PELAKSANAAN PENETAPAN WAJIB PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS MAKANAN DAN/A…
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan nomenklatur baru dalam sistem pajak daerah yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Di Kota Banda Aceh, ketentuan mengenai PBJT diatur lebih lanjut dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota, yang menetapkan batasan nilai penjualan Rp60.000.000 per tahun sebagai kriteria wajib pajak. Namun, dalam praktiknya masi…
PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP KINERJA PENERIMAAN PAJAK P…
ABSTRAK
Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar kedua setelah penerimaan dari minyak bumi dan gas (migas). Namun, migas mempunyai produksi yang terbatas dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memperbaharuinya. Maka pada masa depan penerimaan pajak merupakan sumber utama pendanaan negara. Penerimaan pajak merupakan sumber keuangan negara yang sangat tepat, karena disamping jumlahnya yang relatif lebih stabil, dari sektor ini diharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam membiaya…
PENGARUH PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK TERHADAP UPAYA INTENSIFIKASI PAJAK…
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Apakah Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak berpengaruh terhadap Upaya lntensifikasi pajak Penghasilan (Pph) di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banda Aceh.
Populasi dalam penelitian jni adalah Wajib Pajak Badan Yang dilakukan Pemeriksaan dan Penyidikan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banda Aceh., skala pengukuran yang digunakan adalah skala Ordinal .
Analisa data menggunakan …
COMPARATIVE LEGAL STUDY OF TAX HOLIDAY POLICY FOR PIONEER INDUSTRY IN ATTRACT…
Penanaman Modal Asing (Foreign Direct Investment/FDI) memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dan banyak negara menggunakan instrumen fiskal seperti kebijakan tax holiday untuk menarik investor. Indonesia dan Singapura sama-sama menerapkan kebijakan tax holiday yang ditujukan bagi industri pionir guna meningkatkan arus FDI. Namun demikian, meskipun Indonesia telah melakukan berbagai upaya regulatif, Singapura secara konsisten melampaui Indonesia dalam daya saing investasi …
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABU…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor luas tanah, luas bangunan dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diKabupaten Aceh Besar. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh. Model analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.
Hasil penelitian berdasarkan uji F menunjukkan bahwa luas tanah (LT), luas
bangunan (LB) dan…
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK YANG TERUTANG PAJAK BUMI DAN …
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK YANG TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH
Penelitian ini menganalisis efektivitas Penerapan Sanksi Administratif terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Aceh Tengah.Secara normatif, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (diperbaharui dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022) mengamanatkan penerapan sanksi administratif (berupa denda …
ANALISIS KETEPATAN WAKTU PENYETORAN PPN, PPH PASAL 22 DAN PPH PASAL 21 OLEH …
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris dalam mengidentifikasikan bagaimana tingkat ketepatan waktu penyetoran PPN, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 21 oleh bendahara pengeluaran SKPD dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2008.
Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi tanggal
pemotongan PPN, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 21 serta tanggal penyetoran PPN, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 21 berdasarkan bukti SSP yang dilakukan oleh bendaha…
