Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELAKSANAAN PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMB…

Vinni Alvio Warni

ABSTRAK Vinni Alvio Warni, 2017 Pasal 42 ayat (1) KUHAP ( Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ) menyebutkan bahwa, “Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan”. Namun dalam praktiknya, Kepolisan Resor Pidie terutama bagi personil penyidik yang melakukan upaya penyitaan dalam menindak t…

PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT BAGI ANAK YANG BE…

MUHAMMAD NAZAR

ABSTRAK Muhammad Nazar, 2017 Tarmizi, S.H., M.Hum. Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa pidana pokok bagi anak yang berkonflik dengan hukum salah satunya yaitu pidana pengawasan. Berdasarkan penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho terdapat anak yang dijatuhi pidana pengawasan. Namun dalam kenyataannya masih belum dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Tujuan penelitian ini untuk mengetah…

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP PEREMPUAN DI DALAM ANG…

HAYATUL MAGHFIRAH

ABSTRAK Hayatul Maghfirah, TINJAUAN VIKTIMOLOGI TINDAK PIDANA 2017 PENCABULAN TERHADAP PEREMPUAN DI DALAM ANGKUTAN UMUM (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,55),pp,bibl,app. Nursiti, S.H., M.Hum. Pasal 289 KUHP menyebutkan bahwa, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehorma…

TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN BARANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (SUATU PE…

ABSTRAK Mu’thi Nur Khaliq, 2017 (Ainal Hadi, S.H., M.Hum.) Pasal 170 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa, “Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. Namun pada kenyataannya terhadap tindak pidana pengrusakan barang berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 21/Pid.B/2016/PN.BNA menjatuhkan pidana yang relatif ringan dan korban tidak mendapat ganti kerugian d…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT UNTUK DIJADIKAN …

RIVA DESRIANA

ABSTRAK RIVA DESRIANA, 2017 MUKHLIS, S.H., M.Hum Pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atau sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II telah dirumuskan dalam beberapa Pasal, yaitu dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 275 KUHP. …

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI (SUATU PENELI…

Devi Keumala Julina

i ABSTRAK Devi Keumala Julina, TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh). 2017 Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala (v, 74)., pp., bibl., tbl. Nurhafifah, SH.,M.Hum Kasus penipuan berkedok investasi terus berulang sampai saat ini . Semakin lama semakin banyak terjadi kasus penipuan berkedok investasi dengan modus-modus yang semakin canggih yaitu melalui sistem online. Didalam …

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG…

MHD. ARIF MUNANDAR

Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Namun, dalam kenyataannya, ada kasus tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak…

DUALISME PENERAPAN HUKUM BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI PROVI…

AMRINA HABIBI

ABSTRAK Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UUPA) menyatakan secara tegas bahwa “Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan; e. pelibatan dalam peperangan; dan e. kejahatan seksual. U…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

PERANAN KETERANGAN AHLI KEDOKTERAN JIWA DALAM PERKARA PIDANA(SUATU PENELITIAN…

Adila Ramadhanita

ABSTRAK i ADILA RAMADHANITA, 2016 PERANAN KETERANGAN AHLI KEDOKTERAN JIWA DALAM PERKARA PIDANA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,56),pp.,tabl.,bibl. IDA KEUMALA JEUMPA. S.H., M.H. Pasal 44 KUHP menjelaskan bahwa tidak dikenakan hukuman terhadap barang siapa yang melakukan suatu perbuatan pidana yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya, disebabkan karena kurang sempu…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MELABOH NOMOR : 02/PDT. G/2004…

risqi juanda

ABSTRAK RISQI JUANDA, 2017 STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEULABOH NOMOR : 02/PDT. G/2004 /PN.MBO TENTANG KEKUATAN SERTIFIKAT SEBAGAI ALAT BUKTI Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,59) pp., bibl., Muzakkir Abubakar, S.H., S.U. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang ketentuan Pokok-pokok Agraria menentukan bahwa terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah maupun menurut ketentuan undang-undang…


    SERVICES DESK