Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINJAUAN YURIDIS PESAWAT TERBANG SEBAGAI OBJEK JAMINAN HIPOTIK DI DALAM UNDAN…

MUHAMMAD WALIYULLAH

ABSTRAK MUHAMMAD WALIYULLAH, TINJAUAN YURIDIS PESAWAT TERBANG SEBAGAI OBJEK JAMINAN HIPOTIK DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 52) pp.,bibl. Kadriah, S.H., M.Hum. Pembebanan pesawat terbang secara utuh oleh debitur sebagai objek jaminan kredit tidak dapat dilakukan lagi saat ini. Dengan demikian debitur hanya dapat menjaminkan mesin dan kerangka pesawat terbang sebagai objek jaminan kredit. Hal ini timbul dikarenakan…

PENGGUNAAN LOGO TERKENAL UNTUK KEPENTINGAN BISNIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG…

Muhammad Safri

ABSTRAK Muhammad Safri, 2016 KHAIRANI,S.H.,M.Hum Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 5 dan 9 mengatur tentang hak dan kewajiban Pencipta atas ciptaannya, khusunya hak cipta logo. Hal ini tentang hak moral dan hak ekonomi. Tujuannya adalah untuk melindungi hasil karya ciptaan agar tidak disalahgunakan oleh pihak atau perusahaan lain untuk kepentingan bisnis khususnya hak cipta logo, namun dalam prakteknya masih ada pihak yang menggunakan dan menirukan logo pihak l…

PERLINDUNGAN HAK CIPTA LOGO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMO…

Hidayat Arfan

i ABSTRAK Hidayat Arfan, 2016 PERLINDUNGAN HAK CIPTA LOGO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (V,62), pp.,bibl. Prof. Dahlan, S.H., M.H Logo merupakan salah satu karya cipta gambar yang dilindungi oleh Pasal 40 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (disebut UUHC). Setiap orang yang memanfaatkan suatu logo untuk kepentingan pribadi wajib diketa…

TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN KORUPSI DALAM PENYERTAAN MODAL DARI PEME…

Sahdansyah Putera Jaya

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYERTAAN MODAL DARI PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA Sahdansyah Putera Jaya Alvi Syahrin Suhaimi Dahlan Ali ABSTRAK Rumusan Pasal 33 UUD 1945 tersebut merupakan derivasi dari nilai-nilai ekonomi kerakyatan yang diabstraksikan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku, ras dan budaya yang dikenal dengan kehidupan komunal akan tetap dalam bingkai Bhin…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PELIBATAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HU…

Muhammad Isa

PELIBATAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KANNWIL KEMENKUMHAM ACEH DALAM PEMBENTUKAN QANUN DI KABUPATEN ACEH BESAR Oleh : Muhammad Isa ?) Efendi ??) Suhaimi ???) ABSTRAK Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bagian penting dalam rangka pembangunan hukum nasional. Pembentukan/penyusunan undang-undang di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 m…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS KETENTUAN PIDANA PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM…

Said Firdaus Abbas

ANALYSIS OF THE PROVISIONS OF THE CRIMINAL LAW IN THE PERSPECTIVE OF PORNOGRAPHY AND THE POSITIVE CRIMINAL LAW OF ISLAM By Said Firdaus Abbas? Mohd. Din?? Imam Jauhari??? ABSTRACT In Islamic criminal law very closely related, that sanction in Islam that pornography is not yet clear the certainty of punishment for a criminal offence of pornography, since the Qur'an is not described directly the punishment of the perpetrators of criminal acts of pornography, just just explain…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PENERAPAN PEMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

M. Agung Kurniawan

THE PRACTICE OF CONSPIRACY IN NARCOTICS CRIMINAL ACTS By M. Agung Kurniawan Mohd. Din M. Gaussyah ABSTRACT iii ?? ??? ? Conspiracy of evil/samenspanning is a crime to commit a crime, it can be said an agreed criminal offence, prepared or planned for this to happen. In the criminal code, the experiment and the evil conspiracy only punished more lightly than the punishment of the subject matter. But unlike the current on UUN punish punishment equal to staple o…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS TERHADAP ATURAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH…

Ainal Mardhiah

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-…

Safriadi

PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA Safriadi Faisal Muhammad Saleh ABSTRAK Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam hal menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, memutus sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD Tahun 1945, memutus pembubaran…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PERAN OMBUDSMAN RI PERWAKILAN ACEH DALAM MENGAWASI KINERJA PEMERINTAH DI KOTA…

T. Fitra Yusriwan

i PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN ACEH DALAM MENGAWASI KINERJA PEMERINTAH DI KOTA BANDA ACEH T. Fitra Yusriwan* Taqwaddin Husin** Efendi*** ABSTRAK Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2008 Ombudsman RI Perwakilan Aceh berwenang untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan baik pusat maupun daerah. Namun dalam pelaksanaannya di Kota Banda Aceh, penyelenggaraan pelayanan publik masih banyak terja…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK