN DAN MELAPORKAN AKTA WASIAT KE …

ANNISA

TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG TIDAK MENDAFTARKAN DAN MELAPORKAN AKTA WASIAT KE DAFTAR PUSAT WASIAT Annisa? Yanis Rinaldi?? Teuku Abdurrahman??? ABSTRAK Salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta wasiat yang juga harus diiringi dengan tanggung jawab untuk mendaftarkan dan melaporkan ke Daftar Pusat Wasiat. Notaris yang tidak membuat akta wasiat juga harus melaporkan laporan nihil pada waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Namun pada kenyataannya, masi…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

TINDAKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN PELAKU TINDAK PIDANA BERLATAR…

Wahyu Rizaldi

ABSTRAK WAHYU TINDAKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM RIZALDI PEMBINAAN PELAKU TINDAK PIDANA 2017 BERLATAR BELAKANG ALIRAN SESAT. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA. (iv, 62) pp., tabl., bibl., app. Dr. MOHD. DIN, S.H., M.H. Kewajiban pemasyarakatan diemban oleh Lembaga pemasyarakatan (Lapas) dalam rangka membina narapidana agar menjadi pribadi yang baik. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Bin…

EFEKTIVITAS KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TER…

Mariana

EFEKTIVITAS KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS YANG TIDAK MEMBUKA KANTOR Mariana* Darmawan** Suhaimi*** ABSTRAK Ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris yang bersangkutan wajib menjalankan jabatannya dengan nyata, menyampaika…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

KEWAJIBAN NOTARIS MELAPORKAN TRANSAKSI MENCURIGAKAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMB…

TEUKU ULYA MURTADHA

KEWAJIBAN NOTARIS MELAPORKAN TRANSAKSI MENCURIGAKAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Teuku Ulya Murtadha. TM i Dahlan Ali Mohd Din ?? ??? ABSTRAK ? Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Notaris berkewajiban melaporkan transaksi mencurigakan yang diawasi oleh PPATK dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kewajiban man…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM NOTARIS/PPAT ATAS PENGINGKARAN PIHAK YANG DIRUGIKAN…

MUYASSAR

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM NOTARIS/PPAT ATAS PENGINGKARAN PIHAK YANG DIRUGIKAN TERHADAP AKTA JUAL BELI TANAH BERSERTIPIKAT HAK MILIK Muyassar? Dahlan? Suhaimi? Permasalahan penelitian yaitu akibat hukum bagi Notaris/PPAT atas pengingkaran pihak yang mengalami kerugian dengan adanya akta jual beli atas tanah hak milik yang sudah bersertifikat oleh Notaris/PPAT, tindakan hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang mengalami kerugian, dan konsekuensi yuridis penggunaan hak ingkar Not…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK