PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK YANG DIBAWA OLEH IBUNYA SEBAGAI WARG…
Dr. Nursiti, S.H., M. Hum.
Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, berkewajiban memberikan perlindungan serta menjamin pemenuhan hak-hak anak yang dibawa oleh ibunya sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan. Namun, dalam kenyataannya pemenuhan hak-hak anak tersebut di Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli masih menghadapi berbagai kendala.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalis…
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN CYBER GROOMI…
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempermudah interaksi di ruang digital, namun juga memicu meningkatnya kejahatan siber seperti cyber grooming yang menjadikan anak sebagai korban eksploitasi seksual. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan dasar perlindungan. Namun, praktik cyber grooming yang masih marak menunjukkan adanya kesenjangan ant…
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN TERHADAP ANAK (SUATU PENEL…
Penelantaran terhadap anak merupakan suatu tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada perkara penelantaran anak, maka proses penyidikan dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selain itu penyidikan terhadap anak sebagai korban harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada proses penyidikan …
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AYAH KANDUNG SEBAGAI PELAKU PEMERKOSAAN TERHADAP AN…
Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual dalam lingkup keluarga yang dilakukan oleh ayah kandung sehingga menimbulkan penderitaan fisik dan trauma berkepanjangan bagi korban. Pertanggungjawaban pidana pemerkosaan terhadap anak kandung telah diatur dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Hal ini tentunya memerlukan perhatian dari kolaborasi lintas sektoral terhadap perlindungan bagi…
IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU L…
Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur penyelesaian perkara melalui Restorative Justice yang menekankan pemulihan, sedangkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana atas kelalaian yang menyebabkan kematian. Oleh karena itu, penting mengkaji implementasi Restorative Justice dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dan me…
