Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN BAGI PETANI ATAS KERUGIAN AKIBAT HEWAN TERNAK LEPAS LIAR (SUATU…

Khairul Fajri

ABSTRAK KHAIRUL FAJRI 2025 PERLINDUNGAN BAGI PETANI ATAS KERUGIAN AKIBAT HEWAN TERNAK LEPAS LIAR (Suatu Penelitian di Wilayah Kecamatan Kluet utara kabupaten Aceh Selatan) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 56), pp., bibl., (Dr.Teuku Saiful, S.H., M.Hum) Pasal 1368 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Pemilik hewan ternak yang memiliki ternak selama hewan ternak tersebut digunakan, maka harus bertanggung jawab apabila hewan ternak tersebut menimbulkan kerus…

KEDUDUKAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEMENTARA SETELAH ADANYA PPAT DI …

Nina Fajri Risky

Pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian hukum terkait hak atas tanah, termasuk objek, subjek, dan status haknya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur pendaftaran tanah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara di wilayah yang kekurangan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Camat ditunjuk sebagai Pej…

IMPLIKASI HUKUM KEABSAHAN AKTA PERALIHAN HAK RNATAS TANAH YANG DIBUAT PEJABAT…

Opra Wirdatul Tipla

IMPLIKASI HUKUM KEABSAHAN AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG DIBUAT PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TANPA MELAKUKAN PENGECEKAN SERTIPIKAT ABSTRAK Opra Wirdatul Tifla * Yanis Rinaldi** Novi Sri Wahyuni*** Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pengecekan sertipikat sebelum membuat akta peralihan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1) Peratur…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH NOMOR 114/PDT/2023/PT BNA TE…

Najwa Mutia

Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengatur bahwa pembagian hak bersama atas tanah menjadi hak para pemegang hak apabila didaftar berdasarkan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 114/PDT/2023/PT.BNA memutuskan tidak sesuai dengan pasal tersebut, yang mana hakim menyatakan Pembanding berhak atas objek sengketa berdasarkan akta di bawah tangan. Hal ini bertent…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL DALAM AKTA JUAL BELI TANAH DIHADAPAN PPAT…

Auva Moeda Pratama

Pembuatan AJB dihadapan PPAT harus dihadiri dan dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak yang melakukan perbuatan hukum yaitu penjual dan pembeli atau orang yang dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) PP No. 24/1997 dan Pasal 22 PP No. 37/1998. Akan tetapi, adanya AJB yang hanya dihadiri oleh satu pihak yaitu pembeli dengan dasar PPJB yang berisi klausul kuasa mutlak. Oleh sebab itu, AJB tersebut mengandung unsur penyalahguna…

PERLINDUNGAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PROS…

Nova Safrida

PERLINDUNGAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PROSES HUKUM TERKAIT PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA Nova Safrida* Ilyas Ismail** Muhammad Nur*** ABSTRAK Peraturan Pemerintah Nomor No. 37 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah belum mengatur secara tegas mengenai perlindungan hukum kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam proses pemeriksaan dimana konsep perli…

PELAKSANAAN PEMUTUSAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH SECARA SEPIHAK (PENELITIA…

MENA VIANTI ZAHRA

Penelitian ini membahas tentang praktik pemutusan perjanjian sewa rumah secara sepihak oleh pemilik rumah di Gampong Kota Baru, Banda Aceh. Dalam perjanjian sewa menyewa, kedua belah pihak seharusnya terikat oleh kesepakatan yang telah dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik. Sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat secara sah bersifat mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang terlibat, tidak dapat dibatalkan tanpa kesepakatan kedua belah pihak, dan harus dilak…

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DALAM TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY PA…

ADELIA ANANDA FADHILLAH

ABSTRAK Dr. Muhammad Insa Ansari, S.H., M.H. Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan terhadap sektor keuangan, termasuk munculnya cryptocurrency sebagai aset digital yang diperdagangkan di bursa berjangka. Cryptocurrency yang didasarkan pada teknologi blockchain, dan sifatnya yang desentralisasi membawa risiko signifikan bagi konsumen. Di Indonesia, pengaturan perdagangan cryptocurrency awalnya diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Kom…

WANPRESTASI DALAM SEWA MENYEWA KAMAR KOS (SUATU PENELITIAN DI GAMPONG RUKOH K…

RAIHAN NAJLA BALQIS

Pasal 1548 KUH Perdata menyatakan “Sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”. Pada pelaksanaan sewa menyewa kamar kos di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, setelah dilakukan kesepakatan, banyak dari penyewa kamar kos yang tidak …

PENGATURAN HAK GUNA USAHA DAN HAK GUNA BANGUNAN DALAM PERSPEKTIF PENANAMAN MODAL

Zakiyatul Shadri

Teori Paradigma elektik yang dikemukakan oleh John H Dunning yaitu teori investasi yang dikenal dengan istilah O.L.I yang isinya ownership, location determinant, dan internalization. Dari tiga pillar ini terdapat location determinant yang berkaitan dengan keunggulan lokasi yang menjadi tempat negara tujuan destinasi investasi. Salah satu yang ikut mempengaruhi investasi adalah sisi hukum, berupa jangka waktu hak atas tanah yaitu Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan yang di atur dalam undang-u…


    SERVICES DESK