WANPRESTASI DAN UPAYA PENYELESAIANNYA DALAM PELAK…
ABSTRAK
ANNA FAHRENI, WANPRESTASI DAN UPAYA PENYELESAIANNYA DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI MILIK
PEMERINTAH
(Suatu Penelitian di Lingkungan Dinas Pendidikan Banda Aceh)
Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala
(iv, 50)., pp., bibl.,
Muzakkir Abubakar, S.H., SU
Pasal 120 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pr…
PELAKSANAAN TUGAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL) KOTA …
ABSTRAK
ATHAILLAH, PELAKSANAAN TUGAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL) KOTA BANDA ACEH DALAM MENSOSIALISASIKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(V, 63), pp; tabl; bibl.,
(DR. SUHAIMI, SH, M. Hum)
Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan mengenai kewajiban dan tanggung-jawab pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan administrasi kependudukan, serta memperhatikan pasal 45…
STATUS KEPEMILIKAN KEPULAUAN DIAOYU ATAU SENKAKU ANTARA CINA DAN JEPANG MENUR…
ABSTRAK
Serangkaian masalah terkait Kepulauan Diaoyu atau Senkaku dimulai saat prediksi kandungan hidrokarbon berupa gas dan minyak bumi di sebuah landas kontinen dekat kepulauan tersebut dipublikasikan oleh UN Economic Comission for Asia and Far East (UNECAFE) tahun 1968. Berdasarkan UNCLOS 1982, Cina mengklaim kepulauan tersebut berdasarkan kelanjutan alamiah landas kontinennya di Laut Cina Timur memanjang dari daratan Cina hingga Palung Okinawa berjarak di luar 200 mil laut yang bertepa…
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK KEKEBALAN KEPALA NEGARA BERDASARKAN HUKUM INTER…
ABSTRAK
Kepala negara sebagai simbol kedaulatan negara mendapat hak kekebalan (imunitas) yang melindunginya dari segala bentuk gangguan. Hak kekebalan tersebut membebaskan kepala negara dari yurisdiksi suatu pengadilan negara lain, apabila mengalami permasalahan hukum dalam kedudukannya sebagai kepala negara. Namun dengan adanya Statuta Roma 1998 dan dibentuknya Pengadilan Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) menyebabkan timbulnya perdebatan terhadap pelaksanaan hak…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO
NOMOR: 206/Pid.B/2011…
Para terdakwa didakwa dengan dakwaan kombinasi ,yaitu dengan Pasal 170 (2) ke-3, Pasal 170 (1), dan Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa dengan Pasal 170 (2) ke-3 KUHP isi pasalnya menyebutkan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang bersalah diancam pidana paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut, dengan hukuman penjara terhadap terdakwa I enam tahun, terdakwa II satu tahun, terdakwa III…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR : 06/Pid.B/2012/PN-LGS TENTANG PUTUSAN TIN…
Ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ( UU Narkotika) menentukan bahwa dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 ( dua puluh ) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah ) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 ( sepuluh milyar rupiah ) bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Namun dalam putusan Nomor 06/Pid.B/2012/PN-LGS, majelis hakim Pengadilan Negeri Lan…
PERANAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PENYELENGGARAAN PENDISTRIBUSIAN TENAGA GURU DI…
ABSTRAK
Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menjelaskan bahwa salah satu peran Dinas Pendidikan adalah menyelenggarakan pendistribusian tenaga guru. pendistribusian guru bertujuan untuk pemerataan agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, dan komposisi guru Pegawai Negeri Sipil sesuai kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan. Namun pada kenyataanya di Kabupaten Pidie khususnya, masih ditemukan sekolah-sekolah ditiap jenjang pendidikan di daerah-daerah terpencil m…
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XI/2013 TENTANG PENGHAP…
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diajukan oleh seorang Pemohon bernama Mutholib. Pemohon merasakan keberatan dan sulitnya tahapan pengurusan akta kelahiran di Pengadilan Negeri Surabaya dengan diharuskan membayar biaya resmi Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ditambah biaya lainnya biaya sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Pemohon menggugat Pasal 32 ayat (1) yang m…
WANPRESTASI PEMILIK USAHA WARUNG INTERNET YANG TERLAMBAT MEMBAYAR TAGIHAN SP…
Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan, bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dalam sebuah perjanjian, masing-masing pihak yaitu, pihak pengguna jasa, dalam hal ini adalah pemilik usaha warung internet dan pihak penyelenggara jasa yaitu PT. Telkom Kantor Daerah Telekomunikasi (Kandatel) Aceh mempunyai hak dan kewajiban. Pelaksanaan suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tidak selalu sesu…
FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA DALAM PENGAWASAN TERHADAP IZIN MENDIRIKAN…
Pasal 24 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menentukan bahwa DPRK melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah kota, termasuk dalam hal ini pengawasan terhadap izin mendirikan bangunan. Namun, dalam kenyataannya di Kota Banda Aceh penerbitan izin mendirikan bangunan yang berpotensi merugikan masyarakat dan juga melanggar rencana tata ruang wilayah dan DPRK belum sepenuhnya melaksanakan fungsi pengawasan.
Tujuan penulisan skripsi ini ada…
