TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI RUMAH (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PEN…
Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana penipuan yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melalui nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan sehingga menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, memberi atau menghapus piutang, diancam pidana penipuan paling lama (4) tahun,”. Namun demikian, dalam praktiknya tindak pidana penipuan masih sering terjadi di …
PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI PEMERINTAH, PENGAWASAN DAN AKUTABILITAS KINERJA…
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi instansi pemerintah, pengawasan dan akuntabilitas kinerja terhadap pencegahan fraud baik secara simultan maupun parsial.
Popula,si dalam penelitian ini adalah auditor dari tingkat anggota tim, ketua tim, pengendali teknis, pengendali mutu sampai penanggung jawab pada BPKP
Provinsi NAD. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sensus karena
mengikutsertakan seluruh …
PENGARUH PENGALAMAN DAN KOMUNIKASI AUDIT TERHADAP PENDETEKSIAN KECURANGAN (…
Penelitian ini dilakukan pada Kantor Perwakilan BPK-RI Provinsi NAD, dengan ujuan untuk mengetahui pengaruh dari pengalaman audit dan komunikasi audit terhadap pendeteksian kecurangan baik pengaruh secara parsial mapun simultan Responden dalam penelitian ini adalah auditor pada Kantor Perwakilan BK.RT Provinsi NAD Jenis penelitian ini bersifat hubungan korelasional dari variabel pengalaman audit, komunikasi audit dan pendeteksian kecurangan dcngan jumlah sa…
TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA (SUATU PENELITIAN D…
Penipuan dapat dilakukan secara individu ataupun secara bersama-sama yang
disebut sebagai penyertaan. KUHP mengatur penipuan pada Pasal 378 yaitu barang siapa
dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
memakai nama palsu/ martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan,
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau agar
memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam dengan pidana penjara paling
lama empat …
TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI TRANSAKSI ONLINE (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH …
Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Namun, meskipun sudah dilarang diwilayah H…
PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DI PEMERINTAHAN…
Tujuan Penelitian ini adalah untk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Fraud di Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
Teknik Pengumpulan Data adalah melalui data primer, yaitu dengan cara melakukan penelitian secara langsung dari hasil wawancara serta mengantar langsung kuisioner kepada 39 orang responden pada instansi di Pemerintaha Kota Lhokseumawe, selain itu penulis juga mengunakan data sekunder yang diperoleh mel…
PENGARUH PENERAPAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD…
Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data empiris tentang pengaruh penerapan akuntabilitas kinerja organisasi terhadap pencegahan kecurangan pada dispenda kota Banda Aceh.
Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Banda Aceh. Jumlah populasi yang akan dijadikan sampel adalah 41 orang, dan pengaambilan sampel dilalakukan dengan teknik stratified random sampling, dengan klasifikasi kepala dinas, kepala bagian tata usah…
