Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA SEBAGAI …

INTAN RAMADHANI

Ketentuan mengenai sanksi pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang berbunyi: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak delapan miliar rupiah. Dan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang mengatur tentang pengaturan pengenaan sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika de…

TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS MENGGANDAKAN UANG (SUATU PENELITIAN DI WI…

Medi Syahputra

Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Menggandakan Uang (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,54),pp.,bibl., ABSTRAK Medi Syahputra, 2018 Ainal Hadi, S.H., M.Hum Pasal 378 KUHP menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, m…

TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOL…

Nur Akmalia

ABSTRAK Nur Akmalia 2019 Nurhafifah, S.H., M.H. Pasal 480 ayat (1) Buku ke II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di…

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGUNAAN KATALISATOR MERKUR DALAM PENAMBANGAN EMAS…

MISNA RAHMI

ABSTRAK Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 10(sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling bany…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS DI KAWASAN HUT…

RIZKY AULIA FITRI

ABSTRAK Rizky Aulia Fitri, 2018 M. Iqbal, S.H., M.H Pasal 89 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, huruf a menyebutkan kegiatan penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (sa…

TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR TANPA IZIN PRODUKSI (SUATU PENELITIAN DI WILA…

ASTINA

ABSTRAK ASTINA, TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR TANPA IZIN PRODUKSI (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (V. 54) pp.,bibl.,tabl. TARMIZI, S.H., M.Hum. Berdasarkan Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UUPMB) disebutkan, setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan de…

TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANAH TANPA IZIN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM…

GHEA STELLA DEVESTA

ABSTRAK Ghea Stella Devesta, 2020 Ainal Hadi,S.H.,M.Hum. Untuk melakukan kegiatan penambangan dibutuhkan izin dari pihak yang berwenang. Dalam Pasal 6 Qanun Nomor 004 tahun 2003 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C ayat (1) Setiap usaha pertambangan daerah hanya dapat dilakukan setelah memperoleh SIPD dari kepala daerah melalui Dinas PSDA. Pasal 6 ayat (2) SIPD sebagaimana dimaksud meliputi eksplorasi, ekploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan. Ka…

TINDAK PIDANA PENAMBANGAN BIJI BESI TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (SUATU PENE…

Muhar Nanda Rizka

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini juga semakin tegas dengan mencantumkan adanya sanksi pidana bagi pelanggaran hukum di bidang pertambangan dan lingkungan hidup. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemukan penambangan illegal tanpa memperhatikan Izin Usaha Pertambangan yang nantinya memberikan dampak negatif pada masyarakat Penelitian ini bertujua…

TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANPA IZIN (ILLEGAL MINING) DAN PENEGAKAN HUKUMNYA …

Rivanza Al Achyar

ABSTRAK Rivanza Al Achyar, (2023) TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANPA IZIN (ILLEGAL MINING) DAN PENEGAKAN HUKUMNYA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 52) pp., tbl., bibl. (Ainal Hadi S.H., M.Hum,). Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa: Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penj…

TINDAK PIDANA MELAKUKAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (SUATU PENELITIAN DI WILA…

RAIHANUL FITRI

Pasal 35 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambagan Mineral dan Batubara, menyebutkan: “Setiap orang yang melakukan penambagan tanpa izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun serta denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliyar rupiah)”. Kenyataannya, masih ditemukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan kasus tindak pidana penamba…


    SERVICES DESK