Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN NOMOR 98/PID.B/2020…

PUTRI AYU MEI BUNGA

Putusan Pengadilan Negeri Tapak Tuan Nomor 98/Pid.B/2020/Pn Ttn terdakwa Ismail Saputra Bin Zainun Ar melakukan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP, akan tetapi dalam proses pengambilan uang tersebut disertai dengan fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi bahwa kasus ini merupakan tindak pidana penggelapan 372 (KUHP). Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan fakta-fakta yang ada, yaitu fakta keterangan saksi, dan juga kronolgi dalam pr…

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM TINDAK PI…

AGNES NATALIA SITORUS

Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah disebutkan bahwa Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi si pemilik Data Pribadi tersebut. Walaupun di dalam UU PDP tersebut sudah menetapkan sanksi yang akan diberikan terhadap tindak pidana tersebut, akan tetapi dala…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PINJAMAN ONLINE (SUATU PENELI…

PUTRI ALMAAS HAWARI

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” dan ketentuan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong…

TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI RUMAH (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PEN…

Rahmanidar

Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana penipuan yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melalui nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan sehingga menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, memberi atau menghapus piutang, diancam pidana penipuan paling lama (4) tahun,”. Namun demikian, dalam praktiknya tindak pidana penipuan masih sering terjadi di …

FRAUD HEXAGON IN FINANCIAL REPORTING: CASE STUDY OF THE STRONGEST ISLAMIC BAN…

PUTRI SARA AMALIA

Penelitian ini mengkaji penerapan Teori Fraud Hexagon dalam mendeteksi laporan keuangan curang pada bank-bank syariah terkuat di dunia yang tercantum dalam daftar The Asian Banker tahun 2024. Meskipun berlandaskan pada prinsipprinsip Islam, lembaga keuangan syariah tetap rentan terhadap kecurangan, sehingga diperlukan kerangka kerja yang kuat untuk mendeteksinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh enam elemen, yaitu tekanan (pressure), rasionalisasi (rationalization), p…

PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI PEMERINTAH, PENGAWASAN DAN AKUTABILITAS KINERJA…

Hasbullah

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi instansi pemerintah, pengawasan dan akuntabilitas kinerja terhadap pencegahan fraud baik secara simultan maupun parsial. Popula,si dalam penelitian ini adalah auditor dari tingkat anggota tim, ketua tim, pengendali teknis, pengendali mutu sampai penanggung jawab pada BPKP Provinsi NAD. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sensus karena mengikutsertakan seluruh …

PENGARUH PENGALAMAN DAN KOMUNIKASI AUDIT TERHADAP PENDETEKSIAN KECURANGAN (…

May Irwan Kristian Sitorus

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Perwakilan BPK-RI Provinsi NAD, dengan ujuan untuk mengetahui pengaruh dari pengalaman audit dan komunikasi audit terhadap pendeteksian kecurangan baik pengaruh secara parsial mapun simultan Responden dalam penelitian ini adalah auditor pada Kantor Perwakilan BK.RT Provinsi NAD Jenis penelitian ini bersifat hubungan korelasional dari variabel pengalaman audit, komunikasi audit dan pendeteksian kecurangan dcngan jumlah sa…

TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA (SUATU PENELITIAN D…

MUHAMMAD HAIKAL

Penipuan dapat dilakukan secara individu ataupun secara bersama-sama yang disebut sebagai penyertaan. KUHP mengatur penipuan pada Pasal 378 yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu/ martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau agar memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam dengan pidana penjara paling lama empat …

TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI TRANSAKSI ONLINE (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH …

NAURAH SALWA

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Namun, meskipun sudah dilarang diwilayah H…

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DI PEMERINTAHAN…

Haroun

Tujuan Penelitian ini adalah untk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Fraud di Pemerintahan Kota Lhokseumawe. Teknik Pengumpulan Data adalah melalui data primer, yaitu dengan cara melakukan penelitian secara langsung dari hasil wawancara serta mengantar langsung kuisioner kepada 39 orang responden pada instansi di Pemerintaha Kota Lhokseumawe, selain itu penulis juga mengunakan data sekunder yang diperoleh mel…


    SERVICES DESK