WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN MODAL USAHA PADA BAITUL MAL…
ABSTRAK
MIRZA SAPUTRA, WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN
2015 PERJANJIAN PINJAMAN MODAL USAHA PADA BAITUL MAL PROVINSI ACEH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 58)pp.,bibl.
MAWARDI ISMAIL, S.H., M.Hum.
Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Ketentuan buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanyalah bersifat mengatur, artinya para pihak bebas menentukan …
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN KENTUCKY FRIED CHICKEN (KFC) TERHADAP TENAGA KERJA …
ABSTRAK
MUHAMMAD SALAMUDDIN,
2015 TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN KENTUCKY FRIED CHICKEN (KFC) TERHADAP TENAGA KERJA BERKAITAN DENGAN JAM KERJA DI BANDA ACEH
Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
(v. 67) pp., bibl.
(Mustakim, S.H., M.Hum)
Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan mengenai waktu kerja dan waktu lembur yaitu 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; a…
PERLINDUNGAN KONSUMEN OBAT TRADISIONAL RNIMPOR YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL …
ABSTRAK
RISMAWATI, S.H., M.Hum.
Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
dalam Pasal 8 ayat 1 menyatakan bahwa setiap Pelaku usaha dilarang
memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mencantumkan
informasi dan label bahasa Indonesia. Permenkes Nomor 246/Menkes/Per/V/1990
Tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional Dan Pendaftaran Obat Tradisional.
Dalam Pasal 34 disebutkan bahwa penandaan yang tercantum pada pembungkus
harus beri…
TINDAK PIDANA MELUKAI DAN MEMBUNUH GAJAH DI KABUPATEN ACEH JAYA
Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan, bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Undang - Undang tersebut juga mengatur tentang ancaman pidana terhadap pelanggaran dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, yaitu pada Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, barang siapa de…
TINDAK PIDANA YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA BANDA ACEH(SUATU PENELITIAN D…
ABSTRAK
ROMIZAL,
2015 TINDAK PIDANA YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA BANDA ACEH (Suatu Penelitian di Wilyah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 60), pp., bibl., tbl.
TARMIZI, S.H., M.Hum
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (de…
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAINAN ANAK TIDAK BERSTANDAR NASIONAL INDONESI…
penelitian hukum terhadap konsumen mainan anak
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP INFORMASI BUKA 24 JAM (SUATU PENELITIAN DI SPB…
Pasal 4 huruf c Undang-undang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa setiap konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dan juga didalam Pasal 7 huruf a UUPK menetapkan bahwa pelaku usaha wajib untuk beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan informasi kepada konsumen seperti informasi buka 24 jam. Di kota Banda Aceh terdapat 10 SPBU Pertamina yang beroperasi setiap harinya, dan terdapat 6 SPBU…
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK TELEMATIKA DAN ELEKTRONIKA Y…
ABSTRAK
Finny Oktari Harahap, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK TELEMATIKA DAN ELEKTRONIKA YANG TIDAK DISERTAI PETUNJUK PENGGUNAAN DALAM BAHASA INDONESIA (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)
2015 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 71) pp,. tabl., bibl,.app.
T. HAFLISYAH, S.H., M.Hum.
Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan ba…
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TUKANG GIGI YANG MELAYANI JASA LAYANAN ORTOD…
ABSTRAK
Ratu Nur Annisa, PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TUKANG GIGI YANG MELAYANI JASA LAYANAN ORTODONTI DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(V, 72). pp., bibl., tabl., app.
(IDA KEUMALA JEUMPA, S.H.,M.H.)
Ketentuan mengenai kewajiban tukang gigi memiliki izin dan tidak bekerja melampaui batas kewenangannya dal am menjalankan praktik telah diatur dalam Pasal 73 ayat (2) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Terhadap delik tersebut diancam…
PENERAPAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN ALIRAN SESAT DI KOTA BANDA ACEH
Pasal 1 Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan Pasal 156 a huruf (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada intinya merupakan aturan mengenai perbuatan pidana terhadap agama dan sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut. Di Aceh sendiri terdapat Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Kenyataannya penerapan tindak pidana terhadap suatu aliran yang dianggap sesat masih menjadi…
