PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENDISTRIBUSIAN AIR BERSIH OLEH PERUSAHAAN DAE…
Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam Pasal 7 huruf c UUPK menyebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Pendistribusian air yang dilakukan oleh PDAM kepada pelanggan tidak menggunakan sistem waktu ataupun giliran, pelanggan dapat selalu memperoleh air bersih dalam waktu 24 jam. Namun, fakta di lapangan …
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENYALAHGUNAAN TIMBANGAN DALAM JUAL BELI DI PA…
ABSTRAK
2015
AIDA WAHYUNI, PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENYALAHGUNAAN TIMBANGAN DALAM JUAL BELI DI PASAR TEBLANG (Suatu Penelitian di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 57). pp., bibl.,
(Susiana, S.H., M.H.)
Ketentuan mengenai larangan bagi pelaku usaha telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pada Pasal 8 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa pelaku usaha…
Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dengan Perkara Pidana Terhadap Ko…
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu pada Pasal 98,menyatakan “jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana itu”. Namun dalam kenyataannya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana terhadap korban penganiaya…
PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN AKIBAT PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM PENYIDIKA…
ABSTRAK
Proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia didasarkan atas asas praduga tak bersalah (presumtion of innocence). Namun dalam kenyataannya pada penyelesaian perkara pidana masih terdapat penyidik yang melanggar hak – hak korban seperti melakukan pemukulan dan penembakan. Sesuai Pasal 95 KUHAP, korban seharusnya mendapatkan ganti rugi atau kompensasi atas perlakuan pemukulan dan penembakan yang dilakukan penyidik. Akan tetapi banyak korban yang tidak sepenuhnya mendapatkan hak …
PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI O…
CUT NILA SARI, PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI OBAT TANPA IZIN EDAR (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(iv, 70), pp., tabl., bibl.
Riza Nizarli, S.H., M.H.
Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dipidana dengan p…
PENAMBAHAN KUOTA PENDAFTARAN BAKAL CALON LEGISLATIF SERATUS DUA PULUH PERSEN …
ABSTRAK
HENDRA, PENAMBAHAN KUOTA PENDAFTARAN BAKAL CALON LEGISLATIF SERATUS DUA PULUH PERSEN PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI ACEH TAHUN 2014
2014 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,69 ) pp., bibl., app.
ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Si
Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum menentukan kuota pendaftaran baka…
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM MASA KON…
ABSTRAK
RISKI DARMA, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM MASA KONTRAK KERJA
(Studi Kasus di PT. Mah-Zhong International)
Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala
(iv, 51)., pp., bibl.,
Mustakim, S.H., M.Hum
Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa “Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SABANG NO. 47/ Pid.B/2011/PN.…
ABSTRAK
WAHYU ANGGARA, STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SABANG NOMOR :
2014 47/Pid.B/2011/PN.SAB TENTANG TINDAK PIDANA PERBANKAN.
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,50) pp, bibl, app.
Dr. Mohd Din, S.H., M.H.
Ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa apabila tidak terpenuhinya semua rumusan unsur suatu tindak pidana dalam putusan pemidanaan, maka akan mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum. Dalam putusan hakim pengadilan negeri …
PENERAPAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA DALAM RANGKA PENGAMANAN DAN PENERTIBAN L…
ABSTRAK
IRVAN MURSALIN, PENERAPAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA
2013 DALAM RANGKA PENGAMANAN DAN PENERTIBAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN (SUATU PENELITIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A BANDA ACEH)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 54), pp; tabl; bibl.
(AINAL HADI S.H. M.Hum.)
Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap warga bina…
WANPRESTASI DAN UPAYA PENYELESAIANNYA DALAM PELAK…
ABSTRAK
ANNA FAHRENI, WANPRESTASI DAN UPAYA PENYELESAIANNYA DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI MILIK
PEMERINTAH
(Suatu Penelitian di Lingkungan Dinas Pendidikan Banda Aceh)
Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala
(iv, 50)., pp., bibl.,
Muzakkir Abubakar, S.H., SU
Pasal 120 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pr…
