Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
TINDAK PIDANA PENCURIAN SAPI (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NE…
Shofi Hidayah
Tindak pidana pencurian hewan merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke-1 KUHP dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan dapat diperberat lagi apabila terjadi penggabungan perbuataan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pada kenyataannya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren masih terjadi tindak pidana pencurian sapi. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya …
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PENYELESAIAN KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES BIREUEN
Hassanein Heikal Hamdani
Penyelesaian Kekerasan Fisik Terhadap Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polres Bireuen) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,55),pp.,bibl.,tabl. ABSTRAK Hassanein Heikal, 2017 Dr. Mohd.Din,S.H.,M.H. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK (SUAT…
Lisa Novita
ABSTRAK (ADI HERMANSYAH, S.H., M.H) Berdasarkan Pasal 305 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu, barang siapa menaruhkan anak yang dibawah umur tujuh tahun disuatu tempat supaya dipungut oleh orang lain, atau dengan maksud akan terbebas dari pada pemeliharaan anak itu, meninggalkannya, dihukum penjara sebanyak-banyaknya lima tahun 6 bulan. Namun kenyataannya ada 3 kasus pelaku yang menelantarkan anaknya yaitu dari tahun 2012 sampai tahun 2015 di daerah Aceh Besar. Pe…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
TINDAK PIDANA (JARIMAH) MAISIR MENGGUNAKAN DOMINO DI WILAYAH HUKUM MAHKAMAH S…
Fitrah Ruri
ABSTRAK FITRAH RURI, 2017 (Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.) Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram e…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG (SUATU P…
Gandewa Pamungkas
ABSTRAK Gandewa Pamungkas, 2017 Nurhafifah, S.H., M.Hum. Buku II bab V Pasal 170 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berisi tentang kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan, dengan ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun enam bulan, menariknya kasus ini terjadi diruang lingkup keluarga dan pelaku kekerasan ini berjumlah dua orang dari korban yang melakukan kekerasan dengan kata lain anak yang melakukan kekerasan terhadap orang tua.…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PENANGGULANGAN KEJAHATAN OLEH BINTARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARA…
Khairatul Ulya
ABSTRAK KHAIRATUL ULYA, 2017 PENANGGULANGAN KEJAHATAN OLEH BHABINKAMTIBMAS POLRI DALAM UPAYA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (Suatu Penelitian Di Polresta Banda Aceh) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA (iv56).,pp.,bibl.,tbl. Adi Hermansyah, S.H.,M.H Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menyebutkan dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat baik itu terjadi dalam ru…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI KALANGAN PELAJAR DI WILAYAH HUKUM POLRES BIREUEN
Alan Maha Devan
ABSTRAK Alan Maha Devan, 2016 M.Iqbal, S.H., MH. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasa…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DAN KOMPILAS…
Muhajir
ABSTRAK MUHAJIR 2016 KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syariyah Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 71) pp., bibl (ILYAS, S.H., M. Hum.) Keberadaan anak angkat dalam keluarga memungkinkan adanya ikatan emosional yang tinggi, yang tidak lagi memisahkan satu dengan yang lain. Sehingga, pada saatnya anak angkat dapat diperhitungkan sebagai orang yang…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2016
- Baca Selengkapnya
PENERAPAN PIDANA DENDA PENGGANTI KURUNGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU …
Rini Mihartika
ABSTRAK RINI MIHARTIKA, PENERAPAN PIDANA DENDA PENGGANTI KURUNGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana korupsi Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. ( v,52 ) pp.,bibl.,tabl. NURHAFIFAH, S.H., M.Hum. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2016
- Baca Selengkapnya
LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI E…
SAYID ANDI MAULANA
ABSTRAK LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Empiris pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Aceh) Oleh : Sayid Andi Maulana ) Dahlan?? Muhammad Shaleh??? Laporan penelitian kemasyarakatan merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan anak. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan sebelum menjatuhkan p…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya