PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI (SUATU PENELITIAN PADA PEKERJAAN PEMELIH…
ABSTRAK
ZULKARNAINI, PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI
2013 (Suatu Penelitian Pada Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Oleh Dinas Bina Marga Dengan CV. Tanindo Pratama di Darussalam Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(V,60) pp, bibl, app
Khairani, S.H.,M,Hum.
Pelaksanaan kontrak kerja konstruksi milik pemerintah yang menggunakan biaya APBN atau APBD harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yaitu Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa …
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN MILITER BANDA ACEH NO. 07-K/PM.I-01/A…
Berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yaitu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam putusan Nomor 07-K/PM.I-01/AD/I/2013 majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan dasar hukum yang belum sesuai terhadap fakta-fakta di persidangan, seharusnya majelis Hakim menerapkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 juncto Pasal 56 KUHP. Putusan Hakim terhadap terdakwa 1 relatif rendah,
seharusnya terdakwa 1 mendapatkan vonis yang lebih berat, mengingat terdakwa 1 adalah residivi…
PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN KREDIT SIMPAN PINJAM UNTUK PEREM…
Menurut Pasal 1338 KUHPerdata bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dalam pelaksanaan kredit simpan pinjam untuk perempuan yang bersumber pada keputusan Menteri No:25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007, menyatakan bahwa setiap kredit simpan pinjam untuk perempuam yang diberikan harus dikembalikan sesuai perjanjian yang telah ditentukan. Akan tetapi dalam kenyataanya, pelak…
PELAKSANAAN PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP MASYARAKAT DI PUSKESMAS BL…
ABSTRAK
SANDY IRTAMA, PELAKSANAAN PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP MASYARAKAT DI PUSKESMAS BLANG BINTANG KABUPATEN ACEH BESAR
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(V, 66), pp; tabl; bibl.,
(RIA FITRI, SH, M. Hum)
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Pasal 13 ayat (2) huruf c Qanun Aceh Besar Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kese…
TINDAK PIDANA MENGEDARKAN UANG PALSU(SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGAD…
ABSTRAK
LILI FITRIANI : TINDAK PIDANA MENGEDARKAN UANG PALSU
2014 (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri
Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
( V,50) pp., tabl., bibl.,
( Mukhlis, SH, M. Hum)
Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyebutkan
bahwa “Barang siapa dengan sengaja menjalankan serupa mata uang atau uang
kertas Negara atau uang kertas Bank yang asli dan tidak dipalsukan, yakni mata
uang atau uang ke…
TINDAK PIDANA MEMODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR
Tindak memodifikasi adalah suatu tindakan merubah bentuk kendaraan menjadi tidak seperti standarnya, dalam Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia. Membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan didalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji…
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANAPEMBUNUHAN OLEH SATUAN RESERSE KRIMINAL P…
Pembunuhan adalah perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, di mana perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang telah diatur dalam ketentuan yang ada dalam KUHP Pasal 338-350. Jelaslah bahwa secara umum perbuatan pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain yang melanggar ketentuan - ketentuan pidana, di mana perbuatan tersebut dilakukan. Penyidik melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan KUHAP pasal 1 angka 2.
Adapun tujuan penelitian ini adala…
SUATU KAJIAN TENTANG DEKRIMINALISASI TINDAK PIDANA ABORSI TERHADAP KORBAN PER…
Menurut KUHP aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap nyawa. Aborsi diatur di dalam Pasal 299, 346, 347,348, dan 349. Tidak ada pengecualian terhadap aborsi. Namun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya di dalam Pasal 75 yang mengatur tentang : ayat (1) setiap orang dilarang melakukan aborsi. ayat (2) disebutkan larangan tersebut dapat dikecualikan berdasarkan (a) indikasi kedaruratan medis dan (b) kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyeba…
