Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

MENGUJI INDEPENDENSI WALI NANGGROE BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2013

Mauliza Effendi

ABSTRAK Mauliza Effendi 2017 MENGUJI INDEPENDENSI WALI NANGGROE BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2013 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas syiah kuala Dr. Effendi Hasan, MA (xi, 76), pp, bilb, app Wali Nanggroe merupakan sebuah Lembaga adat dalam pemerintahan Aceh semenjak di bentuknya Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2012 yang lalu, proses perjalanan Lembaga Wali Nanggroe dalam kancah pemerintahan terus mendapatkan pro dan kontra baik dikalangan akademisi maupun masyarak…

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS TENTANG BENEFICIAL OWNER DALAM PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGAN…

Fajar Malvinas

ANALISIS TENTANG BENEFICIAL OWNER DALAM PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA TERHADAP SENGKETA BANDING PT. INDOSAT., Tbk, DI PENGADILAN PAJAK Fajar Malvinas* Mahdi Syahbandir** Syarifuddin*** ABSTRAK Perjanjian Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Belanda dimaksudkan untuk membagi hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh penduduk Indonesia dan penduduk Belanda sehingga tidak terjadi pemajakan berganda (double taxation) dan atau pajak sama sekali tidak dikena…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

FUNGSI PERADILAN DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM (STUDI ANALISIS TERHAD…

Teuku Pitra Mulia

Pengadilan merupakan instansi terakhir tempat para subjek hukum mencari keadilan, para pihak yang telah menyerahkan keputusan penyelesaian melalui jalur pengadilan memberi makna sudah tidak ditemukannya upaya penyelesaian lain lagi sehingga pengadilan sebagai sebuah institusi pemutus penyelesaian haruslah dapat memberi sebuah keputusan yang pasti terhadap sesuatu hal dengan berpegang teguh serta berpihak pada kebenaran, sehingga sebuah keputusan pengadilan yang telah inkracht haruslah dengan …

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PENYELESAIAN KASUS KHALWAT MELALUI PERADILAN ADAT ACEH

MUNTAZAR

PENYELESAIAN KASUS KHALWAT MELALUI PERADILAN ADAT ACEH Muntazar A. Hamid Sarong** Mohd. Din*** ABSTRAK Pasal 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan, “bahwa jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat”. Kewenangan yang diberikan oleh Qanun Jinayat, perangkat adat gampong …

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PERIMBANGAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH ANTARA PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA

JEFRIE MAULANA

PERIMBANGAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH ANTARA PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA Jefrie Maulana Eddy Purnama Mahdi Syahbandir ABSTRAK Perimbangan Dana Otonomi Khusus Aceh antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 mengalami perubahan pada alokasi dan pengelolaan yang konsentrasinya ada pada Pemerintahan Provinsi, sedangkan satuan pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat dalam hal kesejahteraan adalah Pemerintah Kabupaten/Kota. Masalah pokok pene…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT KARENA …

Wirza Fahmi

KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN (Suatu Penelitian di Provinsi Aceh) Wirza Fahmi Mahdi Syahbandir Efendi ABSTRAK Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Menurut Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Ap…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PENERTIBAN TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH YANG TERINDIKASI TERLANTAR DI KOTA B…

Herawati

Pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria, yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa hak milik hapus bila tanahnya jatuh kepada negara, antara lain karena diterlantarkan. Dalam hal hak milik atas tanah diterlantarkan terhitung 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya hak milik, menurut Pasal 6 ayat (1) PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, hak milik tersebut diidentifikasi dan diteliti…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

KONSEP PENCURIAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN HUKUM PIDA…

Rusmiati

ABSRTAK Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Buku Kedua Bab XXII tentang Kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP, dengan acaman hukuman tergantung daripada jenis atau kriteria tindak pidana pencurian yang dilakukan. Pasal 362 KUHP menentukan bahwa “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihu…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS KESESUAIAN ANTARA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DENGAN …

FAUNI MAHARANI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara RPJMD 2012-2017 Pemerintah Daerah dengan program, alokasi dana, dan capaian program. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan …

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PENDAMPINGAN BALAI PEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Syamsuar Caniago

PENDAMPINGAN BALAI PEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM Oleh: Syamsuar Caniago* Dahlan ** Efendi*** ABSTRAK Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menentukan bahwa “Balai Pemasyarakatan yang adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan”. Dalam hal ini Bapas mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan p…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK