Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT KARENA …

Wirza Fahmi

KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN (Suatu Penelitian di Provinsi Aceh) Wirza Fahmi Mahdi Syahbandir Efendi ABSTRAK Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Menurut Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Ap…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI DALAM PENYEL…

Cut Meutia

IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ACEH DI BIDANG PENDIDIKAN Cut Meutia Eddy Purnama Saleh Sjafei ABSTRAK Majelis Pendidikan Aceh (MPD) dibentuk pada tanggal 31 Agustus 1990 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 420/435/1990. Kepengurusan MPD dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, untuk kesempurnaan Qanun Nomor 23 Tahun 2002 dibentuk Qanun N…

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM SELEKSI DAN PENGANGKATAN HAKIM TINGKAT PERTAM…

Azanil Fajri

Amandemen UUD NRI 1945 Ke-III membagi Kekuasaan Kehakiman untuk menegakkan supremasi hukum dan cheks and balances dalam rangka mewujudkan Kekuasaan Kehakiman yang independen, termasuk dalam proses seleksi dan pengangkatan hakim tingkat pertama yang diamanatkan kepada Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 mengembalikan proses seleksi hakim menjadi kewenangan Mahkamah Agung dan bukan kewenangan Komisi Yudisial. Padahal salah satu semangat Ama…

KEWENANGAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DALAM PENGANGKATAN APAR…

Iswandi

KEWENANGAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DALAM PENGANGKATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAMJABATAN STRUKTURAL (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Barat Daya ) Iswandi * * Suhaimi ** Gausyah *** Aparatur sipil negara yang merujuk pada pasal 1 UU Nomor 5 tahun 2014 adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah. Dalam hal pengangkatan Aparatur sipil negara dalam jabatan struktural didasarkan atas…

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP OBJEK PERJANJIAN YANG MUSNAH AKIBAT FORCE MAJE…

Aulia Prawira Putra

ABSTRAK AULIA PRAWIRA PUTRA, PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP OBJEK PERJANJIAN YANG MUSNAH AKIBAT FORCE MAJEURE DALAM PERJANJIAN MEMBANGUN DAN BAGI HASIL, 2014 (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA (v,69), pp, bibl, app. T. SAIFUL, S.H., M.Hum Perjanjian membangun dan bagi hasil merupakan salah satu contoh perjanjian timbal balik yang menganut prinsip kebebasan berkontrak, seperti yang disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) jo Pasal…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 86/PUU-X/2012 TENTANG…

Ali Ibsan Jaya

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk mengadili undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28C(2), 28D(1), 28E Ayat 2 dan 3, 28H Ayat 2 dan 3, karena telah mensentralisasi pengelolaan zakat nasional sepenuhnya…

PERANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR RNDALAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIM…

RIZAL MUSTAQIM

Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki lima telah disebutkan di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) bahwa Pemerintah Kota berwenang untuk mengatur dan menata tempat usaha PKL sesuai dengan RTRW Kota. Sedangkan pada Pasal 17 ayat (2) disebutkan pula bahwa Pendataan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pasar. Kehadiran PKL di Kota Banda Aceh telah menunjukkan dampak negatif bagi lingkungan per…

PERAN PEMERINTAH KECAMATAN KLUET TENGAH KABUPATEN ACEH SELATAN DALAM PELAKSAN…

Henneri

i ABSTRAK HENNERI, PERAN PEMERINTAH KECAMATAN KLUET TENGAH 2014 KABUPATEN ACEH SELATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ADMINISTRASI GAMPONG Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala ( iv 56 ), pp., bibl. Dr. Suhaimi, S.H.,M.Hum. Pasal 5 Qanun Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan, menentukan bahwa “Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menanga…

PENGANGKATAN PEJABAT KEUCHIK DI KECAMATAN DARUL MAKMUR KABUPATEN NAGAN RAYA

ISMAIL

Pasal 45 ayat (1) QanunNomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh menyebutkan bahwa penjabat keuchik diangkat dari sekretaris gampong atau aparat Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota, namun dalam kenyataannya di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, yang diangkat sebagai pejabat keuchik bukan sekretaris gampong atau aparat Pemerintahan Daerah. Karena itu yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan pengang…


    SERVICES DESK