PENOLAKAN KLAIM ASURANSI KENDERAAN BERMOTOR RNDENGAN OBJEK PERTANGGUNGAN TRUK…
ABSTRAK
DARUL MAHDI, PENOLAKAN KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DENGAN OBJEK PERTANGGUNGAN TRUK
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(iv, 78), pp., tabl., bibl.
ISHAK, S.H., M.H.
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung meningkatkan diri kepada tertanggung dengan menerima…
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIRUAN UANG DI BANDA ACEH
ABSTRAK
RIDWAN, PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIRUAN UANG DI BANDA ACEH
2014 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 57) pp.,tabl.,bibl.
TARMIZI, SH., M. Hum.
Pasal 244 KUHP “Barang siapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas negara atau bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas tersebut seolah-olah asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara maksimum lima belas …
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAM MODAL (INVESTOR) DI KOTA LHOKSEUMAWE
ABSTRAK
Muhammad Iqbal, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAM MODAL(INVESTOR) DI KOTA LHOKSEUMAWE
2014
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 54) pp, bibl, app.
MAWARDI ISMAIL, S.H., M.Hum.
Pasal 14 huruf (a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa setiap penanam modal berhak mendapatkan kepastian hak, hukum, dan perlindungan. Selain itu Pasal 3 ayat (2) huruf (b) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah …
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENJIPLAKAN KARYA ILMIAH ORANG LAIN (…
ABSTRAK
RAHMAD ALFAZRI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENJIPLAKAN KARYA ILMIAH ORANG LAIN (PLAGIAT) DALAM HUKUM PIDANA
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
(iv,55), pp., bibl.
Mukhlis, S.H., M. Hum.
Pasal 70 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi bahwa: “Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan…
PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENC…
ABSTRAK
IMANDA, PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh )
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
(iv, 59) pp., bibl.
( Mahfud, S.H., LLM )
Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik dan standar internasional. Polri berdasarkan Undang-U…
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN JU…
Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa setiap pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan perjanjian baku yang isinya dapat merugikan konsumen dan menghilangkan hak konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 UUPK. Namun, seiring tidak terkontrolnya penggunaan perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha di tempat perbelanjaan terutama di toko buku tidak menutup kemungkinan perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku us…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILANRNNOMOR 121/PID.B/2012/PN-LSM TENTANG …
ABSTRAK
PUTRI SANIA, STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 121/Pid-B/2012/PN-LSM TENTANG TINDAK 2014 PIDANA PERBANKAN
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 60) pp, bibl, app.
( Mahfud, S.H.,LL .M )
Pasal 49 ayat (2) huruf b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan pasal yang paling banyak menjerat pelaku tindak pidana perbankan …
STUDI PERBANDINGAN TENTANG TINDAK PIDANA PORNOGRAFI TERHADAP ANAK MELALUI INT…
Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat, selain memberikan manfaat juga telah berimbas pada munculnya kejahatan baru dalam berbagai jenis. Salah satunya adalah kejahatan pornografi terhadap anak melalui internet yang menunjukkan gejala peningkatan di Indonesia. Landasan hukum khusus di Indonesia yang melarang pornografi adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Sedangkan di Amerika Serikat, Undang-Undang Federal yang melarang pornografi teraktual, ya…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 365 K/PID/2012 TENT…
ABSTRAK
ANDRI WIBISONO, STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR:
365 K/Pid/2012 TENTANG TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(iv,67) pp, bibl, app.(IDA KEUMALA JEMPA, S.H.,M.H.)
Pasal 359 KUHP menyebutkan “Barangsiapa karena salahnya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun, merupakan dasar h…
HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN MOTIVASI DIET RENDAH NATRIUM PADA PASIEN HI…
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
FAKULTAS KEDOKTERAN
PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
SKRIPSI
6 Juli 2013
Xiv + VI Bab + 97 halaman + 18 tabel + 2 skema + 15 lampiran
RAISHA ISWATINA
0907101060029
HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN MOTIVASI DIET RENDAH NATRIUM PADA PASIEN HIPERTENSI DI POLIKLINIK PENYAKIT DALAM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH TAHUN 2013
ABSTRAK
Tingginya tekanan darah pada pasien hipertensi dapat dicegah dengan menjaga…
