Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEWENANGAN GUBERNUR DALAM MUTASI JABATAN ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

Mufdar Alianur

KEWENANGAN GUBERNUR DALAM MUTASI JABATAN ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH Mudfar Alianur Faisal A Rani Eddy Purnama ABSTRAK Pasal 71 ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang yang mana gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PENERAPAN AZAS KETERTIBAN UMUM TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA …

RAFIKA TAUFIK

ABSTRAK RAFIKA TAUFIK, 2017 PENERAPAN AZAS KETERTIBAN UMUM TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA MENURUT KONVENSI NEW YORK 1958 Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala (vi, 53) pp., bibl. (Lena Farsia, S.H., M.H., LL.M.) Azas ketertiban umum merupakan konsep yang abstrak. Konvensi New York 1958 memberikan celah bagi pengadilan suatu negara untuk menafsirkan konsep ketertiban umum. UU Arbitrase dan Perma No.1 tahun 1990 tidak memberikan penje…

KEWENANGAN GUBERNUR ACEH DALAM MENGATUR PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSLUSIF DIKAI…

Taufiq Akbar

ACEH’S GOVERNOR AUTHORITY IN REGULATING THE PROVISION OF EXCLUSIVE BREASTFEEDING IN RELATION TO THE GOVERNMENT REGULATION ON OFFICIAL’S BREAK Taufiq Akbar ? Mahdi Syahbandir ?? Mujibussalim ABSTRACT In 2006, the Governor of Aceh has issued the Governor Regulation Number 49, 2016 on the Provision of Exclusive Breastfeeding. In Article 28 (3) of the Governor Regulation Number 49, 2016 on the Provision of Exclusive Breastfeeding states that Break for Officials who are givin…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PERAN KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH DALAM MENGAWASI PUTUSAN PERADILAN ADAT…

Sarwoko

PERAN KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH DALAM MENGAWASI PUTUSAN PERADILAN ADAT GAMPONG Sarwoko M Gaussyah 1 ** Teuku Muttaqin Mansur *** ABSTRAK Peradilan adat gampong di Aceh adalah kearifan lokal memiliki pasang surut dalam pusaran kebijakan secara nasional maupun kedaerahan, Pasal 13 ayat Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam mengawasi putusan peradilan adat gampong dan hambatan dalam mengawasi putusan peradilan adat gampong. Pen…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

KEPEMILIKAN TANAH HAK MILIK YANG DIKUASAI BERSAMA WARGA NEGARA INDONESIA (WNI…

Nurlaila

KEPEMILIKAN TANAH HAK MILIK YANG DIKUASAI BERSAMA WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) DAN WARGA NEGARA ASING (WNA) YANG DIPEROLEH BERDASARKAN WARISAN Nurlaila? Ilyas?? Mahdi Syahbandir ??? ABSTRAK Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan bahwa orang asing yang sudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakun…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PERUSAKAN BARANG YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA

SYAHRUMAN TAJALLA

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PERUSAKAN BARANG YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA Syahruman Tajalla* Mohd. Din** Yanis Rinaldi*** ABSTRAK Pasal 406 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa orang yang merusak properti orang lain dipidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda maksimal Rp 4.500,-. Begitu juga orang yang turut melakukan dipidana sama dengan orang yang melakukan (Pasal 55 KUHP). Pidana perusakan terhadap barang dalam hukum Islam tergolong jarimah ta’zir, oleh karena it…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

EFEKTIVITAS RETRIBUSI TERMINAL DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (SUAT…

Muhammad Fakhziatuddin

EFEKTIVITAS RETRIBUSI TERMINAL DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Suatu Penelitian di Provinsi Aceh) Muhammad Fakhziatuddin * Mahdi Syahbandir ** Mujibussalim *** ABSTRAK Secara prinsip Pendapatan Asli Daerah dari retribusi daerah yang termasuk didalamnya retribusi terminal diatur dalam Pasal 180 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pasal 285 ayat (1) …

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PENYELESAIAN KREDIT KUPEDES BERMASALAH TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO PADA PT BR…

Dedy Yuliansyah

Dalam rangka membangun demokrasi ekonomi, usaha mikro perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang dan berkeadilan. Oleh karenanya, pembiayaan atau pemberian pinjaman dalam bentuk perjanjian kredit terhadap usaha mikro perlu diatur dengan baik. Namun, dalam praktinya, banyak terjadi permasalahan seperti timbulnya tunggakan kredit oleh pelaku Usaha…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (KAJIAN TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI L…

Faisal

KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (Kajian Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi Tahun 2009-2016) Faisal? Faisal A. Rani?? Syarifuddin Hasyim??? ABSTRAK Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia 1945 Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Negara Kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemeritahan daerah yang diatur dengan Undang-undang. D…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PENGATURAN DIVERSI DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 DAN PERATURAN M…

Muhammad Nasir

DIVERSION REGULATION OF LAW NUMBER11 YEAR 2012 AND SUPREME COURT REGULATION NUMBER 4 YEAR 2014 OF REPUBLIC OF INDONESIA Muhammad Nasir Mohd. Din Efendi ABSTRACT Diversion is a concept of transfer settlement of children cases from the criminal justice process to the outside of criminal justice system process as provided in Article 1 Paragraph (7) of Law No. 11 year 2012 on the Juvenile Crime Justice System and Article 3 of Supreme Court Regulation of Republic of Indo…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK