Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS …

Gita Melisa

Azhari Yahya Mahdi Syahbandir ** *** ABSTRAK Penanaman modal merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun badan hukum dengan cara menempatkan sebagian modal yang dimilikinya di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia untuk jangka waktu tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut, dengan dibukanya kembali status Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-U…

PERBANDINGAN TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP HUTANG PEWARIS MENURUT HUKUM …

Hamdani

Hamdani, Ilmu Hukum,. Abstrak Hamdani, 2018 perbandingan tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris menurut hukum islam dan kitab undang-undnag hukum perdata fakultas hukum, universitas syiah kuala(v,50),Pp, bibl.,Ilyah, S.H.,M.Hum. Masalah hutang merupakan tanggungan yang harus dilunasi sebagai akibat dari imbalan yang diterima orang yang berhutang. Perihal mengenai mewarisi hutang ini sangat penting untuk di perhatikan, mengigat bahwa dalam hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Huku…

IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI DALAM PENYEL…

Cut Meutia

IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ACEH DI BIDANG PENDIDIKAN Cut Meutia Eddy Purnama Saleh Sjafei ABSTRAK Majelis Pendidikan Aceh (MPD) dibentuk pada tanggal 31 Agustus 1990 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 420/435/1990. Kepengurusan MPD dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, untuk kesempurnaan Qanun Nomor 23 Tahun 2002 dibentuk Qanun N…

KEPASTIAN LEMBAGA HUKUM DALAM MELAKSANAKAN SANKSI REHABILITASI TERHADAP PENYA…

SAIFUL HADI

KEPASTIAN LEMBAGA HUKUM DALAM MELAKSANAKAN PENEGAKAN HUKUM REHABILITASI TENTANG NARKOTIKA DI PROVINSI ACEH Saiful Hadi* Eddy Purnama* Moh. Din*** ABSTRAK Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengamanahkan bahwa penyalahguna narkotika untuk direhabilitasi oleh pusat rehabilitasi, kewenangan rehabilitasi dimiliki oleh badan narkotika nasional melalui Perpres Nomor 23 Tahun 2010 Tentang BNN. Selanjutnya dengan PerkaBNN dibentuk Badan narkotika dilevel provinsi d…

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK…

Alyani Maulida

ABSTRAK ALYANI MAULIDA, IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM 2018 TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TAKENGON Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala (v, 56)., pp., tabl., bibl., Tarmizi, S.H., M.Hum. Pasal (1) Angka 8 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban, perlindungan adalah segala daya upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk me…

STRATEGI PASANGAN MAWARDI ALI DAN TGK. HUSAINI A WAHAB DALAM MEMENANGKAN PILK…

Susan Tari Rizki

ABSTRAK Mawardi Ali dan Tgk. Husaini A Wahab berhasil menjadi pemenang dalam Pilkada Kabupaten Aceh Besar tahun 2017. Menurut hasil hitung tempat pemungutan suara (TPS) oleh Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar yang telah mencapai 100% dari jumlah total keseluruhan 802 TPS, Pasangan Mawardi Ali dan Tgk Husaini A Wahab unggul 57,10% atau 110.047 suara dari total keseluruhan 192.038 suara yang sah. Pasangan Mawardi Ali dan Tgk. Husaini A Wahab unggu…

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM SELEKSI DAN PENGANGKATAN HAKIM TINGKAT PERTAM…

Azanil Fajri

Amandemen UUD NRI 1945 Ke-III membagi Kekuasaan Kehakiman untuk menegakkan supremasi hukum dan cheks and balances dalam rangka mewujudkan Kekuasaan Kehakiman yang independen, termasuk dalam proses seleksi dan pengangkatan hakim tingkat pertama yang diamanatkan kepada Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 mengembalikan proses seleksi hakim menjadi kewenangan Mahkamah Agung dan bukan kewenangan Komisi Yudisial. Padahal salah satu semangat Ama…

PELAKSANAAN PENERBITAN GARANSI BANK UNTUK MENJAMIN PIHAK PENGGUNA JASA KONSTR…

Auzan Qasthary

Tuntutan pemenuhan kewajiban klaim atas jaminan garansi bank harus dipenuhi oleh pihak bank apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pelaksana jasa konstruksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 67 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, namun penerbitan garansi jenis jaminan pelaksanaan untuk pekerjaan konstruksi belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga menimbulkan permasalahan atas tindakan bank sebagai penjamin saat klaim garansi bank. Penuli…

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KLAUSULA BAKU PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB TRANSAKSI…

Ade Soraya

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KLAUSULA BAKU PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA Ade Soraya ) Dr. Sri Walny Rahayu, S.H., M.Hum ) Dr. Azhari, S.H., MCL., M.A. ) ABSTRAK Dalam penawaran produk barang dan/jasa secara transaksi elektronik diwajibkan kepada pelaku usaha menyediakan informasi lengkap, benar, dan jujur diatur oleh Pasal 9 UU ITE dengan mengacu syarat sahnya kontrak Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata. Namun dalam praktiknya, kedudukan pelaku usaha…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

TINJAUAN YURIDIS PEMBATASAN UPAYA HUKUM KASASI DALAM KASUS GUGATAN TERHADAP K…

Muhibuddin

TINJAUAN YURIDIS PEMBATASAN UPAYA HUKUM KASASI DALAM KASUS GUGATAN TERHADAP KEPUTUSAN KEPALA DAERAH Muhibuddin* Mahdi Syahbandir** M. Nur Rasyid*** ABSTRAK Kajian terhadap penerapan pada pasal 45A Ayat (2) huruf C undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung Khususnya berkenaan dengan Pembatasan Upaya Hukum terhadap Keputusan Pejabat Daerah yang berupa obyek Tata Usaha Negara apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku merupakan obyek yang menarik dan penting. Tu…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK