PERAN KEUCHIK DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR DI GAMPONG LUTHU DAYAH KRUENG KEC…
ABSTRAK
Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 9
dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Bab I Ketentuan Umum, Pasal
1 angka 6, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana,
baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan
kemampuan menghadapi bencana. Indonesia yang mempunyai iklim bersifat
basah mempunyai curah hujan yang tinggi sehingga sering terjadi banjir.
Gampong Luthu Dayah Krueng, Kecamatan Sukamakmur,…
ANALISIS KEBIJAKAN GUBERNUR ACEH TERHADAP PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSAN…
ABSTRAK
Gubernur Aceh menetapkan Pergub Aceh No 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Pergub tersebut merupakan penjabaran dari Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Salah satu pasal didalamnya mengatur tempat pelaksanaan hukuman cambuk dari lokasi sangat terbuka, dialihkan ke lembaga pemasyarakatan (lapas). Pergub Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat dibentuk sebagai aturan pelaksana dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Qanun serta sebagai petunjuk teknis p…
KEBIJAKAN PEMENUHAN AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI UNIVERSITAS …
ABSTRAK
Universitas Syiah Kuala adalah kampus yang dikenal dengan Jantong Hatee Rakyat Aceh memiliki 12 Fakultas dan 1 Pasca Sarjana. Kampus ini sendiri sudah memiliki begitu banyak keberagaman karena yang akan melajutkan studi di Universitas Syiah Kuala bukan hanya datang dari Pulau Aceh dan Sumatera saja melainkan hingga ke ujung Papua. Dari keberagaman suku budaya, dan adat bisa mempersatukan seseorang untuk saling mengenal di Universitas. Dan juga setiap makhluk yang hidup diciptakan o…
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TAMU WAJIB LAPOR 1X24 JAM OLEH PEMERINTAH GAMPONG LAMG…
ABSTRAK
Pamplet tamu wajib Lapor 1x24 menjadi hal yang biasa dilihat di gang-gang gampong di Aceh. Kebijakan tamu wajib lapor 1x24 jam untuk mendukung ketertiban di Gampong Lamgugob, namun masih banyak praktek asusila kendatipun pamplet tersebut sudah terpasang dimana-mana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan tamu wajib lapor 1x24 jam oleh Pemerintah Gampong Lamgugob serta hambatannya. Penelitian ini menggunakan teori proses implementasi kebijakan serta teori kel…
IMPLEMENTASI PEMANFAATAN E-GOVERNMENT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBL…
ABSTRAK
Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang membidangi masalah pelayanan tertentu terhadap masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh saat ini telah beranjak dari sistem manual ke sistem digital yang disebut dengan e-government untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan urusan di Disdukcapil Banda Aceh khususnya. Tujuan penelit…
STRATEGI DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN REFOCUSING APBA
Pasca di tetapkannya Covid-19 sebagai pandemi nasional, maka dibutuhkan upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Upaya Pemerintah dalam hal percepatan penanganan Covid-19 terdapat dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 2 ayat (1) huruf i yaitu melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan atau pemotongan penundaan penyaluran anggaran. Serta Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang r…
KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT BADAN USAHA MILIK GAMPONG ( STUDI TERHADAP KEBIJ…
Peran Geuchik sebagai kepala tertingi dalam pemerintahan Gampong dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) belum berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di Gampong Tibang hal ini berdasarkan data statistik Provinsi Aceh yang menyebutkan bahwa penduduk Gampong Tibang 60% hidup dibawah angka kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Geuchik dalam tata kelola BUMG di Gampong Tibang kecamatan Syiah Kuala dan peran BUMG terhadap peningkatan dan pembangunan pereko…
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PELAYANAN AIR BERSIH
Aminullah Usman-Zainal Arifin yang menang dalam PILKADA 2017 sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh mengutarakan janji politik berupa peningkatan layanan pemenuhan air bersih bagi masyarakat Kota Banda Aceh. Realitanya, tiga tahun kepemimpinan Aminullah Usaman-Zainal Arifin, masalah buruknya pelayanan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Banda…
TINJAUAN PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS DI KABUPATEN ACEH BARAT BERDASARKAN …
Ditinjau dari pengelolaan dana otonomi khusus dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Aceh Barat, dalam implementasinya tidak berjalan dengan efektif. Hal itu dapat dilihat dari realisasi pelaksanaannya, dimana realisasi pelaksanaan dana otonomi khusus di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2011 hanya terserap sebesar 66,90%, sedangkan pada tahun 2012 bahkan lebih buruk dari tahun 2011, dengan realisasi pelaksanaan hanya …
