Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

IMPLEMENTASI PERAN NAZHIR DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF SECARA PRODUKTIF (SUA…

Amalia Sani

ABSTRAK IMPLEMENTASI PERAN NAZHIR DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF SECARA PRODUKTIF (Suatu Penelitian Di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii,57), pp., tabl., bibl. (Syamsul Bahri, S.HI., M.A.) Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pada Pasal 11, ada 4 peran nazhir, melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan …

PERLINDUNGAN HUKUM TANAH WAKAF YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT (STUDI TERHADAP…

Zahrul Fatahillah

Pasal 32 Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan bahwa PPAIW atas nama nazhir berkewajiban untuk mendaftarkan atau mencatatkan tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional guna mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah wakaf. Sertifikat harta benda wakaf merupakan salah satu bukti adanya peralihan hak antara pewakaf dengan nazhir. Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai …

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

KEBIJAKAN PEMERINTAH NAGAN RAYA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN (STUDI KASUS…

Siti Masyitah

ABSTRAK Berbicara tentang sebuah konflik dalam suatu daerah merupakan suatu akibat yang lahir karena masalah yang tidak terselesaikan, permasalahan ini terus berlanjut dan berkembang menjadi sebuah isu yang akhirnya terjadi gesekan sosial dan berujung pada bentrokan. Tidak bisa di pungkiri bahwa sengketa lahan yang terjadi antara masyarakat Cot Rambong dengan PT. Fajar Baizury & Brothers merupakan sebuah kasus lama yang belum terselesaikan sampai saat ini. Sengketa lahan ini terjadi a…

PENERTIBAN TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH YANG TERINDIKASI TERLANTAR DI KOTA B…

Herawati

Pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria, yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa hak milik hapus bila tanahnya jatuh kepada negara, antara lain karena diterlantarkan. Dalam hal hak milik atas tanah diterlantarkan terhitung 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya hak milik, menurut Pasal 6 ayat (1) PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, hak milik tersebut diidentifikasi dan diteliti…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

KEPEMILIKAN TANAH HAK MILIK YANG DIKUASAI BERSAMA WARGA NEGARA INDONESIA (WNI…

Nurlaila

KEPEMILIKAN TANAH HAK MILIK YANG DIKUASAI BERSAMA WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) DAN WARGA NEGARA ASING (WNA) YANG DIPEROLEH BERDASARKAN WARISAN Nurlaila? Ilyas?? Mahdi Syahbandir ??? ABSTRAK Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan bahwa orang asing yang sudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakun…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK