Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
PERANAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA(KPP) DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGA…
MUAMMAR HUSNUL
Berdasarkan Pasal 24 huruf (e) UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 118/PMK.03/2016 Tentang Peraturan Pelaksana dari Undang-undang No. 11 Tahun 2016 pada pasal 14 huruf (c) telah ditunjuk pejabat berwenang atas nama Menteri untuk melaksanakan tax amnesty. Di Kota Banda Aceh KPP Pratama merupakan instansi pelaksana dari tax amnesty tersebut. Kendatipun KPP telah melaksanakan tugas dan fungsinya, masih ditemukan Wajib Pajak yang be…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya