Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PEMBUKTIAN ZINA DENGAN MENGGUNAKAN METODE DNA(DEOXYRIBONUCLEIC ACID) DALAM QA…

Muammar

ABSTRAK Muammar, 2017 Nursiti, S.H., M.Hum Pasal 182 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dijelaskan ”khusus untuk jarimah zina dibuktikan dengan 4 (empat) orang Saksi yang melihat secara langsung proses yang menunjukkan telah terjadi perbuatan zina pada waktu, tempat serta orang yang sama”. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Bab IV bagian kelima yaitu zina untuk membuktikan perbutan zina sudah dibenarkan…

JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL (SUATU KAJIAN NORMATIF TERHADAP QANUN ACEH NOMOR 6 …

RIFANDI DAMANIK

ABSTRAK Rifandi Damanik, Jarimah Pelecehan Seksual (Suatu Kajian Normatif 2017 Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 81) pp, bibl. (Adi Hermansyah, S.H., M.H) Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling…

DUALISME PENERAPAN HUKUM BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI PROVI…

AMRINA HABIBI

ABSTRAK Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UUPA) menyatakan secara tegas bahwa “Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan; e. pelibatan dalam peperangan; dan e. kejahatan seksual. U…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGE…

ZHIAUL MUQADDASI

ABSTRAK Zhiaul Muqaddasi, TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK 2017 (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 89/PID.SUS/2015/PN.Psp) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,61).,pp.,bibl.,app. (Mukhlis S.H.,M.Hum.) Berdasarkan Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2015/PN.Psp Terdakwa HOTMA TUA PASARIBU bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun…

TINJAUAN NORMATIF MEKANISME PENJATUHAN SANKSI TERHADAP JARIMAH QADZAF ANTARA …

Hazsha Mayati

ABSTRAK HAZSHA MAYATI, TINJAUAN NORMATIF MEKANISME (2017) PENJATUHAN SANKSI TERHADAP JARIMAH QADZAF ANTARA SUAMI DAN ISTRI DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,51,) pp., bibl., app (Nursiti S.H., M.Hum) Jarimah Qadzaf merupakan suatu ketentuan pidana baru yang dikenal di Indonesia yang belum diatur dalam ketentuan KUHP. Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pada Pasal 1 angka 31 menjelaskan m…

SANKSI KEBIRI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

FITRAH MAIYUZAR

Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”. Namun kejahatan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak. Oleh karena itu pemerintah telah mensahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 ayat (7) U…

PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM MENURUT QANUN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM ACAR…

T.romel Fahreza

ABSTRAK Teuku Romel Fahreza, 2017 Mukhlis, S.H., M.Hum Dalam pelaksanaan Hukum Acara Jinayat seperti yang telah diatur di dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, banyak pihak di Aceh dan diluar Aceh belum memahami Qanun Syariat Islam yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Hal ini telah menyebabkan, Qanun syariat Islam tersebut menjadi polemik di masyarakat. Dalam beberapa tindakan kriminal yang telah diatur dalam Q…

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK (SUAT…

Lisa Novita

ABSTRAK (ADI HERMANSYAH, S.H., M.H) Berdasarkan Pasal 305 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu, barang siapa menaruhkan anak yang dibawah umur tujuh tahun disuatu tempat supaya dipungut oleh orang lain, atau dengan maksud akan terbebas dari pada pemeliharaan anak itu, meninggalkannya, dihukum penjara sebanyak-banyaknya lima tahun 6 bulan. Namun kenyataannya ada 3 kasus pelaku yang menelantarkan anaknya yaitu dari tahun 2012 sampai tahun 2015 di daerah Aceh Besar. Pe…

MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) TERHADAP PELAKU KHALWAT (SUATU PENELITIAN …

Rizki Aditya A

ABSTRAK Rizki Aditya A, 2017 (MAHFUD, S.H., LL.M) Main hakim sendiri merupakan salah satu tindakan yang terlarang di wilayah Negara Indonesia. Sebab Indonesia sendiri menganut prinsip Negara hukum, dimana apabila terjadi suatu peristiwa hukum maka diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari tahun 2015 sampai di 2016 ditemukan 21 kasus tindakan main hakim sendiri, akan tetapi terhadap pelaku tersebut t…

PENYITAAN DAN PENYIMPANAN BENDA SITAAN KASUS JARIMAH KHALWAT (SUATU PENELITIA…

Citra Dewi Keumala

ABSTRAK Citra Dewi Keumala, PENYITAAN DAN PENYIMPANAN BENDA SITAAN DALAM KASUS JARIMAH KHALWAT (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,58) pp.,tabl.,bibl. Ainal Hadi, S.H., M.Hum Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Qanun Acara Jinayat mengatur tentang penyitaan dapat dikenakan terhadap benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian dipergunakan untuk melakukan jarimah yang diatur dalam Pasal…


    SERVICES DESK