Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



THE IMPLEMENTATION OF HALAL FOOD LABELING BASED ON THE TECHNICAL BARRIERS TO …

Zoura Junita Khasahab

ZOURA JUNITA KHASAHAB, 2017 ABSTRACT THE IMPLEMENTATION OF HALAL FOOD LABELING BASED ON THE TECHNICAL BARRIERS TO TRADE (TBT) AGREEMENT BY INDONESIA Faculty of Law, Syiah Kuala University (61,) pp,.bibl. Wardah , S.H., M.H., L.LM. The World Trade Organization (WTO) is an international multilateral trade organization that sets rules between nations with members around the world. It has regulated the Technical Barrier to Trade (TBT) Agreement as source of law f…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 57/PID.SUS/2014/PN-ADL TENTANG …

YENNI JUNIATI SIMANJUNTAK

ABSTRAK YENNI JUNIATI SIMANJUNTAK STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 57/PID.SUS/2014/PN-ADL TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK 2017 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,67). Pp., bibl.,app. (Nursiti,S.H.,M.Hum.) Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tegas mengenai keadilan restorative justice dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari anak dari proses peradilan dan pemid…

PERANAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA(KPP) DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGA…

MUAMMAR HUSNUL

Berdasarkan Pasal 24 huruf (e) UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 118/PMK.03/2016 Tentang Peraturan Pelaksana dari Undang-undang No. 11 Tahun 2016 pada pasal 14 huruf (c) telah ditunjuk pejabat berwenang atas nama Menteri untuk melaksanakan tax amnesty. Di Kota Banda Aceh KPP Pratama merupakan instansi pelaksana dari tax amnesty tersebut. Kendatipun KPP telah melaksanakan tugas dan fungsinya, masih ditemukan Wajib Pajak yang be…

PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG TIDAK BERDASARKAN DAKWAAN PE…

IKHLASUL AMAL ZEIN

ABSTRAK IKHLASUL AMAL ZEIN, PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA 2017 NARKOTIKA YANG TIDAK BERDASARKAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 77/Pid.B/2014/PN.Kng). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,58)pp.,bibl.,app. (Mukhlis, S.H.,M.Hum.) Berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim dalam musyawarah untuk menjatuhkan putusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segal…

GELAR PERKARA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (SUATU PENE…

DILLA AGUSTIMASNA

ABSTRAK Dilla Agustimasna, 2017 GELAR PERKARA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMABAIK (Suatu Penelitian Di Wilayah HukumPolresta Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 72) pp.,bibl.,tabl. Mukhlis, S.H, M.Hum Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) menyebutkanbahwa“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tida…

SANKSI KEBIRI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

FITRAH MAIYUZAR

Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”. Namun kejahatan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak. Oleh karena itu pemerintah telah mensahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 ayat (7) U…

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR (SUATU PENELITIAN DI SATUAN TUGAS S…

NOVI NIAZARI

i ABSTRAK Novi Niazari, Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar 2017 (Suatu Penelitian di Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,68) pp.,bibl.,tabl. (Tarmizi, S.H., M.Hum) Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai Tindak Pidana Pungutan Liar dan pengaturan mengenai pungutan liar juga terdapat di dalam Pasal 368, 423, dan 425 KUH…

TINDAK PIDANA PENIPUAN REKENING BANK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLRE…

RACHMAH CHAISARI

Tindak pidana penipuan rekening bank pada dasarnya sama seperti penipuan pada umumnya, namun yang membedakan hanyalah sarana yang digunakan yaitu mengunakan rekening bank. Dalam Pasal 378 KUHP dijelaskan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan…

PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN KEUCHIK MENURUT QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 11…

AYUNDA DZIKRILLAH

Pasal 25 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong menjelaskan bahwa Keuchik diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa usulan Tuha Peuet apabila dinyatakan melakukan tindak pidana dengan ancaman di atas lima tahun penjara dan Pasal 26 menjelaskan bahwa apabila telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana korupsi, terrorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara maka Keuchik dapat di berhentikan tanpa usulan Tuha Peut selanjutnya Pa…

TINDAK PIDANA PENCURIAN BATERAI LISTRIK TENAGA SURYA (SOLAR CELL) (SUATU PENE…

NANDA SRI MULYATI

Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP yang menyebutkan bahwa diancam pidana penjara paling lama 7 tahun terhadap pencurian ternak, pencurian pada waktu kebakaran, gunung meletus, gempa, banjir, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang, pencurian pada malam hari, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pencurian yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan pals…




    SERVICES DESK