Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERCERAIAN TERHADAP PERKAWINAN SIRI (SUATU PENELITIAN DI MAHKAMAH SYAR’IYAH…

Azaman Kifli

ABSTRAK AZAMAN KIFLI PERCERAIAN TERHADAP PERKAWINAN (2023) SIRI (Suatu Penelitian di Mahkamah Syar’iyah Nagan Raya) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 63), pp., bibl., tabl. (Syamsul Bahri, SHI., M.A.) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan (UUP). Pasal 2 ayat (1) UUP menyebutkan bahwa…

ANALISIS CERAI GUGAT (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KOTA LHOKSEUMAWE)

MUHAMMAD HABIL MAALIKII

Pasal 1 Ulndang-Ulndang Pelrkawinan menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kenyataanya di kota Lhokseumawe pada saat ini ada 244 istri yang menggugat sulami. Tujuan pelnullisan ini adalah ulntulk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya cerai gugat di kota Lhokseumawe dan pelrtimbangan hakim dalam memutus perk…

PERAN HAKIM DALAM MEMEDIASI KASUS PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'IYAH DI KABUPAT…

RINA OKTAVA

Rina Oktava, 2023. Peran Hakim Dalam Memediasi Kasus Perceraian Di Mahkamah Syar’iyah Di Kabupaten Aceh Barat. Mediasi adalah suatu cara penyelesaian perselisihan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan kedua belah pihak dengan dibantu oleh para mediator. Penelitian ini membahas tentang peran hakim dalam memediasi kasus perceraian di Mahkamah Syar’iyah di Kabupaten Aceh Barat. Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) mengetahui upaya hakim mediasi dalam mengatasi kasus …

PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYARIYA…

MUHAMMAD ABRAR

– Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan mediasi berdasarkan PERMA No.01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, menjelaskan kendala yang dihadapi mediator dalam pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perceraian dan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan mediasi di Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe. Hasil dari penelitin membuktikan bahwa pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe melalui tahap …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN TERHADAP BEKAS SU…

Shintya Netria Putri

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN TERHADAP BEKAS SUAMI YANG SAKIT MENTAL (Studi Penelitian di Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa) Shintya Netria Putri Dr. Darmawan, S.H., M.Hum. Dr. Iman Jauhari, S.H.,M.Hum. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Namun gugatan pembagian harta bersama tersebut terdapat beberapa permohonan guga…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA GUNUNG SITOLI NOMOR: 19/PDT.G/2018/PA.GS…

Aldi Zil Ikram

Dalam Pasal 1924 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dijelaskan bahwa suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan untuk kerugian orang yang melakukannya, dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901/K/Pdt/1985 menyatakan surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa saksi di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa. Dalam Putusan Pengadilan Agama Gunungsitoli Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Gst majelis hakim…

CERAI GUGAT DENGAN ALASAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (ANALISIS PUTUSAN MAHK…

Muhammad Nizar

Perceraian merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat. Perceraian dapat diajukan oleh suami (cerai talak) atau dapat pula diajukan oleh istri (cerai gugat) dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu alasan yang membolehkan istri untuk mengajukan permohonan cerai gugat terhadap suaminya diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 …

TINJAUAN HUKUM TERHADAP CERAI GUGAT (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM MAHKAMAH SY…

CUT THARI DITYA

ABSTRAK CUT THARI DITYA, 2020 TINJAUAN HUKUM TERHADAP CERAI GUGAT (Studi Kasus di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 73) pp.,bibl. Dr. Iman Jauhari, S.H.,M.Hum Perceraian merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang terdapat dalam TINJAUAN HUKUM masyarakat dan dipandang tidak sejalan dengan tujuan perkawinan. Perceraian bukan hal yang direncanakan, karena perceraian itu d…

KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR’IYAH DALAM PERKARA CERAI TALAK (STUDI PENELITIAN P…

Maman Supriadi

KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR’IYAH DALAM PERKARA CERAI TALAK (STUDI PENELITIAN PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH) Maman Supriadi Darmawan Teuku Muttaqin Mansur Abstrak Ketentuan hukum acara perdata mengenai kompetensi relatif Peradilan terdapat pada Pasal 118 Ayat 1 HIR atau Pasal 142 R.Bg jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan Pasal 118 Ayat 1 HIR menyatakan bahwa suatu g…

TINJAUANTERHADAP PROSES PERKAWINAN MELALUI KANTOR URUSAN AGAMA (SUATU PENELIT…

NURUL FAJRI

ABSTRAK NURUL FAJRI, TINJAUAN TERHADAP PROSES PERKAWINAN 2017 MELALUI KANTOR URUSAN AGAMA (Suatu Penelitian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 52) pp., bibl., tabl., app. (Muzakkir Abubakar, S.H.,S.U.) Proses perkawinan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu mengenai pelaksanaan tata cara dari UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Sebuah perkawinan aka…


    SERVICES DESK