Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA USAHA TAMBANG BATUAN TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) (SUATU…

Anya Febby Mutia

Jurnal ini meniliti tentang faktor tindak pidana usaha pertambangan tanpa izin, menjelaskan proses penyelesaian aparat penegak hukum kepada pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin dan untuk menjelaskan upaya dan hambatan aparat penegak hukum dalam perkara tindak pidana usaha pertambangan tanpa izin. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tindak pidana usaha tambang batuan tanpa izin di Kabupaten Aceh Besar khususnya daerah Jantho disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kura…

TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGAD…

EL FARISY

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 mengatakan tindak pidana membawa senjata tajam dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana apabila tidak digunakan sesuai dengan peruntukkannya seperti pekerjaan, pertanian, dan benda pusaka yang mendapatkan izin sesuai undang-undang, dan ancaman hukuman dari tindak pidana tersebut adalah 10 tahun penjara, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terdapat 5 kasus tindak pidana membawa sejata taja…

TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN DENGAN MOTIF PENYEBARAN MUATAN PORNOG…

ALFI SOFYAN JORA

Tindak pidana pemerasan di atur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Di wilayah hukum Pengadilan Nege…

TINDAK PIDANA TERHADAP PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DENGAN PEMBERATA…

MUHAMMAD RIFKI FADHIL

Berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke 1 sampai dengan ke 5 dijelaskan bahwa pemberatan terhadap tindak pidana pencurian yaitu harus memenuhi beberapa unsur yaitu dilakukan pada malam hari, dengan cara membongkar, merusak, memanjat atau menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, pada waktu terjadi kebakaran, dilakukan lebih dari satu orang dan objek atau barang yang dicuri merupakan hewan ternak. Namun walaupun KUHP sudah mengatur secara jelas mengenai tindak pidana pencurian deng…

PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENINGGALKAN ORANG YANG MEMERLUKA…

RAFFI AKBAR

ABSTRAK RAFFI AKBAR PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENINGGALKAN ORANG (2022) YANG MEMERLUKAN PERTOLONGAN (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meureudu) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 54) pp.,bibl.,tabl.,app Dr. Ida Keumala Jeumpa,S.H., M.H. Tindak pidana meninggalkan orang yang memerlukan pertolongan tercantum dalam KUHP Bab XV Pasal 304 yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan seng…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI MENGGUNAKAN MEDIA ONLINE (S…

Ayu Azzahrawani

ABSTRAK Ayu Azzahrawani, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA 2018 PROSTITUSI MENGGUNAKAN MEDIA ONLINE (Suatu Penelitian Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh) Fakultas hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 73),pp.,bibl.,app.,tabl. Adi Hermansyah, S.H., M.H. Adanya larangan mesum/ikhtilath sebagaimana dalam Pasal 25 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan …

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IAH SINGKIL NOMOR 13/JN/2021/MS.SKL TENTA…

PUTRI MARLITA

ABSTRAK Putri Marlita, 2022 STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IAH SINGKIL NOMOR 13/JN/2021/MS.SKL TENTANG ORANG DEWASA YANG MELAKUKAN ZINA TERHADAP ANAK Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,63)pp,bibl,app. Nurhafifah,S.H.,M.Hum Putusan Mahkamah Syar’iyah Singkil Nomor 13/JN/2021/Ms.Skl ,terdakwa Darwino Siregar bin terbukti bersalah melakukan zina dengan anak sebagaima…

TINDAK PIDANA TERHADAP ASAL-USULPERKAWINAN TANPA IZIN (SUATU PENELITIAN DIWIL…

MAULIDA SAFIRA

Berdasarkan Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah”. Namun, pada kenyataannya masih ada orang yang melakukan pelanggaran hukum dalam rumah tangga seperti halnya seorang suami yang …

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUMAJANG NOMOR: 28/PID.SUS/201…

ANGGADIGNA RAVI DHIYA ULHAQ

ABSTRAK STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUMAJANG NOMOR: 28/PID.SUS/2019/PN LMJ. TENTANG TINDAK PIDANA PORNOGRAFI YANG MELIBATKAN ANAK Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 54,) pp., bibl, Nurhafifah, S.H., M.Hum. Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Lmj. dalam dakwaan penutut umum terdakwa Ahmat Rostandi bin Subandi, dituntut dengan Pasal 4 jo. Pasal 11 jo. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Namun dakwaan jaksa …

TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK (SUATU PENEL…

Juliana

TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK (Suatu Penelitian di Wilayah Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,65), pp.,tabl.,bibl.,app. Dr. Dahlan, S.H., M.Hum Pasal 285 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tah…


    SERVICES DESK