TANGGUNG JAWAB GURU DALAM MENERAPKAN TATA TERTIB DI SEKOLAH DASAR NEGERI GARO…
ABSTRAK
Afriani, Wilma. 2018. Tanggung Jawab Guru dalam Menerapkan Tata TertibDi Sekolah Dasar Negeri Garot Geuceu Aceh Besar. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekoolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing;
(1) Drs. M. Nasir Yusuf, M.Kes, (2) Dra. Rosma Elly, M.Pd
Kata Kunci: Tanggung Jawab, Tata Tertib Sekolah
Tanggung jawab adalah sebuah kesadaran diri untuk menjalankan segala tuntutan serta peraturan yang menyangkut diri dan orang lain m…
- FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
KEWAJIBAN PENCANTUMAN INFORMASI PADA LABEL PRODUK KOSMETIK OLEH PELAKU USAHA …
KEWAJIBAN PENCANTUMAN INFORMASI PADA LABEL PRODUK KOSMETIK OLEH PELAKU USAHA DIKAITKAN DENGAN HAK KONSUMEN
Yulia Susantri*
Sri Walny Rahayu**
Sanusi***
ABSTRAK
Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yang “tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samp…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KLAUSULA BAKU PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB TRANSAKSI…
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KLAUSULA BAKU PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA
Ade Soraya )
Dr. Sri Walny Rahayu, S.H., M.Hum )
Dr. Azhari, S.H., MCL., M.A. )
ABSTRAK
Dalam penawaran produk barang dan/jasa secara transaksi elektronik diwajibkan kepada pelaku usaha menyediakan informasi lengkap, benar, dan jujur diatur oleh Pasal 9 UU ITE dengan mengacu syarat sahnya kontrak Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata. Namun dalam praktiknya, kedudukan pelaku usaha…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN JAJANAN YANG MENGANDUNG FORMALIN DAN B…
ABSTRAK
NANDA MAULINA SAFIRA, PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
2014 MAKANAN JAJANAN YANG MENGANDUNG FORMALIN DAN BORAKS (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 63) pp., tabl., bibl., appdx.
( RISMAWATI, S.H., M.Hum. )
Dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa konsumen memiliki hak atas keselamatan dalam mengkonsumsi barang. Dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dijelaskan bahwa …
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN JU…
Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa setiap pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan perjanjian baku yang isinya dapat merugikan konsumen dan menghilangkan hak konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 UUPK. Namun, seiring tidak terkontrolnya penggunaan perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha di tempat perbelanjaan terutama di toko buku tidak menutup kemungkinan perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku us…
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1…
ABSTRAK
CUT CIKA AMELIA, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM PERSPEKTIF UNDANG–UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 68), pp., bibl., app.
T.HAFLISYAH, S.H., M.Hum.
Dalam perkembangan hidup manusia membuktikan bahwa, setiap manusia tanpa memperhatikan status sosialnya berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kesehatan adalah salah satu kebutuhan manusia. Jika manusia tidak merawat kesehatannya maka tidak dapat melakukan …
PERLINDUGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK MAKANAN KEMASAN TANPA LABEL HALAL DI K…
ABSTRAK
Afriana Ratu Marjarengga, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK MAKANAN KEMASAN TANPA LABEL HALAL DI KOTA BANDA ACEH
2014
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 58) pp,. tabl,. bibl., app.
T. Haflisyah, S.H., M.Hum.
Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 dan perubahannya Nomor 924/Menkes/SK/VII/1996 menyatakan bahwa produsen atau pelaku usaha diwajibkan untuk mencantumkan label halal pada produk makanan kemasan. Hal ini agar memberikan perlind…
ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN LABEL HALAL YANG TIDAK …
ABSTRAK
JULIANATIN
2015
ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN LABEL HALAL YANG TIDAK TERSERTIFIKASI PADA PRODUK MAKANAN DI INDONESIA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(iv,54) pp, bibl.
T. HAFLISYAH, S.H.,M.HUM
Peraturan tentang label halal suatu produk sebenarnya telah ada, yakni Undang Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sert…
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENDISTRIBUSIAN AIR BERSIH OLEH PERUSAHAAN DAE…
Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam Pasal 7 huruf c UUPK menyebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Pendistribusian air yang dilakukan oleh PDAM kepada pelanggan tidak menggunakan sistem waktu ataupun giliran, pelanggan dapat selalu memperoleh air bersih dalam waktu 24 jam. Namun, fakta di lapangan …
