Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN…

Rini Mulyana

ABSTRAK RINI MULYANA, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA 2016 ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,64) pp.,bibl., tabl.,app. (KADRIAH, S.H., M.Hum) Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas p…

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PIMPINAN ATAU PENANGGUNGJAWAB KAWASAN…

Reza Eko Saputra

ABSTRAK Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii.60), pp, bibl, app REZA EKO SAPUTRA, (Ria Fitri, S.H., M.Hum) Pasal 10 ayat (1) huruf a Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menetapkan salah satu KTR adalah kawasan Pelayanan Kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 10, 11 dan 12 ditentukan bahwa pimpinan …

PERLINDUNGAN HAK CIPTA LOGO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMO…

Hidayat Arfan

i ABSTRAK Hidayat Arfan, 2016 PERLINDUNGAN HAK CIPTA LOGO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (V,62), pp.,bibl. Prof. Dahlan, S.H., M.H Logo merupakan salah satu karya cipta gambar yang dilindungi oleh Pasal 40 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (disebut UUHC). Setiap orang yang memanfaatkan suatu logo untuk kepentingan pribadi wajib diketa…

TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI JENIS LANDAK DAN PENEGAKAN…

Rudika Zulkumar

ABSTRAK Rudika Zulkumar, 2016 Ainal Hadi, S.H., M.Hum Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk “menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”, pelanggaran ketentuan ini diancam dengan pidana dalam Pasal 40 ayat (2) “Barang siapa dengan sengaja m…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (SUATU PENELITIAN DI KABU…

Listiya Fadhillia

ABSTRAK Listiya Fadhillia, 2016 Ainal Hadi, S.H., M.Hum Pasal 12 huruf d Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan setiap orang dilarang memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, pelanggaran ketentuan ini diancam dengan pidana dalam Pasal 83 huruf a yaitu orang perseorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, …

PENYITAAN DAN PENYIMPANAN BENDA SITAAN KASUS JARIMAH KHALWAT (SUATU PENELITIA…

Citra Dewi Keumala

ABSTRAK Citra Dewi Keumala, PENYITAAN DAN PENYIMPANAN BENDA SITAAN DALAM KASUS JARIMAH KHALWAT (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,58) pp.,tabl.,bibl. Ainal Hadi, S.H., M.Hum Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Qanun Acara Jinayat mengatur tentang penyitaan dapat dikenakan terhadap benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian dipergunakan untuk melakukan jarimah yang diatur dalam Pasal…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGEDARKAN KOSMETIK YANG TIDAK …

Melsa Sriana

ABSTRAK Melsa Sriana, 2016 Ainal Hadi, S.H., M.Hum Dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Namun…

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 30P/HUM/2018 TENTANG PERATURAN …

ISVANI

ABSTRAK ISVANI, ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 30P/HUM/2018 TENTANG 2019 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2018 (STUDI KASUS HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA KORUPSI) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (ix,59) pp,,. bibl Dr. ISKANDAR A. GANI, S.H., M.HUM. Pemberlakuan pasal 60 ayat (1) huruf J Peraturan Komisi Pem…

PENGARUH REPUTASI PERUSAHAAN DAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP PERENCA…

Fajar Lina

PENGARUH REPUTASI PERUSAHAAN DAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP PERENCANAAN PAJAK PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA Oleh : Fajar Lina NPM : 1409200070096 Pembimbing : 1. Dr. Yossi Diantimala, S.E., M.Si., Ak. 2. Zuraida, S.E., M.B.A., Ak., C.A., Ph.D. ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh reputasi perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan terhadap perencanaan pajak perusahaan publik di Indonesia. Jenis penelitian bersifat kausalitas dengan menggunakan metode…

  • Program Studi Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN BAKU ELEKTRONIK TELKOMSELFLASH

NURHAFNI

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN BAKU ELEKTRONIK TELKOMSELFLASH ABSTRAK Nurhafni? Dr. Sanusi S.H., M.L.I.S., LL.M.?? Dr. Darmawan, S.H., M.H.??? Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “Pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian : apabila menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK