Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA BERLANJUT YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA KEP…

Cut Farah Intan

ABSTRAK TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA BERLANJUT YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA POLISI (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,62),pp.,bibl.,tabl. Pembibing Rizanizarli, S.H., M.H. Cut Farah Intan, 2018 Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan yaitu “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk …

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 20/PID.B/2019…

MUHAMMAD ZAKY NAUFAL

ABSTRAK Muhammad Zaky Naufal, 2019 Dr. Dahlan Ali, S.H., M.Hum Penipuan ialah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan kedalam kejahatan harta benda orang. Pasal 378 KUHP menyatakan “barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu dan martabat palsu dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapus …

TINDAK PIDANA PENIPUAN CALON JAMAAH UMRAH (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM …

Desy Delvayanti

ABSTRAK Desy Delvayanti 2020 Mukhlis, S.H., M.Hum. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberika…

TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN FASILITAS UMUM (SUATU P…

ADINDA ZULAIKA

Pasal 378 KUHP menyebutkan, bahwa Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. namun pada kenyataannya masih terdapat hukuman yang …

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN NOMOR 98/PID.B/2020…

PUTRI AYU MEI BUNGA

Putusan Pengadilan Negeri Tapak Tuan Nomor 98/Pid.B/2020/Pn Ttn terdakwa Ismail Saputra Bin Zainun Ar melakukan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP, akan tetapi dalam proses pengambilan uang tersebut disertai dengan fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi bahwa kasus ini merupakan tindak pidana penggelapan 372 (KUHP). Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan fakta-fakta yang ada, yaitu fakta keterangan saksi, dan juga kronolgi dalam pr…

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM TINDAK PI…

AGNES NATALIA SITORUS

Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah disebutkan bahwa Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi si pemilik Data Pribadi tersebut. Walaupun di dalam UU PDP tersebut sudah menetapkan sanksi yang akan diberikan terhadap tindak pidana tersebut, akan tetapi dala…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PINJAMAN ONLINE (SUATU PENELI…

PUTRI ALMAAS HAWARI

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” dan ketentuan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong…

TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI RUMAH (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PEN…

Rahmanidar

Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana penipuan yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melalui nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan sehingga menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, memberi atau menghapus piutang, diancam pidana penipuan paling lama (4) tahun,”. Namun demikian, dalam praktiknya tindak pidana penipuan masih sering terjadi di …

FRAUD HEXAGON IN FINANCIAL REPORTING: CASE STUDY OF THE STRONGEST ISLAMIC BAN…

PUTRI SARA AMALIA

Penelitian ini mengkaji penerapan Teori Fraud Hexagon dalam mendeteksi laporan keuangan curang pada bank-bank syariah terkuat di dunia yang tercantum dalam daftar The Asian Banker tahun 2024. Meskipun berlandaskan pada prinsipprinsip Islam, lembaga keuangan syariah tetap rentan terhadap kecurangan, sehingga diperlukan kerangka kerja yang kuat untuk mendeteksinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh enam elemen, yaitu tekanan (pressure), rasionalisasi (rationalization), p…

PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI PEMERINTAH, PENGAWASAN DAN AKUTABILITAS KINERJA…

Hasbullah

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi instansi pemerintah, pengawasan dan akuntabilitas kinerja terhadap pencegahan fraud baik secara simultan maupun parsial. Popula,si dalam penelitian ini adalah auditor dari tingkat anggota tim, ketua tim, pengendali teknis, pengendali mutu sampai penanggung jawab pada BPKP Provinsi NAD. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sensus karena mengikutsertakan seluruh …


    SERVICES DESK