Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
TINDAK PIDANA TERHADAP ASAL-USULPERKAWINAN TANPA IZIN (SUATU PENELITIAN DIWIL…
MAULIDA SAFIRA
Berdasarkan Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah”. Namun, pada kenyataannya masih ada orang yang melakukan pelanggaran hukum dalam rumah tangga seperti halnya seorang suami yang …
- Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2021
- Baca Selengkapnya
PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH DI ACEH
Fathia Az-Zahra
PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH DI ACEH Fathia Az-Zahra Darmawan Muhammad Ya’kub Aiyub Kadir ABSTRAK Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan batas usia perkawinan adalah 19 tahun. Awalnya bagi wanita 16 tahun dan bagi pria 19 tahun menjadi sama-sama 19 tahun. Namun pada kenyataannya terdapat perkawinan dibawah 19 tahun. Jika perkawinan dilakuka…
- Fakultas Hukum (S2), Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
IMPLIKASI BATASAN USIA ANAK TERHADAP TINGGINYA PERMOHONAN DISPENSASI PERNIKAH…
NUR AZIZAH
Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu mengenai batasan usia minimal pernikahan dari yang sebelumnya perempuan berusia 16 tahun menjadi berusia 19 tahun. Namun, pernikahan tetap dapat dilangsungkan dengan meminta permohonan dispensasi ke Mahkamah Syar’iyah. Perubahan Undang-Undang Perkawinan ini menyebabkan permohonan dispensasi pernikahan anak di bawah mengalami peningkatan yang signifikan. Tujuan penulisan skripsi in…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
DISPENSASI KAWIN PASCA REVISI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (SUATU PENELITIAN DI W…
RIAN SUPRIADI
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan resmi direvisi kedalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan mengubah ketentuan Pasal 7 Ayat (1) terkait umur minimal perkawinan yang sebelumnya 16 tahun bagi wanita menjadi 19 tahun disamakan dengan laki-laki dengan tujuan untuk mengurangi perkawinan di bawah umur. Pasal 7 ayat (2) menyatakan apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur di…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN BLANGJERANGO KABUPATEN GAYO LUES
Irmawati
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomo 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Batas perkawinan minimal umur bagi wanita dipersamakan dengan batas umur laki-laki yaitu sama-sama sudah berumur 19 tahun. Namun dalam praktiknya di Kecamatan Blangjerango Kabupaten Gayo Lues masih ada sebagian remaja yang sudah menikah sebelum mencapai umur 19 tahun. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menjelaskan perkawinan di bawah umur dan akibat yang dirasakan serta…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
TINJAUAN MAQASHID SYARI’AH TERHADAP PERNIKAHAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DIK…
Cut Miftahul Jannah
TINJAUAN MAQASHID SYARI’AH TERHADAP PERNIKAHAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Cut Miftahul Jannah* M. Adli Teuku Muttaqin Mansur ABSTRAK Ada beberapa kasus yang terjadi perihal pernikahan melalui media elektronik ini diantaranya yaitu tanggal 13 Mei 1989 di Jakarta antara Ario Sutarto dan Nurdiani Harahap, kemudian 4 Desember 2006 antara Syarif Abdurrahman Achmad dan Dewi Tarumawati di Amerika Serikat. Namun persoa…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS DAN KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN…
MUHIBBUN AMIR SYAH
ABSTRAK MUHIBBUN AMIR SYAH, 2021 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS DAN KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN SIRI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (viii, 67) pp, bibl. (Syamsul Bahri, S.HI., M.A.) Perkawinan merupakan sarana untuk memperoleh keturunan yang selanjutnya menjadi sebagai ahli waris yang mendapatkan warisan. Warisan adalah hak yang diperoleh seorang anak, namun dengan adanya peristiwa perkawinan siri, seorang anak yang dilahir…
- Fakultas Hukum (S1), Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI LUAR PERNIKAHAN YANG SAH
Elsa Yumilda
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI LUAR PERNIKAHAN YANG SAH Elsa Yumilda ? Darmawan ?? M.Adli ABSTRAK Anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah maka menjadikan anak tidak sah sebagaimana diatur pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya”. Ketentuan ini memberikan perbedaan perlakuan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dan anak yang lahir dari hasi…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP PEMISAHAN HARTA BERSAMA SETELAH DILAKSANAKAN P…
SARIZAL
KEDUDUKAN PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP PEMISAHAN HARTA BERSAMA SETELAH DILAKSANAKAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MK Sarizal? Darmawan?? Mahfud??? ABSTRAK Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam dikenal istilah yang namanya perjanjian perkawinan. Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian tertulis kedua belah pihak atas persetujuan bersama yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan disahkan oleh pe…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
- Baca Selengkapnya
PELAKSANAAN PERKAWINAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI BANDA ACEH DAN ACEH…
Muharrir
PELAKSANAAN PERKAWINAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI BANDA ACEH DAN ACEH BESAR Muharrir Darmawan** M. Adli*** ABSTRAK Setiap manusia memiliki hak untuk memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Berhak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang kondusif serta berhak untuk melangsungkan perkawinan dalam rangka melanjutkan keturunan. Namun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara khusus persoalan perkawinan dengan kondisi penyandang…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya