PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN JARIMAH MAISIR SECARA ONLINE DI KOTA BAN…
Pasal 18 ayat (1) Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 mengatur larangan terhadap jarimah maisir. Maisir adalah segala bentuk perjudian, termasuk kegiatan taruhan dan permainan untung-untungan yang dilarang syariat dan qanun, dan dalam praktik modern banyak berlangsung secara online melalui aplikasi dan situs perjudian.Secara normatif, regulasi telah memadai, tetapi dalam kenyataannya implementasi masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam aspek teknologi dan koordinasi antar lembaga
T…
VIKTIMISASI PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM P…
Penipuan merupakan perbuatan pidana yang memiliki sanksi apabila seseorang melakukan perbuatan tersebut. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan normatif melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pindana (KUHP), akan tetapi tindak pidana penipuan faktanya masih kerap terjadi. Meningkatnya tindak pidana penipuan turut berdampak pada melonjakkmeningkatkan korban yang ditimbulkan (viktimisasi). Viktimisasi dalam konteks ini merupakan proses terjadi penderitaan atau kerugian materil pada harta korban aki…
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA PEREDARAN KOSMETIK TANPA IZIN ED…
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
USAHA PEREDARAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen)
ABSTRAK
Rachmi Martiya ⃰
Ida Keumala Jeumpa ⃰ ⃰
Sulaiman ⃰ ⃰ ⃰
Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
mengatur bahwa sediaan farmasi, termasuk kosmetik yang diedarkan wajib
memenuhi standar keamanan, mutu dan persyaratan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya di wi…
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AYAH KANDUNG SEBAGAI PELAKU PEMERKOSAAN TERHADAP AN…
Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual dalam lingkup keluarga yang dilakukan oleh ayah kandung sehingga menimbulkan penderitaan fisik dan trauma berkepanjangan bagi korban. Pertanggungjawaban pidana pemerkosaan terhadap anak kandung telah diatur dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Hal ini tentunya memerlukan perhatian dari kolaborasi lintas sektoral terhadap perlindungan bagi…
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBERANGKATAN HAJI DAN…
Pasal 378 KUHP menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Namun dalam kenyataannya masih saja terjadi tindak pidana penipuan khus…
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI…
Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri merupakan bentuk *self-victimizing victim*, yaitu pelaku yang sekaligus menjadi korban sehingga memerlukan pendekatan rehabilitatif, bukan semata-mata pendekatan pemidanaan. Penerapan pendekatan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun, implementasi *restorative justice* di Polres Gayo Lues masih meng…
KEBIJAKAN KRIMINAL TINDAK PIDANA SIBER DALAM MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIB…
Pasal 40A Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman dan inovatif. Hal ini berarti pemerintah memiliki tanggungjawab untuk menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, beretika, produktif dan berkeadilan. Akan tetapi dalam implementasinya ruang digital atau cyberspace belum sepenuhny…
IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU L…
Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur penyelesaian perkara melalui Restorative Justice yang menekankan pemulihan, sedangkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana atas kelalaian yang menyebabkan kematian. Oleh karena itu, penting mengkaji implementasi Restorative Justice dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dan me…
TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN PADA…
ABSTRAK
Vahriadi,
(2020)
TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
YANG DILAKUKAN PADA MALAM HARI
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Kota Jantho)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 51) pp.,bibl.,tabl.
M. Iqbal, S.H., M.H.
Berdasarkan Pasal 363 ayat (1) poin 1 sampai dengan 5 dijelaskan bahwa
pemberatan terhadap tindak pidana pencurian yaitu harus memenuhi beberapa unsur
yaitu dilakukan pada malam hari, dengan cara membongkar, merusak,…
