Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

HAMBATAN KOMUNIKASI MAHKAMAH SYARIAH LHOKSUKON DALAM MEMEDIASI PASANGAN SUAMI…

NURUL MARVIZA

ABSTRAK Mahkamah Syariah Lhoksukon mencatat angka perceraian di Aceh Utara pada tahun 2023 mencapai 778 perkara perceraian di dominasi oleh 620 perkara cerai gugat dan 158 perkara cerai talak. Perceraian di aceh utara didominasi oleh istri, pada dasarnya hakim mediator lebih mudah untuk membujuk pihak istri dan memberikan pandangan-pandangan resiko jika perceraian itu diputuskan. Penelitian ini ingin mengetahui kendala Mahkamah Syariah Lhoksukon sebagai upaya mengurangi tingkat perceraian …

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG BERCAMPUR DENGAN HARTA BAWAAN PASCA PERCERAIAN :…

Raudhatul Jannah

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Selanjutnya, Pasal 35 ayat (2), harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Namun, dalam kenyataannya terdapat persoalan pada saat pembagian harta bersama yang bercampur dengan harta …

MODEL MATEMATIKA PERCERAIAN DENGAN MEDIASI DI ACEH

FEBY SYAFILA

Perceraian merupakan salah satu permasalahan sosial yang mengalami peningkatan signifikan di Provinsi Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh parameter mediasi terhadap dinamika perceraian menggunakan model matematika MQEAVDR, yang membagi populasi ke dalam tujuh subpopulasi, yaitu rentan (M), terpapar (Q,E,A,V), terinfeksi (D), dan sehat (R). Model dibangun dalam bentuk sistem persamaan diferensial dan dianalisis kestabilannya melalui titik kesetimbangan dan nilai eigen. D…

DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP PERKEMBANGAN SOSIAL DAN EMOSIONAL ANAK

RAHIEL NAJMATUL JANNAH KURNIAWAN

Perceraian merupakan fenomena yang semakin meningkat di Kota Banda Aceh berdasarkan data BPS tahun 2022–2024. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius bagi anak, khususnya dalam aspek sosial dan emosional. Anak dari keluarga bercerai sering mengalami perasaan kehilangan, ketidakstabilan emosi, serta kesulitan menjalin hubungan sosial. Permasalahan ini diperparah dengan minimnya peran orang tua dalam menjalankan fungsi bimbingan dan kasih sayang setelah perceraian. Penelitian ini bertujuan u…

PENANGGULANGAN PERCERAIAN OLEH MAHKAMAH SYAR’IYAH DI KABUPATEN ACEH TENGAH

REZA RINALDI

Reza Rinaldi (2025). Penanggulangan Perceraian oleh Mahkamah Syar’iyah di Kabupaten Aceh Tengah. (Skripsi, Universitas Syiah Kuala). Di bawah bimbingan Hasbi Ali, S.Pd, M.Si. dan Ridayani, S.H, M.H. Perceraian merupakan salah satu permasalahan sosial yang terus meningkat di Indonesia, termasuk di Kabupaten Aceh Tengah, yang berdampak pada aspek psikologis, sosial, dan ekonomi masyarakat. Mahkamah Syar’iyah memiliki peran strategis bukan hanya sebagai lembaga pemutus perkara, tetapi juga…

TANGGUNG JAWAB (AYAH) TERHADAP ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN (SUATU PE…

Muhammad nazariyady

ABSTRAK Muhammad Nazariyady, (2025) TANGGUNG JAWAB ORANG TUA (AYAH) TERHADAP ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (68) pp., bibl. (Prof.Dr.Teuku Muttaqin Mansur, M.H.) Perceraian merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi terhadap anak yang lahir dalam perkawinan tersebut…

SANKSI PERDATA DALAM PENEGAKAN HAK ANAK UNTUK MEMPEROLEH BIAYA PENDIDIKAN DAR…

MUAMMAR FAJARA

Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Jika ayah tidak mampu, pengadilan dapat menentukan agar ibu ikut menanggung biaya tersebut. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai kemampuannya, setidaknya hingga anak dewasa (21 tahun). Namun, dalam pra…

TANGGUNGJAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PERALIHAN HARTA BERSAMA YAN…

Putri Safira

TANGGUNGJAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PERALIHAN HARTA BERSAMA YANG BELUM DIBAGI PASCA PERCERAIAN ABSTRAK Putri Safira * Novi Sriwahyuni Darmawan ** Berdasarkan Pasal 10 ayat (7) Peraturan Menteri Agraria dan Tata *** Ruang/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2018, setiap pelanggaran oleh PPAT harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT. Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam peralihan harta bersama pasca perceraian di …

EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN (BIMWIN) DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN D…

Nadiatul Rahma Wardah Ar

ABSTRAK NADIATUL RAHMA ABSTRAK EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN (BIMWIN) DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 71), pp., bibl., tabl. WARDAH AR, 2025 Dr. Teuku Saiful, S.H., M.Hum. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, menyatakan bahwa calon pengantin yang telah melakukan pendaftaran kehendak nikah wajib mengikuti bimbingan per…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH IDDAH PASCA PERCERAIA…

Khumaira Zahara

Pasal 81 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa suami berkewajiban menyediakan tempat tinggal bagi istri, anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam masa Iddah. Dalam kasus cerai talak di Mahkamah Syar’iyah Sigli mengutip dari salah satu amarnya bahwa putusan tersebut memberikan izin kepada pihak suami (pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar’iyah Sigli, namun dalam putusan a quo tersebut tidak mencantumkan hak-hak istri (termohon) …


    SERVICES DESK