Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN HUKUM INVESTASI KRIPTO ASING DI INDONESIA DALAM KERANGKA PERJANJ…

Angger Rahmadi Rangga

Aset kripto telah berkembang sebagai instrumen investasi digital yang menarik minat investor asing di berbagai negara. Di Indonesia, pengawasan terhadap aset kripto semula berada di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan dikategorikan sebagai komoditas. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), pengawasan dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peralihan otoritas ini menimbulkan persoalan huku…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ONLINE SHOP ATAS TINDAKAN HIT AND RU…

M SYAHRUL KHAIRAH

ABSTRAK M SYAHRUL KHAIRAH, 2019 Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian dimana adanya kata sepakat oleh kedua belah pihak dan subyek-subyek yang melakukan perjanjian memiliki hak dan kewajiban antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan kemajuan teknologi jual beli dapat dilakukan dimana saja dengan cara transaksi jual beli secara online. Namun belakangan ini juga sering terjadi perilaku dengan itikad tidak baik yang dilakukan konsumen seperti melakukan pemesan…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUKSI CAKE AND DESSERT YANG TIDA…

ANADIA SHAFIRA

Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan mengamanatkan bahwa pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota. Kepala Badan POM menetapkan pedoman pemberian SPP-IRT. Namun, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh hanya sekitar 26% pelaku usaha cake and dessert yang mendaftarkan industri rumah tangga cake and dess…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN PRODUK OBRAL MENGGUNAKAN …

SRI NOVIANI

ABSTRAK Sri Noviani, 2018 Dr. Darmawan, S.H., M.Hum Sesuai pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), Pelaku usaha dilarang mengelabui/ menyesatkan konsumen dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang. Pada kenyataannya penjualan produk obral secara loss leader terjadi di kota Banda Aceh. Loss leader merupakan teknik memancing perhatian konsumen dengan produk yang dijual sangat murah, atau pro…

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA …

Nepi Putri Yana

ABSTRAK Nepi Putri Yana EFEKTIVITAS PELAKSANAAN RESTORATIVE 2025 JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KOPI (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polres Aceh Tengah) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 60), pp, bibl, tabl. (Intan Munirah, S.H., M.H.) Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyebutkan bahwa Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hu…

PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERKAIT JUDI ON…

Rusnan Dinata

PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERKAIT JUDI ONLINE DI WILAYAH HUKUM MAHKAMAH SYAR’IYAH KABUPATEN ACEH BARAT Rusnan Dinata * Mohd. Din ** Teuku Saiful *** ABSTRAK Penelitian ini dilatari oleh maraknya praktik judi online di Kabupaten Aceh Barat yang semakin mengkhawatirkan karena mengancam tatanan sosial, melemahkan moralitas masyarakat, dan bertentangan dengan ketentuan syariat Islam yang telah dilembagakan melalui Qanun Aceh Nomor 6 T…

TANGGUNGJAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PERALIHAN HARTA BERSAMA YAN…

Putri Safira

TANGGUNGJAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PERALIHAN HARTA BERSAMA YANG BELUM DIBAGI PASCA PERCERAIAN ABSTRAK Putri Safira * Novi Sriwahyuni Darmawan ** Berdasarkan Pasal 10 ayat (7) Peraturan Menteri Agraria dan Tata *** Ruang/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2018, setiap pelanggaran oleh PPAT harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT. Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam peralihan harta bersama pasca perceraian di …

PENUNDAAN PENERAPAN ‘UQUBAT CAMBUK TERHADAP WANITA HAMIL (SUATU PENELITIAN …

MUHAMMAD FADJRULLAH

Qanun Nomor 07 Tahum 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat (Qanun Acara Jinayat) suatu hukum yang berlaku di Provinsi Aceh. Dalam qanun acara jinayat sudah dijelaskan bagaimana tatalaksana Penyelidikan, Penyidikan, Tuntutan, Peradilan dan Eksekusi. Dalam hal ini terkait dengan Eksekusi ‘uqubat cambuk terhadap wanita hamil, pada pasal 259 ayat (2) yang mana dijelaskan Apabila kondisi kesehatan terhukum menurut hasil pemeriksaan dokter tidak dapat menjalani ‘Uqubat cambuk, maka pelaksanaan penca…

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN JUAL BELI BATU BATA SECARA LISAN DI KECAMATAN D…

NAJLA FARAH FADHILLAH

Pada Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dijelaskan mengenai wanprestasi yaitu “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Pada praktiknya, perbuatan jual-beli batu bata secara lisan di Kecamatan Darussalam, masih sering terjadi terjadi kendala berupa wanprestasi y…

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG MELALUI PENGADILAN NE…

Dila Puspita Sari Simbolon

Perjanjian utang piutang menurut Pasal 1754 KUHPerdata adalah suatu perjanjian yang menentukan kreditur menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada debitur dengan syarat bahwa debitur akan mengembalikan barang sejenis kepada kreditur dalam jumlah dan keadaan yang sama. Dalam praktiknya seringkali terjadi wanprestasi oleh debitur. Wanprestasi terjadi ketika tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan. Kreditur yang dirugikan akan menga…


    SERVICES DESK