Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN DALAM PERKARA PIDANA (SUATU …

Fitria

Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Perkara Pidana (Suatu Penelitian di Kabupaten Pidie) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,54),pp.,bibl.,tabl. ABSTRAK Fitria, 2016 Rizanizarli, S.H., M.H., Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi merek…

TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DI TEMPAT JASA CUCI KEN…

Rizka Yunita

ABSTRAK Adi Hermansyah, S.H.,M.H Pasal 362 KUHP, “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, di hukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900”. Berdasarkan data observasi ditemukan tiga kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda empat di tempat jasa cuci kendaraan. Tujuan penu…

TINDAK PIDANA KAMPANYE HITAM (BLACK CAMPAIGN) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN…

Bayhaqi Febriyan

ABSTRAK Bayhaqi Febriyan 2016 TINDAK PIDANA KAMPANYE HITAM (BLACK CAMPAIGN) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,70), pp., bibl (Nursiti, S.H., M.Hum) Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah mengatur tindak pidana kampanye hitam dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 18 bulan dan denda paling sedikit Rp. 600.000…

TANGGUNG JAWAB PT. PLN (PERSERO) TERHADAP KERUGIAN PEMILIK BANGUNAN AKIBAT PE…

Fahrul Amri

ABSTRAK Fahrul Amri, 2016 Mustakim, S.H., M.Hum. Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. seseorang yang menimbulkan kerugian pada pihak lain harus mengganti kerugian yang ditimbulkannya itu. Seiring untuk meningkatkan pelayanan PT. PLN (Persero) kepada pelanggan maka banyak dilakukan pendirian t…

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENYUSUN PERATURAN DESA (STUDI KASUS …

Rizwan

ABSTRAK Kata Kunci : Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Penyusunan Peraturan Desa Penelitian ini berjudul :”FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENYUSUN PERATURAN DESA (Studi Kasus di Desa Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya). Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusun peraturan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusun perat…

  • FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2016
  • Baca Selengkapnya

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JAHIT PAKAIAN DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI (SUAT…

Ikramullah Almar

Pasal 1338 KUHPerdata menetapkan bahwasanya semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pelaku usaha jasa jahit pakaian dalam menjalankan usahanya melakukan kesepakatan dengan pelanggan yang kemudian menjadi suatu perjanjian bagi kedua belah pihak. Kesepakatan ini di lakukan dengan pengukuran, pemilihan model ataupun bentuk jahitan, pemilihan jenis bahan, pembayaran …

KAJIAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN DALAM PER…

Siti Wilda Lisma

i ABSTRAK Siti Wilda Lisma, Kajian Yuridis Putusan Hakim Yang Tidak Sesuai 2016 Dengan Surat Dakwaan Dalam Perkara Narkotika (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,61),pp.,bibl.,app. Dr.Dahlan, S.H.,M.Hum.,M.Kn Berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa haruslah memperhatikan 2 (dua) hal yaitu memutuskan sesuai dengan …

PELAKSANAAN HAREUTA PEUNULANG KEPADA ANAK PEREMPUAN MENURUT TINJAUAN HUKUM I…

Lulu Munirah

ABSTRAK PELAKSANAAN HAREUTA PEUNULANG KEPADA ANAK PEREMPUAN MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM LULU MUNIRAH, 2016 (Suatu Penelitian di Kabupaten Pidie) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 56), pp., bibl., app. (Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H) Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa hibah adalah pemberian sesuatu secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Kemudian Pasal 210 KHI juga menyata…

PENGGUNAAN LOGO TERKENAL UNTUK KEPENTINGAN BISNIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG…

Muhammad Safri

ABSTRAK Muhammad Safri, 2016 KHAIRANI,S.H.,M.Hum Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 5 dan 9 mengatur tentang hak dan kewajiban Pencipta atas ciptaannya, khusunya hak cipta logo. Hal ini tentang hak moral dan hak ekonomi. Tujuannya adalah untuk melindungi hasil karya ciptaan agar tidak disalahgunakan oleh pihak atau perusahaan lain untuk kepentingan bisnis khususnya hak cipta logo, namun dalam prakteknya masih ada pihak yang menggunakan dan menirukan logo pihak l…

TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG SEBAGAI KEJAHATAN TEROGANISIR (SUATU PENELITIAN …

T. Rakhmadsyah

T. RAKHMADSYAH : TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG 2016 SEBAGAI KEJAHATAN TEROGANISIR (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (V,pp63)., tabl., bibl. ( Ainal Hadi, SH, M. Hum) Pasal 244 KUHP, menyebutkan “Barang siapa meniru atau memalsukan uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang kertas Negara atau uang kertas Bank itu serupa yang asli dan yang t…


    SERVICES DESK