Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PIDIE

T.IKHSAN AZHARI

Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 82 yang menyatakan penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah. Namun dalam kenyataannya masih terjadi…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HAK CIPTA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH…

DERI FEBRIANDA

Penelitian ini bertujuan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di wilayah hukum Polda Aceh telah berjalan, namun belum optimal. Hambatan utama berasal dari faktor internal berupa keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dan sifat delik aduan, serta faktor eksternal seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, budaya kekeluargaan, dan maraknya peredaran karya bajakan secara digital. Upaya penanggulangan dilakukan melalui peningkatan edukasi hukum, pengua…

TINDAK PIDANA MENGANJURKAN ORANG LAIN MELAKUKAN PEMBUNUHAN (SUATU PENELITIAN …

Musriza

ABSTRAK Musriza 2018 Tindak Pidana Menganjurkan Orang Lain Melakukan Pembunuhan (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Lhokseumawe) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,58),pp.,bibl., M. Iqbal, S.H., M.H Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa menentukan seseorang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi an…

PELAKSANAAN REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI …

MUHAMMAD KADAFI

ABSTRAK Muhammad Kadafi, PELAKSANAAN REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres) Aceh Besar Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (vi,71),,pp, tabl IDA KEUMALA JEMPA, S.H., M.H Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Himpunan Juklak dan Juknis proses penyidikan tindak pidana metode pemeriksaan dapat menggunakan teknik rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan salah satu teknik dalam metode …

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK ( SUATU PENELITIAN DI WILAYAH…

Arisna

ABSTRAK . PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Darussalam – Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v. 64.) pp., tabl., bibl. NURHAFIFAH, S.H., M.HUM Tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar diselesaikan melalui Hukum Adat berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Huruf (q) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dengan melibatk…

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL RENTAL OLEH PENYEWA DI WILAYAH HUK…

Wahyuni Vira Sani M

Proses penyidikan merupakan tahapan penting dalam penegakan hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan Pasal 1, Pasal 6, dan Pasal 7 KUHAP menjadi landasan normatif bagi penyidik dalam menangani kasus penggelapan mobil rental, termasuk mencari dan menentukan peristiwa pidana, mengidentifikasi pelaku, serta mengumpulkan alat bukti yang sah. Namun demikian, dalam praktiknya, penyidikan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh masih menghadapi berbaga…

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LAL…

Nadya Khairani

ABSTRAK Nadya Khairani, (2024) IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (di Wilayah Kepolisian Resor Pidie) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (viii,66)pp.,bibl.,tabl. (Mahfud, S.H., LL.M.) Pasal 7 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif menentukan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak…

PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (SUATU PENE…

DHIYA MAQDISA

Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan faktor penghambat dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Banda Aceh agar diversi berhasil diterapkan dan apa yang didapatkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum jika diversi berhasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat diversi pada Kepolisian Resort Banda Aceh adalah orang tua yang kurang rasa kepeduliaan, kurang kerja sama antar pihak y…

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK (SUAT…

Lisa Novita

ABSTRAK (ADI HERMANSYAH, S.H., M.H) Berdasarkan Pasal 305 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu, barang siapa menaruhkan anak yang dibawah umur tujuh tahun disuatu tempat supaya dipungut oleh orang lain, atau dengan maksud akan terbebas dari pada pemeliharaan anak itu, meninggalkannya, dihukum penjara sebanyak-banyaknya lima tahun 6 bulan. Namun kenyataannya ada 3 kasus pelaku yang menelantarkan anaknya yaitu dari tahun 2012 sampai tahun 2015 di daerah Aceh Besar. Pe…




    SERVICES DESK